Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi Masyarakat Adat Maba Sangaji mengecam keras putusan Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan, yang hari ini (16/10) menjatuhkan hukuman penjara terhadap sebelas (11) warga masyarakat adat Maba Sangaji dari Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Mereka divonis hanya karena mempertahankan tanah leluhur dan memprotes aktivitas pertambangan nikel oleh PT Position yang telah merusak lingkungan, sumber air, dan ruang hidup masyarakat adat.

Merespons tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa hukuman penjara bagi sebelas warga adat Maba Sangaji di Pengadilan Negeri Soasio, Maluku Utara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons pidato Presiden Indonesia di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons aksi protes masyarakat terhadap kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati dan Bone, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons rencana pemerintah Indonesia untuk merelokasi 2.000 warga Palestina di Gaza ke Pulau Galang, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Pemerintah Kamboja secara sengaja mengabaikan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup perbudakan, perdagangan manusia, pekerja anak, dan penyiksaan yang dilakukan oleh geng kriminal dalam skala besar di lebih dari 50 kompleks penipuan online di negara tersebut, menurut laporan terbaru Amnesty International yang diterbitkan hari ini (26/06).

Menanggapi penangkapan aparat terhadap warga masyarakat adat Halmahera Timur, Maluku Utara, yang menolak kegiatan tambang nikel, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Laporan tahunan Amnesty International berjudul Situasi HAM di Dunia 2024/2025 mencatat menguatnya praktik-praktik otoriter yang diadopsi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Di seantero dunia, praktik-praktik otoriter kian menyerang jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum nasional maupun hukum internasional.  Fenomena global tersebut terlihat dalam serangan-serangan terhadap supremasi hukum (rule of law), serangan terhadap kebebasan berekspresi dan perbedaan pendapat, penyalahgunaan teknologi yang melanggar hak-hak asasi manusia, diskriminasi terhadap kaum minoritas, hingga ketidakadilan iklim dan ketimpangan sosial ekonomi yang menajam.   

Menanggapi dugaan praktik eksploitasi dan penyiksaan yang dialami sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

[Peringatan: Cerita berikut dapat memicu pengalaman traumatis. Kami sarankan Anda tidak melanjutkan membaca jika dalam keadaan rentan. Beberapa nama disamarkan demi keamanan korban]

Pada 26 Agustus 2024, Septia Dwi Pertiwi, seorang mantan pekerja di sebuah perusahaan jasa perpajakan dan akuntansi di Jakarta, Indonesia, ditangkap setelah salah satu pemilik perusahaan menuduhnya melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia mengkritik perusahaan tersebut di media sosial karena diduga kurang membayar karyawan dan mengabaikan hak-hak mereka. Dia sempat ditahan selama 25 hari di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, dan sekarang menjadi tahanan kota hingga 30 November 2024.

Menanggapi intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat Pulau Rempang yang mempertahankan wilayah mereka hari ini, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan: