Sejak saat itu, ia ditahan tanpa dakwaan atau pengadilan, berdasarkan perintah yang terus-menerus diperpanjang berdasarkan Undang-Undang Kombatan Tidak Sah (Unlawful Combatants Law). Pada 16 Juni 2026, Mahkamah Agung Israel menguatkan perintah penahanan terbarunya, yang akan memperpanjang masa tahanannya hingga setidaknya Oktober.

Menanggapi tenggelamnya kapal KMP Virgo Transport 8 yang membawa 243 penumpang dan awak, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi program diklat militer bagi warga dan pelajar yang ditangkap pasca-demo 27 Agustus di Jakarta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi pembentukan Pansus Papua DPD RI dan rencana kunjungan kerja inisiatif politik tersebut ke Papua pada 13 September mendatang, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi terus berulangnya kasus keracunan massal MBG, termasuk kasus seorang anak di Kabupaten Karo yang diduga hilang ingatan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengajukan peringatan (somasi) terbuka terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena telah melakukan penundaan tak patut (undue delay) dalam proses penyelidikan pro yustisia dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Somasi terbuka ini diajukan tanpa diterima oleh Komisioner Komnas HAM karena tidak ada satupun Komisioner Komnas HAM yang menemui perwakilan KASUM.

Jakarta, 7 September 2026 – Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengecam putusan banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta (Dilmilti II Jakarta) yang meringankan hukuman empat orang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) pelaku serangan air keras terhadap Andrie Yunus. Putusan Dilmilti II Jakarta Nomor: 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026 tertanggal 20 Agustus 2026 justru memberikan keringanan kepada pelaku, tidak menghadirkan keadilan bagi korban, memperkuat praktik impunitas, dan memberi kesan bahwa anggota militer memperoleh perlakuan eksklusif di hadapan hukum.

Menanggapi kekerasan seputar aksi massa di Jakarta pada 27 Agustus lalu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Senin, 31 Agustus 2026 – Aksi pada 27 Agustus 2026 direspons dengan penangkapan dan tindakan represif sebelum, selama, dan setelah aksi demonstrasi berlangsung. Alih-alih menjadi penegak hukum, aparat tidak hanya lalai dalam menjamin tetapi juga ikut menghambat hak kebebasan berekspresi dan berkumpul warga. Dengan demikian, pola tindakan represif terhadap warga saat aksi demonstrasi berulang.

Jakarta, 28 Agustus 2026

Kamis, 27 Agustus 2026 – Peringatan satu tahun Aksi Agustus 2025 pada 27 Agustus 2026 yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat justru diwarnai dugaan penangkapan dan tindakan represif, bahkan sebelum demonstrasi berlangsung. Seruan aksi yang sebelumnya telah disampaikan oleh sejumlah kelompok masyarakat sipil direspons dengan pengerahan aparat dan penangkapan terhadap sejumlah orang. Penangkapan sewenang-wenang masih berlangsung hingga siaran pers ini dibuat terhadap sejumlah massa aksi maupun masyarakat sipil yang tidak secara langsung bersangkutan dengan berlangsungnya aksidemonstrasi.

Sementara akar masalah kebijakan negara yang menyulut protes massal di Agustus 2025 belum banyak berubah hingga kini, respons negara atas protes masih mengarah ke pilihan pendekatan represif hingga Agustus 2026, kata Amnesty International Indonesia hari ini (27/08) terkait setahun Prahara Agustus, yang merenggut 13 korban jiwa.