Menanggapi aksi intoleransi dan tindakan diskriminasi oleh sekelompok warga yang membubarkan kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi tingginya angka kematian korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur (NTT) di lokasi pengungsian, Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan:

Merespons kasus penyanderaan dan pembunuhan warga sipil oleh kelompok bersenjata di Papua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Delapan organisasi masyarakat sipil yang mendukung kebebasan pers dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) melaporkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan kepada Kepala Kepolisian RI pada Rabu, 16 September 2026. Laporan itu dilakukan karena Polda Sulawesi Selatan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Makassar atas penundaan perkara (undue delay) penanganan kekerasan terhadap jurnalis Antara di Makassar, Darwin Fatir.

Sejak saat itu, ia ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, berdasarkan perintah yang terus-menerus diperpanjang berdasarkan Undang-Undang Kombatan Tidak Sah (Unlawful Combatants Law). Pada 16 Juni 2026, Mahkamah Agung Israel menguatkan perintah penahanan terbarunya, yang akan memperpanjang masa tahanannya hingga setidaknya Oktober.

Menanggapi tenggelamnya kapal KMP Virgo Transport 8 yang membawa 243 penumpang dan awak, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi program diklat militer bagi warga dan pelajar yang ditangkap pasca-demo 27 Agustus di Jakarta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi pembentukan Pansus Papua DPD RI dan rencana kunjungan kerja inisiatif politik tersebut ke Papua pada 13 September mendatang, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi terus berulangnya kasus keracunan massal MBG, termasuk kasus seorang anak di Kabupaten Karo yang diduga hilang ingatan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengajukan peringatan (somasi) terbuka terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena telah melakukan penundaan tak patut (undue delay) dalam proses penyelidikan pro yustisia dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Somasi terbuka ini diajukan tanpa diterima oleh Komisioner Komnas HAM karena tidak ada satupun Komisioner Komnas HAM yang menemui perwakilan KASUM.

Jakarta, 7 September 2026 – Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengecam putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (Dilmilti II Jakarta) yang meringankan hukuman empat orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pelaku serangan air keras terhadap Andrie Yunus. Putusan Dilmilti II Jakarta Nomor: 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 tertanggal 20 Agustus 2026 justru memberikan keringanan kepada pelaku, tidak menghadirkan keadilan bagi korban, memperkuat praktik impunitas, dan memberi kesan bahwa anggota militer memperoleh perlakuan eksklusif di hadapan hukum.

Menanggapi kekerasan seputar aksi massa di Jakarta pada 27 Agustus lalu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: