Menanggapi penangkapan puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa memperingati 27 tahun Reformasi di depan Balai Kota Jakarta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Dukung penulisan sejarah Indonesia yang transparan, jujur, dan adil!
Peringatan 27 tahun Reformasi diwarnai oleh erosi hak asasi manusia melalui pengabaian pelanggaran HAM masa lalu dan pengulangannya di masa kini akibat kebijakan dan praktik otoriter yang melemahkan kebebasan sipil, politik dan keadilan sosial, kata Amnesty International Indonesia hari ini.
Suara-suara sunyi dari masa lalu, jeritan-jeritan diam dari korban ketidakadilan, akan terus membayangi perjalanan hidup sebuah bangsa. Janganlah suara-suara kesunyian di masa lalu itu dibungkam oleh sejarah resmi yang dipaksakan.
Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) hari ini (19/5) melakukan audiensi dengan Komisi X DPR RI untuk menyampaikan penolakan terhadap proyek ambisius penulisan ‘sejarah resmi’ Indonesia yang saat ini dikerjakan oleh Kementerian Kebudayaan.
Menanggapi penangkapan dan penetapan tersangka kasus makar atas empat aktivis politik anggota Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB) oleh Kepolisian di Kota Sorong dan jatuhnya korban sipil dalam kekerasan bersenjata di Intan Jaya, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bela sungkawa mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia dalam proses pemusnahan amunisi TNI AD di Garut, Jawa Barat, pada 12 Mei 2025. Ini adalah tragedi dan ini harus diusut. Kegagalan mengusutnya sama saja dengan kegagalan negara untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu hak hidup mereka yang menjadi korban.
Menanggapi jatuhnya 13 korban jiwa dalam proses pemusnahan amunisi tak layak pakai oleh TNI AD di Garut, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Merespons penangkapan polisi atas seorang mahasiswi terkait penyebaran meme foto Presiden Prabowo dan Presiden RI ke-7 Jokowi, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan,
Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menjadi kuasa hukum dari enam pemohon dalam permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk keberlanjutan gerakan masyarakat sipil untuk menolak Revisi UU TNI yang tidak hanya mengabaikan partisipasi publik bermakna, tetapi juga memperkuat pengaruh militer dalam ruang-ruang sipil.
Menanggapi rangkaian penggunaan kekuatan berlebih dan kekerasan polisi atas mahasiswa, jurnalis serta petugas medis dalam demo memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei di sejumlah kota, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:
Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengecualikan lembaga pemerintah, institusi, dan korporasi dari pihak yang dapat mengadukan pencemaran nama baik, serta menyatakan bahwa keributan/kerusuhan di ruang digital bukan delik pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: