Merespons maraknya aksi intimidasi atas acara nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita,” Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi perintah Kapolda Lampung untuk tembak di tempat atas orang yang dicurigai terlibat kasus pembegalan, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Dua puluh delapan tahun pasca-Reformasi 1998, Indonesia justru menunjukkan gejala kemunduran demokrasi yang semakin serius. Reformasi yang seharusnya menjadi jalan transisi menuju negara demokratis yang menjunjung supremasi sipil dan hukum, pembatasan kekuasaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kini bergerak ke arah sebaliknya; menguatnya militerisme (remiliterisasi), menyempitnya ruang sipil (shrinking civic space), serta meruaknya praktik-praktik kekuasaan yang represif dan anti kritik.

Merespons penangkapan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel dalam pencegatan misi pelayaran kemanusiaan menuju Gaza, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan:

Jakarta, 11 Mei 2026

Laporan Amnesty International terbaru hari ini mengungkapkan adanya kampanye disinformasi yang terkoordinasi dengan melabeli para pengkritik pemerintah sebagai “antek” asing di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kampanye disinformasi ini tidak hanya membungkam perbedaan pendapat, namun juga memicu lahirnya intimidasi dan kekerasan terhadap para pengkritik pemerintah.

Eksekusi mati di seluruh dunia di tahun 2025 mencapai rekor tertinggi dalam 44 tahun terakhir dan Indonesia, meski tidak melakukan eksekusi mati, tetap menjadi negara penyumbang vonis mati baru yang cukup signifikan, kata Amnesty International hari ini.

Senin, 11 Mei 2026, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyerahkan surat pernyataan hak ingkar sekaligus penolakan korban terhadap proses peradilan militer dalam perkara serangan air keras terhadap Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Penolakan ini bukan tanpa alasan.

Menanggapi kasus kekerasan seksual yang menimpa para santriwati di Kabupaten Pati dan para santri di Kabupaten Bogor, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi wacana Kementerian Hak Asasi Manusia membentuk tim asesor untuk menentukan status aktivis HAM, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Responding to the Indonesian military’s move to try four members of the Military’s Strategic Intelligence Agency (BAIS) for their roles in an acid attack against human rights activist Andrie Yunus in a military court in Jakarta, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said:

“Presiden Republik Indonesia Segera Hentikan Seluruh Operasi Militer di Wilayah Papua dan Membuka Ruang Dialog untuk Menyelesaikan Persoalan Politik antara Indonesia dan Papua yang Merupakan Akar Konflik Bersenjata PenyebabPelanggaran HAM di Papua selama 60 Tahun Terakhir”