Menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara merangkap Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, yang tidak mempermasalahkan usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi ahistoris dan tidak sensitif terhadap perasaan korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi selama Orde Baru. Usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional mencederai…

Merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait ketidaksetujuannya atas penerapan hukuman mati di Indonesia, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Dalam sejarah penghapusan hukuman mati di dunia, sikap kepala negara menjadi modal penting untuk menghilangkan hukuman mati, baik dalam praktik maupun dalam hukum. Beberapa negara, termasuk salah satunya Meksiko dan Mongolia, memutuskan untuk menghapus…

Merespons putusan majelis hakim di Pengadilan Militer di Jakarta, yang menjatuhkan vonis bersalah dan hukuman penjara terhadap tiga anggota TNI Angkatan Laut dalam kasus penembakan bos rental di Tangerang, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan: “Putusan penjara seumur hidup dan empat tahun untuk tiga personel TNI AL dalam kasus penembakan bos rental di…

Menanggapi kasus pembunuhan di luar hukum tiga anggota polisi oleh personel TNI di Lampung, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Pembunuhan di luar hukum oleh aparat terus terjadi seakan tidak mengenal kata henti. Kali ini anggota TNI yang dipersenjatai oleh negara malah menyalahgunakan senjata untuk membunuh di luar hukum tiga anggota Polri yang…

Menanggapi kasus kekerasan, salah tangkap dan penyiksaan, pencabulan dan pembunuhan di luar hukum oleh sejumlah anggota polisi terhadap warga masyarakat dalam beberapa hari terakhir di berbagai kota di Indonesia, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Apa yang kita saksikan beberapa hari terakhir adalah rentetan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat negara yang sejatinya menjadi…

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL), Amnesty International Indonesia, dan Asia Justice and Rights (AJAR) mengecam kelalaian dan pengabaian negara dalam penuntasan peristiwa Talangsari. Tanggal 7 Februari 2025, menandai 36 tahun sejak terjadinya peristiwa Talangsari, sebuah peristiwa pelanggaran berat hak asasi (HAM) yang terjadi di Dusun…

Jakarta, 21 Januari 2025 Kepada Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dr. (H.C.) Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos. Gedung DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270 Dengan hormat, RE: PENINJAUAN KERANGKA HUKUM YANG MENYEBABKAN KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN Melalui surat ini, perkenankan kami Amnesty International memohon kepada pimpinan dan seluruh…

Merespons kasus penembakan warga sipil yang melibatkan dua anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Pembunuhan di luar hukum oleh aparat terus terjadi. Perbuatan mereka jelas melanggar hak asasi manusia. Sayangnya perilaku aparat memakai senjata api secara tidak sah terus berulang, seakan tak ada upaya perbaikan…

Merespons keputusan pemerintah Indonesia merepatriasi Mary Jane Veloso, perempuan yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia terkait kasus narkoba, ke Filipina, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Keputusan ini harus menjadi batu loncatan untuk tindakan lebih lanjut dalam memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia bagi semua warga di Indonesia. Pemindahan Mary Jane Veloso ke…