Baru-baru ini, dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Selasa, 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dia telah menandatangani Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.

Setiap 30 Agustus 2022, dunia memperingati Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa 2022. Korban penghilangan paksa direnggut haknya dan dipisahkan dari orang-orang yang mereka cintai. Di Indonesia, ribuan orang yang menjadi korban penghilangan paksa sejak 1965 masih hilang.

Stella Monica dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dan dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena mengunggah keluhannya pada 27 Desember 2019 tentang iritasi kulit yang ia alami setelah melakukan perawatan di sebuah klinik kecantikan di Surabaya. Klinik kecantikan tempat Stella berobat merasa namanya telah dicemarkan dan melaporkan Stella ke pihak berwenang. Klinik tersebut menuduh Stella telah melakukan pencemaran nama baik mereka dan melanggar UU ITE.

Tahun lalu, tepatnya 24 Mei 2021, Kominfo resmi memberlakukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020).

Saat penyerahan, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Hiariej mengatakan bahwa draft tersebut tidak jauh berbeda dengan draft tahun 2019. Masalahnya, draft tahun 2019 banyak mendapat kritikan dan tentangan dari berbagai kelompok karena berpotensi melanggar HAM. Pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI 25 Mei 2022, pemerintah memutuskan secara sepihak membatasi pembahasan pasal bermasalah di dalam RUU KUHP menjadi 14 isu. Padahal, di luar 14 isu tersebut, masih banyak isu dan pasal bermasalah yang, jika disahkan, akan mengekang ruang kebebasan sipil kita.

Meski pemerintah sudah melakukan sosialisasi RKUHP ke publik sejak 2019, masih dipertahankannya pasal-pasal RKUHP bermasalah belum menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR mempertimbangkan masukan substantif dari partisipasi aktif dan bermakna oleh masyarakat terkait revisi RKUHP. 

Kamu sering lihat komentar yang memuat kebencian, bahkan menyerukan kekerasan di media sosial? Ujaran seperti itu termasuk kebebasan berbicara bukan, ya? Sejauh mana sih kebebasan berekspresi itu? Simak jawabannya di sini.

Saat ini, 11 pelanggaran membawa hukuman mati wajib di Malaysia, termasuk untuk pelanggaran terkait narkoba, yang merupakan mayoritas kasus hukuman mati. Keputusan Kabinet akan memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan hukuman. Amandemen ini masih perlu dibahas dan disahkan di Parlemen sebelum berlaku.

Pada 13 Juni 2001, terduga aparat Korps Brigade Mobil (Korps Brimob) melakukan penyerbuan kepada warga sipil di Desa Wondiboi, Wasior, Manokwari, Papua. Penyerbuan ini dipicu oleh terbunuhnya lima anggota Brimob dan satu warga sipil di markas perusahaan PT Vatika Papuana Perkasa (VPP) oleh terduga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Penyerangan ini bukan tanpa sebab dan provokasi, ini adalah buntut dari tuntutan terhadap hak ulayat masyarakat adat ke PT VPP yang tidak diindahkan. PT VPP dianggap melanggar kesepakatan dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat dan kemudian terduga TPNPB-OPM memutuskan untuk menyerang PT VPP.

Setiap hari, ada orang-orang yang divonis hukuman mati atau dieksekusi di seluruh dunia. Beberapa negara bahkan mengeksekusi anak berusia di bawah 18 tahun, orang dengan disabilitas mental dan intelektual, dan orang tak bersalah.

Latar Belakang Kasus

Sumber: Budi Purwanto/TEMPO