SURAT TERBUKA Jakarta, 11 Januari 2023  Kepada Yth Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si Kepala Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Hal: Usut Tuntas Kekerasan dan Penembakan oleh...

AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA  KUTIPAN MEDIA  11 Januari 2023  Negara berhutang akuntabilitas dalam pelanggaran HAM berat masa lalu Menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud...

Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada tanggal 6 Desember 2022 menambah suram wajah penegakan HAM di tahun 2022 dan tahun-tahun ke depan.

Persidangan hari ini membuktikan bahwa tanggung jawab komando dalam kasus Paniai memang dapat diterapkan kepada terdakwa tunggal. Tapi itu tetap tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban dan para keluarganya.

Menanggapi penyerahan laporan TGIPF tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Jokowi hari ini, termasuk laporan sebelumnya dari LPSK dan Komnas HAM, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan: “Presiden memiliki peran utama dalam memastikan tuntasnya kasus ini melalui...

Baru-baru ini, dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Selasa, 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dia telah menandatangani Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu. Tapi, setelah Presiden mengakui telah menandatanganinya dalam...

Setiap 30 Agustus 2022, dunia memperingati Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa 2022. Korban penghilangan paksa direnggut haknya dan dipisahkan dari orang-orang yang mereka cintai. Di Indonesia, ribuan orang yang menjadi korban penghilangan paksa sejak 1965 masih hilang. Apa itu...

Saat pertama kali membahas kasusnya dengan polisi, polisi merespons bahwa ini hanya masalah kecil dan sebaiknya Stella dan klinik kecantikan tersebut “damai” saja. Namun ternyata, proses terus berlanjut hingga akhirnya Stella dijadikan tersangka. Sejak saat itu, Stella harus melewati proses...

Tahun lalu, tepatnya 24 Mei 2021, Kominfo resmi memberlakukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat (Permenkominfo 5/2020). Aturan ini berpotensi membahayakan kebebasan berekspresi kita. Kenapa? Pemerintah bisa...

Pada rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI 25 Mei 2022, pemerintah memutuskan secara sepihak membatasi pembahasan pasal bermasalah di dalam RUU KUHP menjadi 14 isu. Padahal, di luar 14 isu tersebut, masih banyak isu dan pasal bermasalah yang, jika disahkan, akan mengekang ruang kebebasan...

Sampai sekarang, draf terbaru dari RKUHP tetap tidak dibuka ke publik walaupun sudah banyak desakan dari masyarakat. Padahal, transparansi revisi aturan pidana sangat penting karena bisa berdampak pada hak asasi kita. Apalagi beberapa pasal di RKUHP mengancam ruang kebebasan sipil yang akhir-akhir...

Kamu sering lihat komentar yang memuat kebencian, bahkan menyerukan kekerasan di media sosial? Ujaran seperti itu termasuk kebebasan berbicara bukan, ya? Sejauh mana sih kebebasan berekspresi itu? Simak jawabannya di sini.