Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari 252 organisasi masyarakat sipil dan 547 individu, dalam pernyataan bersama ini mengecam keras pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, terkait Peristiwa Mei 1998. Dalam video wawancara “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis Soal Revisi Buku Sejarah” yang tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025, Fadli Zon menyampaikan dua pernyataan yang sangat bermasalah. Pertama, ia menyatakan bahwa tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa tersebut. Kedua, ia mengklaim bahwa informasi tersebut hanyalah rumor dan tidak pernah dicatat dalam buku sejarah.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mempertanyakan dasar Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyatakan korban warga sipil yang tewas saat peledakan amunisi di Garut (12/5) merupakan tukang masak dan pegawai yang bekerja di tempat tersebut. “Sebenarnya kita tidak melibatkan warga sipil dalam pemusnahan bahan peledak yang sudah expired. Sebenarnya masalah ke sipil itu tukang masak dan pegawai di situ,” kata Agus, usai rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

Peringatan 27 tahun Reformasi diwarnai oleh erosi hak asasi manusia melalui pengabaian pelanggaran HAM masa lalu dan pengulangannya di masa kini akibat kebijakan dan praktik otoriter yang melemahkan kebebasan sipil, politik dan keadilan sosial, kata Amnesty International Indonesia hari ini.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam proses pemusnahan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat, pada 12 Mei 2025. Ini adalah tragedi dan ini harus diusut. Kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban.

Menanggapi jatuhnya 13 korban jiwa dalam proses pemusnahan amunisi tak layak pakai oleh TNI AD di Garut, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara merangkap Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, yang tidak mempermasalahkan usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait ketidaksetujuannya atas penerapan hukuman mati di Indonesia, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Eksekusi mati di seluruh dunia di tahun 2024 mencapai rekor tertinggi sejak 2015 dan Indonesia, meski tidak melakukan eksekusi mati, tetap menjadi negara penyumbang vonis mati baru yang cukup signifikan, bahkan saat negara tetangga Malaysia sedang gencar-gencarnya melakukan komutasi hukuman mati besar-besaran.

Merespons putusan majelis hakim di Pengadilan Militer di Jakarta, yang menjatuhkan vonis bersalah dan hukuman penjara terhadap tiga anggota TNI Angkatan Laut dalam kasus penembakan bos rental di Tangerang, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi kasus pembunuhan di luar hukum tiga anggota polisi oleh personel TNI di Lampung, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi kasus kekerasan, salah tangkap dan penyiksaan, pencabulan dan pembunuhan di luar hukum oleh sejumlah anggota polisi terhadap warga masyarakat dalam beberapa hari terakhir di berbagai kota di Indonesia, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL), Amnesty International Indonesia, dan Asia Justice and Rights (AJAR) mengecam kelalaian dan pengabaian negara dalam penuntasan peristiwa Talangsari. Tanggal 7 Februari 2025, menandai 36 tahun sejak terjadinya peristiwa Talangsari, sebuah peristiwa pelanggaran berat hak asasi (HAM) yang terjadi di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Lampung Timur yang mengakibatkan setidaknya 246 korban meninggal dunia, puluhan warga ditahan tanpa proses hukum, disiksa, dan dihilangkan secara paksa.