Jakarta, 31 Maret 2026 – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) dan berbagai organisasi masyarakat sipil telah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI dan Polda Metro Jaya, untuk membahas perkembangan penanganan kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, yang terjadi pada 12 Maret 2026. Dalam kesempatan tersebut, kami menegaskan bahwa kasus ini merupakan percobaan pembunuhan berencana yang terorganisir dan berdimensi serangan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM).

Menanggapi sidang tuntutan Erasmus Frans Mandato, aktivis lingkungan yang mengritik privatisasi Pantai Bo’a di Kabupaten Rote Ndao, NTT, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi kelanjutan pengusutan kasus serangan air keras atas Andrie Yunus, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mencermati pemaparan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI dalam konferensi pers pada malam, Rabu, 25 Maret 2026. Berdasarkan hal tersebut, kami menilai bahwa seluruh pembahasan dalam konferensi pers tersebut belum menyentuh substansi utama persoalan terkait penyiraman air keras kepada Andrie Yunus.

Kami, perwakilan rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua, menyerukan desakan terbuka kepada Pemerintah Indonesia untuk membongkar kasus serangan zat asam kuat terhadap pejuang patriot HAM Andrie Yunus, menangkap pelaku dan menyeret ke pengadilan. Negara tidak boleh berpura-pura tidak melihat konteks politik serangan ini. Kebebasan tidak dapat dibeli dengan harga ketakutan.

Menanggapi Presiden yang menyatakan akan tertibkan pengamat yang tidak patriotik dan tidak suka akan keberhasilan pemerintahannya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Responding to an acid attack on human rights activist Andrie Yunus in Jakarta, Amnesty International Indonesia’s executive director Usman Hamid said: 

Koalisi Masyarakat Sipil mengutuk dan mengecam keras serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada Jumat dini hari, 13 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.

Menanggapi penangkapan kembali seorang aktivis yang baru saja bebas dari masa tahanan di Bandung, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Responding to the Indonesian government’s move to ban social media access for children under 16 years old, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said: 

Menanggapi langkah pemerintah yang melarang akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Responding to the acquittal of four activists accused by authorities of inciting people to commit violent acts during the August 2025 protests, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said: