Menanggapi rencana Indonesia mengirim pasukan TNI ke wilayah Gaza, Palestina, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi kasus penganiayaan pengemudi ojek online (ojol) diduga oleh anggota TNI, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Jakarta, 5 Februari 2026 – Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas kembali hadir dalam sidang gugatan pernyataan penyangkalan perkosaan massal Mei 1998 dalam agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang dihadirkan Para Penggugat dalam perkara Nomor 335/G/TF/2025/PTUN.JKT. Dalam persidangan, koalisi mendampingi Para Penggugat yang hadir langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, di antaranya Penggugat I yaitu Marzuki Darusman selaku Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998 dan Penggugat II Ita F. Nadia selaku pendamping korban perkosaan Mei 1998. Adapun halnya, saksi yang dihadirkan yaitu Ibu dari korban perkosaan dan pembunuhan, Almh. Ita Martadinata, sejarawan Dr. Andi Achdian, M.SI, sebagai Ahli serta Dr. Maria Ulfah Anshor, M.SI, sebagai ahli dan Ketua Komnas Perempuan.

Ref.: 020/AII – PM Australia/II/2026Jakarta, 3 February 2026To the attn. of:The Hon Anthony Albanese MPPrime Minister of Australia

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, kembali mengunjungi Jakarta pada 5-7 Februari 2026. Albanese bersama Presiden Prabowo dijadwalkan menandatangani Perjanjian Keamanan Bersama (Treaty on Common Security) yang telah disepakati pemerintah Indonesia dan Australia pada 12 November 2025.

Menanggapi kematian seorang murid Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Timur setelah tidak mampu membeli buku tulis dan pena, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi bergabungnya Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi pernyataan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang menyebut warga negara Indonesia (WNI) di pusat penipuan daring Kamboja sebagai pelaku yang harus diadili, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi rencana pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi rangkaian teror atas sejumlah aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi vonis bersalah dan hukuman satu tahun pidana pengawasan terhadap Laras Faizati yang dijatuhkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus penghasutan terkait demo akhir Agustus 2025, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Jelang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Laras Faizati, terdakwa kasus penghasutan saat demonstrasi Agustus lalu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: