Menanggapi penangkapan dua orang karena unggahan dan komentar di media sosial terkait pernyataan Presiden soal nuklir Iran, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi 30 tahun Peristiwa Penyerangan 27 Juli hari ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons arahan Gubernur dan Kapolda Jawa Barat agar masyarakat turut tindak tegas atas pelaku kejahatan begal, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Latar Belakang

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membuka ruang pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pembangunan jejaring informasi sampai tingkat desa/kelurahan. Kebijakan ini berbahaya karena mengaburkan batas kewenangan sipil dan militer, memperluas fungsi pengawasan negara terhadap warga tanpa dasar hukum yang memadai, serta berpotensi menimbulkan intimidasi dalam relasi antara masyarakat dan otoritas pajak.

Responding to the Indonesian Government’s bestowment of its highest state honour upon Indian Prime Minister Narendra Modi, Amnesty International Indonesia’s Deputy Director Wirya Adiwena said:

Menanggapi gelombang pengejaran dan kekerasan terhadap komunitas transpuan di Kota Bogor, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan:

Menanggapi penangkapan dan penetapan sebagai tersangka untuk admin akun parodi @TheKerupuk di X karena memposting meme yang mengkritik pemerintah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi penangkapan empat warga adat Negeri Tananahu di Maluku Tengah yang memprotes penyerobotan lahan untuk proyek hilirisasi pemerintah, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi pemberian tanda kehormatan tertinggi Pemerintah Indonesia kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Jakarta, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Responding to recent backlash against online expression of LGBTQI+, which derived from the Presidential Regulation on General Policy for National Defense, which classifies the spread of LGBTQI+ culture as a non-military threat to the state, Amnesty International Indonesia’s executive director Usman Hamid says:

Responding to the caning of an unmarried couple in the Indonesian province of Aceh for kissing and livestreaming it on social media, Amnesty International’s Co-Regional Director Montse Ferrer said: