Mengenang 28 Tahun Tragedi Semanggi I, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Koalisi Pemantau Paniai menyoroti putusan tingkat kasasi untuk kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat Peristiwa Paniai 2014. Perkara nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 ini diputus pada 10 November 2026 dengan menyatakan terdakwa Isak Sattu terbukti bersalah atas dua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun dalam kedua dakwaan tersebut, Isak Sattu dinyatakan bertanggung jawab karena posisinya sebagai Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai dan sebagai perwira dengan pangkat tertinggi yang mengkoordinir kegiatan Komando Rayon Militer (Koramil) di bawahnya, termasuk Koramil 1705-02/Enarotali. Ia dinyatakan bertanggung jawab karena tidak mencegah atau menghentikan perbuatan yang seharusnya ia ketahui karena kendali efektifnya sebagai komandan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Koramil 1705-02/Enarotali. Perbuatan tersebut adalah kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham, politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berjalannya proses hukum pada tingkat kasasi pada peristiwa ini menunjukkan peran pengadilan yang mengakui terjadinya pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan dan penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di Paniai. Pengakuan atas terjadinya peristiwa ini memberikan harapan terhadap kepastian pemenuhan hak pemulihan bagi korban/keluarga korban. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah catatan dalam keseluruhan proses hukum Peristiwa Paniai 2014.

Menanggapi insiden 10 November di Yogyakarta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Pada momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional, Selasa, 10 November 2026, Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), yang terdiri atas berbagai organisasi masyarakat sipil, individu, serta keluarga korban pelanggaran berat HAM masa lalu, menggelar konferensi pers untuk menyampaikan sikap politik dan hukum terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sekaligus mengawal proses menjelang pembacaan putusan gugatan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, khususnya kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah. Pembacaan putusan ini akan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada 17 November 2026 mendatang.

Merespons insiden penembakan terhadap warga sipil yang menimbulkan korban jiwa di Kabupaten Pidie, Aceh, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi kasus penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri dan dua petinggi Polri, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Upaya negara untuk menghapus pelanggaran berat HAM dari ingatan publik terus berlanjut. Setelah Menteri Kebudayaan Fadli Zon meresmikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dan menyebut pemerkosaan massal pada 1998 hanya sebagai “rumor”, negara kini memberi gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar tersebut pada 10 November 2025.

Menanggapi tindakan polisi terhadap para santriwati di Sukoharjo, tindakan anggota TNI atas pelajar yang ikut demonstrasi di Jakarta, dan tindakan TNI AU terkait pematokan lahan petani di Tulang Bawang, Lampung, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi rencana aksi protes mahasiswa dan masyarakat sipil yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya sebagai pembela hak asasi manusia (HAM). Namun, kampanye pelecehan dan intimidasi tanpa henti yang dirancang untuk membungkamnya memiliki dimensi baru di dunia digital.

Menanggapi penggunaan kekuatan berlebih dan kekerasan aparat keamanan atas massa aksi protes terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai tempat, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah membukukan rapor merah dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Amnesty International Indonesia mencatat mandeknya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, memburuknya perlindungan ruang sipil, meningkatnya pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil, serta berbagai kebijakan yang berdampak negatif terhadap hak-hak masyarakat.