Selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah membukukan rapor merah dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Amnesty International Indonesia mencatat mandeknya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, memburuknya perlindungan ruang sipil, meningkatnya pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil, serta berbagai kebijakan yang berdampak negatif terhadap hak-hak masyarakat.

A growing number of states across the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) are taking positive steps towards reducing the use and scope of the death penalty, creating new momentum towards abolition in a region historically associated with strong support for this cruel punishment, said Amnesty International ahead of the World Day Against the Death Penalty on 10 October. The progress taken by many countries highlights the isolation of Singapore as an outlier in the region, as executions globally remain confined to a small group of countries.

Menanggapi vonis bersalah dan hukuman penjara bagi Khariq Anhar dalam kasus timpa teks terkait demo Agustus 2025, Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan:

Menanggapi serangan fisik terhadap Hafidz Hernanda (Bapis), aktivis mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi pemeriksaan Polda Metro Jaya terhadap juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh seorang saksi dalam kasus korupsi yang ditangani lembaga antikorupsi tersebut, Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan:

Vanreko Varkas Bagaskara (28), ASN Kementerian Ekonomi Kreatif, meninggal dunia pada 26 September 2026 setelah kolaps dalam Latsarmil Komcad ASN Gelombang II di Lanud Halim Perdanakusuma. Pemeriksaan awal menyebut heatstroke. Namun, kematian Vanreko dan lima calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dalam pelatihan sepanjang 2026 tidak boleh diperlakukan sebagai “kecelakaan medis” semata. Enam kematian dalam satu rangkaian kebijakan menuntut pertanggungjawaban hukum, evaluasi menyeluruh, dan penghentian program Komcad bagi ASN.

Senin, 28 September 2026 – Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) mendampingi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yaitu kasus 1965-1966, kasus Tanjung Priok 1984, kasus Mei 1998, serta kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998, menjalani sidang pembuktian terhadap perkara No 151/G/PTUN.JKT di PTUN mengenai gugatan terhadap Keputusan Presiden RI Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, khususnya pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Sidang pembuktian kali ini menghadirkan dua saksi dari Pihak Para Penggugat, yaitu Fatia Nadia dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Tim Pengkajian Dokumen Pelanggaran Berat HAM Soeharto dan Gugus Tugas 1965 di Komnas Perempuan, serta Usman Hamid yang selama bertahun-tahun aktif dalam upaya mengungkap berbagai kasus kekerasan, kejahatan HAM, dan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berkaitan dengan Soeharto.

Menanggapi aksi intoleransi dan tindakan diskriminasi oleh sekelompok warga yang membubarkan kegiatan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Desa Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Merespons kasus penyanderaan dan pembunuhan warga sipil oleh kelompok bersenjata di Papua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Delapan organisasi masyarakat sipil yang mendukung kebebasan pers dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) melaporkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan kepada Kepala Kepolisian RI pada Rabu, 16 September 2026. Laporan itu dilakukan karena Polda Sulawesi Selatan mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Makassar atas penundaan perkara (undue delay) penanganan kekerasan terhadap jurnalis Antara di Makassar, Darwin Fatir.

Menanggapi tenggelamnya kapal KMP Virgo Transport 8 yang membawa 243 penumpang dan awak, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi program diklat militer bagi warga dan pelajar yang ditangkap pasca-demo 27 Agustus di Jakarta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: