Bebaskan Khariq Anhar dari tuntutan penjara
Merespons tuntutan hukuman penjara atas aktivis mahasiswa Khariq Anhar terkait kasus timpa teks demo Agustus 2025, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
1,083 hasil
-
-
Selamat datang kembali!
Ada banyak cara untuk kamu terlibat dan berdampak.
-
Bebaskan warga yang ditangkap atas konten pidato Presiden
Menanggapi penangkapan dua orang karena unggahan dan komentar di media sosial terkait pernyataan Presiden soal nuklir Iran, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
-
MBG tidak layak diteruskan
Menanggapi dugaan keracunan massal atas ratusan anak-anak sekolah beserta para guru di Jayapura dan Semarang dalam seminggu terakhir setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
-
Hentikan penggusuran paksa petani demi PSN
Menanggapi penggusuran paksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur, Sulawesi Selatan, atas lahan petani Laoli untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
-
Krisis iklim, Indonesia harus punya mitigasi panas ekstrem
Menanggapi panas ekstrem yang kian meluas di Indonesia, yang ditandai dengan kekeringan di Jawa Barat yang mengakibatkan lebih dari 200 ribu jiwa terdampak dan mengalami krisis air bersih, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
-
Tindak tegas pelaku main hakim sendiri di Tabanan dan Morowali
Menanggapi meningkatnya aksi vigilantisme (main hakim sendiri) di tengah masyarakat yang menimbulkan kematian di Tabanan (Bali) dan Morowali (Sulawesi Tengah), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
-
30 Tahun Tragedi Kudatuli: Komnas HAM harus buka penyelidikan projustisia
Menanggapi 30 tahun Peristiwa Penyerangan 27 Juli hari ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
-
Gubernur dan Kapolda Jabar jangan legalkan kekerasan
Merespons arahan Gubernur dan Kapolda Jawa Barat agar masyarakat turut tindak tegas atas pelaku kejahatan begal, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
-
Pernyataan Sikap Koalisi Kebebasan Berserikat: Perpres 111/2025, Kekerasan atas Kelompok LGBT, dan Pembungkaman Kebebasan Berserikat, Berkumpul, dan Berekspresi di Indonesia
Latar Belakang
-
Revisi UU Tipikor perlu nyatakan korupsi adalah pelanggaran HAM
Menanggapi wacana revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
-
Koalisi: Hentikan Pelibatan Babinsa dalam Pengawasan Pajak, Kepatuhan Pajak Tidak Boleh Dibangun melalui Militerisasi Ruang Sipil
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menyatakan penolakan keras terhadap kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membuka ruang pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak melalui pembangunan jejaring informasi sampai tingkat desa/kelurahan. Kebijakan ini berbahaya karena mengaburkan batas kewenangan sipil dan militer, memperluas fungsi pengawasan negara terhadap warga tanpa dasar hukum yang memadai, serta berpotensi menimbulkan intimidasi dalam relasi antara masyarakat dan otoritas pajak.