Menanggapi kekerasan seputar aksi massa di Jakarta pada 27 Agustus lalu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Senin, 31 Agustus 2026 – Aksi pada 27 Agustus 2026 direspons dengan penangkapan dan tindakan represif sebelum, selama, dan setelah aksi demonstrasi berlangsung. Alih-alih menjadi penegak hukum, aparat tidak hanya lalai dalam menjamin tetapi juga ikut menghambat hak kebebasan berekspresi dan berkumpul warga. Dengan demikian, pola tindakan represif terhadap warga saat aksi demonstrasi berulang.

Jakarta, 28 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 – Peringatan satu tahun Aksi Agustus 2025 pada 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat justru diwarnai dugaan penangkapan dan tindakan represif, bahkan sebelum demonstrasi berlangsung. Seruan aksi yang sebelumnya telah disampaikan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil direspons dengan pengerahan aparat dan penangkapan terhadap sejumlah orang. Penangkapan sewenang-wenang masih berlangsung hingga siaran pers ini dibuat terhadap sejumlah massa aksi maupun masyarakat sipil yang tidak secara langsung bersangkutan dengan berlangsungnya aksidemonstrasi.

Sementara akar masalah kebijakan negara yang menyulut protes massal di Agustus 2025 belum banyak berubah hingga kini, respons negara atas protes masih mengarah ke pilihan pendekatan represif hingga Agustus 2026, kata Amnesty International Indonesia hari ini (27/08) terkait setahun Prahara Agustus, yang merenggut 13 korban jiwa.

Jakarta, 07 Agustus 2026

Merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal-pasal KUHP baru terkait penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan:

Menanggapi klaim Menteri Agama bahwa Indonesia mencapai puncak kerukunan sosial keagamaan sepanjang sejarah saat membacakan doa upacara HUT ke-81 RI, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:“Klaim tersebut berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Hampir setiap tahun ada ratusan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, mencederai kerukunan antar-umat beragama.

Menanggapi pidato presiden di Sidang Tahunan MPR, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi pernyataan Menteri Hukum RI terkait hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi, Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan:

Merespons tuntutan hukuman penjara atas aktivis mahasiswa Khariq Anhar terkait kasus timpa teks demo Agustus 2025, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi penangkapan dua orang karena unggahan dan komentar di media sosial terkait pernyataan Presiden soal nuklir Iran, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: