Menanggapi rencana aksi protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya sebagai pembela hak asasi manusia (HAM). Namun, kampanye pelecehan dan intimidasi tanpa henti yang dirancang untuk membungkamnya memiliki dimensi baru di dunia digital.

Menanggapi penggunaan kekuatan berlebih dan kekerasan aparat keamanan atas massa aksi protes terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai tempat, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah membukukan rapor merah dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Amnesty International Indonesia mencatat mandeknya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, memburuknya perlindungan ruang sipil, meningkatnya pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil, serta berbagai kebijakan yang berdampak negatif terhadap hak-hak masyarakat.

Menanggapi vonis bersalah dan hukuman penjara bagi Khariq Anhar dalam kasus timpa teks terkait demo Agustus 2025, Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan:

Menanggapi serangan fisik terhadap Hafidz Hernanda (Bapis), aktivis mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi pemeriksaan Polda Metro Jaya terhadap juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh seorang saksi dalam kasus korupsi yang ditangani lembaga antikorupsi tersebut, Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan:

Vanreko Varkas Bagaskara (28), ASN Kementerian Ekonomi Kreatif, meninggal dunia pada 26 September 2026 setelah kolaps dalam Latsarmil Komcad ASN Gelombang II di Lanud Halim Perdanakusuma. Pemeriksaan awal menyebut heatstroke. Namun, kematian Vanreko dan lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam pelatihan sepanjang 2026 tidak boleh diperlakukan sebagai “kecelakaan medis” semata. Enam kematian dalam satu rangkaian kebijakan menuntut pertanggungjawaban hukum, evaluasi menyeluruh, dan penghentian program Komcad bagi ASN.

Senin, 28 September 2026 – Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) mendampingi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yaitu kasus 1965-1966, kasus Tanjung Priok 1984, kasus Mei 1998, serta kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998, menjalani sidang pembuktian terhadap perkara No 151/G/PTUN.JKT di PTUN mengenai gugatan terhadap Keputusan Presiden RI Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, khususnya pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Sidang pembuktian kali ini menghadirkan dua saksi dari Pihak Para Penggugat, yaitu Fatia Nadia dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Tim Pengkajian Dokumen Pelanggaran Berat HAM Soeharto dan Gugus Tugas 1965 di Komnas Perempuan, serta Usman Hamid yang selama bertahun-tahun aktif dalam upaya mengungkap berbagai kasus kekerasan, kejahatan HAM, dan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berkaitan dengan Soeharto.

Delapan organisasi masyarakat sipil yang mendukung kebebasan pers dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) melaporkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan kepada Kepala Kepolisian RI pada Rabu, 16 September 2026. Laporan itu dilakukan karena Polda Sulawesi Selatan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Makassar atas penundaan perkara (undue delay) penanganan kekerasan terhadap jurnalis Antara di Makassar, Darwin Fatir.

Menanggapi program diklat militer bagi warga dan pelajar yang ditangkap pasca-demo 27 Agustus di Jakarta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Jakarta, 7 September 2026 – Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengecam putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (Dilmilti II Jakarta) yang meringankan hukuman empat orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pelaku serangan air keras terhadap Andrie Yunus. Putusan Dilmilti II Jakarta Nomor: 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 tertanggal 20 Agustus 2026 justru memberikan keringanan kepada pelaku, tidak menghadirkan keadilan bagi korban, memperkuat praktik impunitas, dan memberi kesan bahwa anggota militer memperoleh perlakuan eksklusif di hadapan hukum.