Negara harus hentikan kampanye disinformasi di ruang digital

Menanggapi pemblokiran Google atas belasan ribu kanal YouTube yang pro-pemerintah Indonesia dan menyudutkan pihak-pihak yang kritis, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

“Kami tidak terkejut dengan temuan belasan ribu kanal YouTube yang terkait dengan operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia yang pro-pemerintah dan mengkritik pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Akun-akun seperti ini bertujuan membungkam kritik di ruang digital.

Amnesty International sebenarnya telah mengingatkan bahaya dari keberadaan akun-akun pro-pemerintah yang menyudutkan orang-orang yang kritis. Fakta dari Google ini sejalan dengan temuan investigasi Amnesty International dalam laporan yang berjudul “Membangun Musuh Khayalan”: Misinformasi, Disinformasi dan Tuduhan ‘Agen Asing’ di Bawah Presiden Prabowo di Indonesia,” yang dirilis 19 Mei 2026 lalu.

Laporan ini mengungkap peran sistematis aktor-aktor negara dan non-negara dalam menyebarkan misinformasi dan disinformasi untuk menyerang masyarakat sipil. Itu termasuk melabeli mereka sebagai “antek asing” di ruang digital selama 18 bulan pemerintahan Prabowo.

Laporan ini mengonfirmasi keberadaan koordinasi penyesatan dan mengamplifikasi tuduhan “antek asing” dalam ranah daring yang dilakukan negara dan proksinya.

Cara ini jelas mengancam suara-suara kritis dan menimbulkan efek jeri. Laporan Amnesty Mei lalu mengungkapkan efek jeri ini menghasilkan sikap sensor diri warga, menahan diri dari bergabung dengan koalisi yang kritis terhadap pemerintah, atau membatasi visibilitas publik karena takut menghadapi serangan lebih lanjut.

Dengan menciptakan lingkungan berbahaya ini, kampanye disinformasi tersebut berdampak negatif pada hak konstitusi warga dalam berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat, serta hak untuk membela HAM.

Oleh karena itu, kami mendesak negara untuk menghentikan kampanye disinformasi tersebut, termasuk dengan memastikan seluruh instansi kementerian, lembaga, dan juga TNI/Polri untuk tidak menggunakan anggaran negara untuk kampanye disinformasi tersebut. Masyarakat Indonesia berhak atas manfaat pajak yang mereka bayarkan lewat pelayanan publik dan informasi yang jujur.

Kami juga mendesak negara untuk segera menerbitkan peraturan yang jelas melarang semua badan negara, termasuk satuan militer, kementerian dan pejabat publik, untuk menyebarkan disinformasi yang menargetkan aktivis dan jurnalis serta orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Peraturan ini menetapkan prosedur disiplin dan sanksi bagi pejabat publik yang terlibat dalam kampanye tersebut.

Kami juga menyerukan kepada perusahaan-perusahaan teknologi, termasuk Google, untuk konsisten melakukan uji tuntas hak asasi manusia terhadap konten disinformasi, salah satunya bisa dengan menghapus konten-konten disinformasi beserta jaringan yang menyebarkannya. Google pun harus transparan untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab atas operasi pengaruh terkoordinasi di Indonesia dan menjamin untuk tidak membungkam suara-suara kritis di seluruh platformnya.

Semua platform media sosial juga harus meningkatkan moderasi konten, dengan berkonsultasi bersama pihak-pihak masyarakat sipil yang rentan, guna mencegah penyebaran konten berbahaya. Tidak kalah penting, penyedia platform media sosial harus menyediakan pemulihan bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran disinformasi.”

Latar belakang

Google dalam laporannya, Influence Operations Bulletin Q3 (kuartal ketiga) 2026, mengungkapkan telah menemukan dan menutup 19.389 kanal YouTube yang terbukti terlibat dalam operasi pengaruh terkoordinasi (coordinated influence operations) terkait Indonesia sepanjang Juli hingga September 2026. Kampanye tersebut sebagian besar menyebarkan konten dalam bahasa Indonesia yang menyebarkan narasi pro-pemerintah Indonesia serta melontarkan kritik terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Indonesia. Namun, laporan Google tersebut tidak merinci kanal-kanal yang diblokir itu.

Menurut laporan media, jika diakumulasikan dari awal tahun ini, Google telah menghentikan 23.827 kanal YouTube dalam berbagai kampanye operasi pengaruh terkait Indonesia selama Januari-September 2026. Berdasarkan data per kuartal, jumlah penindakan Google terbesar terjadi di kuartal ketiga (19.389 kanal), jauh lebih banyak daripada kuartal pertama (3.598 kanal) dan kuartal kedua (840 kanal). Angka tersebut belum termasuk data kuartal keempat tahun 2026.