Pemerintah dan DPR menggelar rapat untuk percepatan pembahasan RUU TNI di hotel mewah berbintang 5 Fairmont Jakarta pada Jumat dan Sabtu, 14-15 Maret 2025. Padahal sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengaku RUU TNI tidak akan disahkan sebelum masa reses Lebaran 2025. Dia mengatakan, pengesahan RUU TNI baru bisa dilakukan paling cepat pada masa…
Pemerintah sudah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada parlemen pada 11 Maret 2025. Dari DIM yang diserahkan, draft RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang tetap akan mengembalikan dwi fungsi TNI dan menguatnya militerisme, demikian siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Koalisi masyarakat sipil sejak…
Over the past decade, many countries across the globe have experienced a gradual backsliding in their democracies, a trend parallel to the increasing popularity of authoritarian practices. Amnesty International secretary-general Agnés Callamard, who was in Jakarta for several engagements with the government, sat with The Jakarta Post’s Yvette Tanamal to discuss the “alarming” trend of…
Responding to the 2-year-and-10-months prison sentence for hate speech against Christianity handed to a trans woman, Ratu Thalisa, in Indonesia’s North Sumatra Province over comments made on her TikTok channel, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said: “This prison sentence is a shocking attack on Ratu Thalisa’s freedom of expression. The Indonesian authorities should…
Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Indonesia pada 4-7 Maret 2025 sebagai bagian dari kampanye global melawan meningkatnya tren praktik-praktik otoriter di dunia yang gejalanya sudah terlihat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hari ini, Jumat 7 Maret 2025, Callamard mengakhiri kunjungannya di Indonesia dengan menemui pejabat di Kejaksaan Agung,…
DPR berencana membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk membahas Rancangan Revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI). Dalam draft yang diperoleh oleh masyarakat sipil terdapat beberapa masalah krusial terutama…
Responding to the flogging of two university students in Indonesia’s Aceh province for having consensual same-sex sexual relations, Amnesty International Deputy Regional Director Montse Ferrer said: “Indonesia’s flogging of two gay men is a horrifying act of discrimination. Intimate sexual relations between consenting adults should never be criminalized, and no one should be punished because…
Menanggapi peristiwa penarikan karya seni musik yang mengkritik kepolisian milik band Sukatani, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Amnesty menyesalkan kembali adanya peristiwa baru penarikan karya seni dari ruang publik. Tanpa adanya tekanan, tidak mungkin kelompok musik Sukatani membuat video permohonan maaf yang ditujukan kepada Kapolri dan jajarannya. Amnesty mendesak Kapolri untuk segera…
Responding to the recent raid, arrest, and detention of dozens of LGBTI people in a hotel in Jakarta, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said: “The police’s discriminatory and senseless harassment of LGBTI people, targeting individuals because of their real or perceived sexual orientation or gender identity, has no basis in law. Those detained…
Momen peringatan 100 tahun Pramoedya Ananta Toer hari ini, 6 Februari 2025, harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa negara tidak lagi memenjarakan warga negara hanya karena berkarya atau bersuara secara damai seperti yang pernah dialami oleh Pram. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Pram adalah simbol kemerdekaan berpikir, bersuara, berpendapat, dan berkarya. Karya-karyanya pernah dibredel…
Kondisi hak asasi manusia (HAM) di 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung mengkhawatirkan karena tak mengalami kemajuan berarti dan melanjutkan kemunduran sebelumnya, kata Amnesty International Indonesia. Selama periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025 Amnesty International menilai seratus hari pertama diwarnai oleh berbagai pelanggaran HAM yang dibenarkan oleh kebijakan, keputusan, dan komentar pejabat publik.…
Merespons bebasnya Septia Dwi Pertiwi dari kasus pencemaran nama baik terhadap pimpinan sebuah perusahaan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Bebasnya Septia adalah kemenangan bagi kita semua. Ancaman kriminalisasi yang dihadapi Septia sebagai seorang karyawan yang mengupayakan pemenuhan haknya sejatinya juga menjadi ancaman bagi kita semua. Karenanya kita patut merayakan kebebasan Septia sebagai…