Merespons maraknya aksi intimidasi atas acara nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita,” Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Dua puluh delapan tahun pasca-Reformasi 1998, Indonesia justru menunjukkan gejala kemunduran demokrasi yang semakin serius. Reformasi yang seharusnya menjadi jalan transisi menuju negara demokratis yang menjunjung supremasi sipil dan hukum, pembatasan kekuasaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kini bergerak ke arah sebaliknya; menguatnya militerisme (remiliterisasi), menyempitnya ruang sipil (shrinking civic space), serta meruaknya praktik-praktik kekuasaan yang represif dan anti kritik.

Laporan Amnesty International terbaru hari ini mengungkapkan adanya kampanye disinformasi yang terkoordinasi dengan melabeli para pengkritik pemerintah sebagai “antek” asing di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kampanye disinformasi ini tidak hanya membungkam perbedaan pendapat, namun juga memicu lahirnya intimidasi dan kekerasan terhadap para pengkritik pemerintah.

Senin, 11 Mei 2026, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyerahkan surat pernyataan hak ingkar sekaligus penolakan korban terhadap proses peradilan militer dalam perkara serangan air keras terhadap Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Penolakan ini bukan tanpa alasan.

Menanggapi wacana Kementerian Hak Asasi Manusia membentuk tim asesor untuk menentukan status aktivis HAM, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Responding to the Indonesian military’s move to try four members of the Military’s Strategic Intelligence Agency (BAIS) for their roles in an acid attack against human rights activist Andrie Yunus in a military court in Jakarta, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said:

Menanggapi vonis bersalah Pengadilan Negeri Kediri atas Shelfin Bima terkait demo Agustus 2025, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi aksi massa di Samarinda, Kalimantan Timur, yang diwarnai dengan insiden kekerasan dan intimidasi atas peserta aksi dan jurnalis, Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan:

Tahun 2025 menjadi tahun paling berbahaya bagi hak asasi manusia di tingkat global maupun nasional akibat meningkatnya serangan predatoris di 144 negara di dunia termasuk di Indonesia, kata Amnesty International saat meluncurkan laporan global situasi hak asasi manusia hari ini.

Jakarta, 17 April 2026 – Sejumlah kawan dan kolega Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Andrie Yunus, menggelar aksi damai untuk menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sekretariat Negara. Mereka yang datang dari berbagai organisasi masyarakat sipil, seperti KontraS, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, SAFEnet, Indonesia Corruption Watch, Amnesty International, dan Greenpeace Indonesia, mengantarkan surat baru yang ditulis langsung oleh Andrie, serta surat-surat yang telah dikirimkan sebelumnya.

Pada hari Selasa 14 April 2026 sekitar ratusan anggota dan pengurus Partai NasDem menggelar demonstrasi di depan kantor redaksi Tempo di Jakarta karena keberatan terhadap sampul Majalah Tempo edisi 12 April 2026. Aksi demonstrasi yang digelar oleh Pengurus Partai Nasdem kembali dilaksanakan pada Rabu 15 April 2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara. 

Menanggapi vonis bersalah dan hukuman penjara atas Wawan Hermawan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus penghasutan dan manipulasi konten media sosial terkait demonstrasi Agustus 2025, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: