Merespons kehadiran personel TNI di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Nadiem Makarim, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi kematian Alfarisi bin Rikosen, seorang pemuda di Jawa Timur yang ditahan terkait aksi demonstrasi Agustus 2025, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

KUHAP Baru: Wajah Inkompetensi dan Otoritarian Negara

Tahun 2025 ialah tahun malapetaka nasional hak asasi manusia (HAM), kata Amnesty Internasional Indonesia dalam catatan akhir tahun yang diluncurkan hari ini.

Dalam beberapa hari terakhir, pembatasan terhadap pemberitaan bencana di Sumatra terjadi secara masif dan sistematis. Polanya jelas dan berbahaya. Mulai dari intimidasi aparat TNI terhadap jurnalis Kompas yang meliput bantuan internasional, penghapusan total pemberitaan bencana di detik.com, hingga penghentian siaran dan praktik sensor diri oleh CNN Indonesia TV terhadap laporan langsung dari lokasi bencana.

Indonesian police used unlawful force against protesters, including beatings and the improper use of water cannon and tear gas grenades, during mass demonstrations that swept the country earlier this year, according to new investigation released today by Amnesty International.

Aparat kepolisian menggunakan kekuatan secara melawan hukum (unlawful force) terhadap pengunjuk rasa, termasuk pemukulan dan penggunaan water cannon (meriam air) serta granat gas air mata yang tidak tepat selama demonstrasi massal di Indonesia pada akhir Agustus 2025, menurut investigasi yang dirilis hari ini oleh Amnesty International.

Menanggapi penangkapan sewenang-wenang terhadap dua aktivis di Semarang, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi insiden penembakan atas lima petani terkait konflik agraria dengan sebuah perusahaan sawit di Bengkulu Selatan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di DPR hari ini, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permohonan praperadilan sejumlah aktivis atas tindakan hukum Polda Metro Jaya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Pada Kamis, 23 Oktober 2025 Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari puluhan advokat dan pegiat hak asasi manusia menjadi kuasa hukum dari delapan pemohon dalam permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi.