Menanggapi terus berulangnya kasus keracunan massal MBG, termasuk kasus seorang anak di Kabupaten Karo yang diduga hilang ingatan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Responding to the recent wildfires in the islands of Sumatra and Kalimantan that have sent haze to neighbouring Malaysia, Amnesty International Indonesia’s executive director Usman Hamid said:

Menanggapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi baru-baru ini di Pulau Sumatra dan Kalimantan, yang menyebabkan kabut asap menyebar hingga ke Malaysia, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi pidato presiden di Sidang Tahunan MPR, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi dugaan keracunan massal atas ratusan anak-anak sekolah beserta para guru di Jayapura dan Semarang dalam seminggu terakhir setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi panas ekstrem yang kian meluas di Indonesia, yang ditandai dengan kekeringan di Jawa Barat yang mengakibatkan lebih dari 200 ribu jiwa terdampak dan mengalami krisis air bersih, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi wacana revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi kematian Alfarisi bin Rikosen, seorang pemuda di Jawa Timur yang ditahan terkait aksi demonstrasi Agustus 2025, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi fenomena pengibaran bendera putih di Aceh di tengah buruknya penanganan bantuan bagi korban bencana ekologis di Pulau Sumatra, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

No. : 248/AII – Presiden RI/XII/2025

Kondisi hak asasi manusia (HAM) setahun pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengalami erosi terparah akibat maraknya kebijakan, tindakan, dan praktik-praktik otoriter, kata Amnesty International Indonesia hari ini.

Merespons rencana pemerintah Indonesia untuk merelokasi 2.000 warga Palestina di Gaza ke Pulau Galang, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan: