PERSPEKTIF – Usman Hamid: Saya jadi target militer karena bekerja untuk Amnesty, tapi saya tidak gentar

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, telah menghabiskan puluhan tahun hidupnya sebagai pembela hak asasi manusia (HAM). Namun, kampanye pelecehan dan intimidasi tanpa henti yang dirancang untuk membungkamnya memiliki dimensi baru di dunia digital.

Perjalanan saya menjadi aktivis hak asasi manusia ditempa oleh darah yang menodai halaman kampus Universitas Trisakti. Sejak masih remaja, saya dilibatkan oleh ibu saya dalam mengorganisir bantuan untuk masyarakat miskin. Dari sinilah saya mulai menyaksikan ketimpangan sosial-ekonomi yang mencolok di tengah korupsi yang meluas dan represi negara di bawah rezim Soeharto. Saat mulai krisis ekonomi pada pertengahan 1997, ibu saya menggelar acara amal berupa sembako murah untuk warga tidak mampu.

Kemudian, pada Mei 1998 rasa frustrasi publik telah mencapai titik didih, sehingga memicu protes mahasiswa di seluruh Indonesia. Apa yang mulanya sebuah keresahan saat tumbuh di tengah ketidakadilan sosial menarik saya lebih jauh ke dalam pergerakan ini. Dan pembunuhan empat rekan sekampus saya di Kampus Trisakti pada 12 Mei 1998-lah yang akhirnya mengubah keprihatinan saya dan melahirkan komitmen seumur hidup bagi saya untuk aktivisme HAM.

Setelah tragedi itu, saya ikut menjadi salah seorang perwakilan mahasiswa dalam tim investigasi gabungan polisi militer untuk mencari kebenaran tentang apa yang terjadi. Saya terlibat dalam uji balistik di Puslabfor Polri, PT. Pindad TNI AD, Laboratorium Metalurgi ITB, hingga terlibat dalam identifikasi forensik dan balistik di Montreal, Kanada. Untuk investigasi inilah saya sering berinteraksi dengan aktivis HAM Munir Said Thalib, yang pernah terlibat dalam uji forensik kasus pembunuhan aktivis buruh Marsinah. Munir menjadi mentor saya. Setelah saya lulus kuliah pada 1999, Munir meyakinkan saya untuk bergabung dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

Sebagai konsekuensi bersikap kritis, saya menghadapi kampanye serangan tiada henti yang bertujuan untuk menghancurkan kredibilitas saya. Tapi itu bukan hal baru. Sebab sejak sebelum resmi bekerja di Kontras, pamflet-pamflet diedarkan di ruang-ruang publik, yang memfitnah saya sebagai “komunis” atau “agen rahasia Yahudi”. Fitnah ini muncul dalam publikasi media berhaluan konservatif, termasuk Majalah Garda.

Mereka menyebarkan rumor tentang saya, menerbitkan foto-foto saya dan kegiatan senat mahasiswa Fakultas Hukum yang saya pimpin sambil menyiratkan bahwa saya bukanlah aktivis mahasiswa yang “murni”.

Tak lama setelah saya bekerja di KontraS, saya juga ikut mengalami apa yang dialami Munir, yaitu menerima ancaman pembunuhan karena kami mengungkap pelanggaran HAM yang melibatkan tokoh-tokoh penting TNI Angkatan Darat (AD).

Pada tahun 2001, saya diangkat menjadi anggota komisi penyelidikan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melanjutkan investigasi atas kematian pengunjuk rasa antara tahun 1998-1999, yang melibatkan jenderal-jenderal. Saat itu, ibu saya kerap menerima panggilan telepon misterius yang menuduh saya sebagai aktivis anti-Islam. Ibu saya seorang ustadzah dan tuduhan itu seperti bertujuan untuk membuat ibu saya kecewa atau setidaknya khawatir, lalu meminta saya berhenti. Dua perwira militer juga pernah datang tanpa diundang ke rumah kami, menawarkan uang dua miliar sekaligus ajakan agar saya menemui seorang jenderal. Mungkin mereka ingin saya berhenti jadi aktivis.

Tragedi menghantam, intimidasi berlanjut

Aktivisme saya berlanjut mendekati bahaya. Pada bulan Maret 2002, sekelompok massa yang beringas menyerang kantor KontraS. Mereka berteriak-teriak mencari saya dan Munir. Sampai sekarang saya masih menyimpan lembar pernyataan mereka yang memprotes peran saya dalam investigasi KPP HAM Trisakti dan Semanggi dan peran Munir di KontraS. Kantor KontraS rusak parah. Dua orang staf mengalami luka serius. Kami tidak kaget. Sebab tidak lama sebelum kejadian itu, Munir memberi saya rompi anti peluru untuk melindungi diri. Ia mendapat kabar rencana penembakan saya. Dan setelah serangan itu, Munir membantu saya pindah sementara ke Belanda.

Tragisnya, kantor KontraS kembali diserang pada Mei 2003. Beberapa staf juga mengalami luka, terutama Gian Moko. Bagian wajah saya juga terkena pukulan gembok rantai besar yang belakangan diketahui membuat patah tulang dalam hidung saya. Setahun kemudian, Munir dibunuh dengan racun arsenik dalam penerbangannya menuju Amsterdam pada September 2004. Intimidasi terus berlanjut karena peran saya dalam tim pencari fakta di kasus Munir. Dua petinggi intelijen yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan tersebut melaporkan secara hukum terhadap saya dengan tuntutan pencemaran nama baik pada tahun 2005 dan 2008. Di saat bersamaan, sejumlah petinggi organisasi besar Islam mengabari saya adanya kabar bahwa saya menyudutkan jenderal-jenderal Muslim. Mereka diminta untuk memprotes saya dan KontraS.

Ketika saya bergabung dengan Amnesty International Indonesia pada tahun 2016, saya menyadari bahwa aparatur negara yang ditugaskan mengintimidasi aktivis HAM masih terus aktif melakukan tugasnya, dan cara mereka bekerja pun telah berkembang signifikan. Di era pemerintahan Jokowi, tepatnya pada Maret 2022, ratusan milisi yang menamakan diri Laskar Merah Putih mendatangi kantor Amnesty Internasional Indonesia, berteriak-teriak menuduh saya pengkhianat bangsa, menuntut pemerintah untuk mengusir Amnesty Internasional sambil membawa poster bergambar foto saya dan bertuliskan tuduhan bahwa saya pengkhianat.

Saya harus pergi ke sudut yang sepi di rumah

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, taktik otoritarian gaya lama telah kembali dengan kekuatan digital yang sangat merusak. Pada awal 2025, setelah Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnès Callamard menyuarakan kekhawatiran seputar menguatnya kembali praktik-praktik otoritarian di Indonesia dalam sebuah wawancara media, saya menerima telepon dari seorang politisi berpangkat tinggi. Ia mengirimkan pesan suara yang terhapus otomatis (disappearing voice notes), dengan menuduh saya sebagai “antek asing”. Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada 15 Maret, para aktivis dari KontraS menggelar aksi protes yang mengganggu rapat tertutup para anggota DPR di sebuah hotel saat membahas revisi undang-undang TNI, yang akan membolehkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil dan memperluas peran militer pada urusan nonpertahanan.

Tak lama setelah aksi protes tersebut, saya menerima panggilan telepon dari politisi yang sama. Ia berteriak, “Di mana lu, antek asing? Gua bunuh lu sekarang.” Ia menuduh saya sebagai dalang di balik protes KontraS tersebut. Beberapa hari kemudian, di tengah gelombang demonstrasi nasional yang menentang revisi UU TNI, politisi yang sama juga menelepon dan menuduh saya sebagai dalang di balik aksi-aksi protes ini. Saya dan istri saya harus pergi ke sudut yang sepi di rumah kami untuk mendengarkan pesan-pesan suara darinya, agar anak-anak kami tidak ikut mendengarnya.

Ancaman-ancaman yang pernah saya siratkan dalam sidang judicial review UU TNI di Mahkamah Konstitusi ini datang kepada saya bersamaan dengan kampanye disinformasi terkoordinasi oleh pihak militer terhadap saya. Pada 23 Maret 2025, akun-akun Instagram yang terafiliasi dengan empat satuan militer mengunggah sebuah video yang menyebarkan tuduhan palsu bahwa para pembela HAM dan jurnalis adalah “antek-antek asing” yang bekerja untuk melemahkan kedaulatan Indonesia. Video tersebut menyebutkan beberapa nama individu, termasuk saya sendiri, sebagai antek-antek asing tersebut.

Berikut contoh unggahan tersebut dari sebuah akun yang menampilkan diri sebagai milik dari Komando Resor Militer 181/Praja Vira Tama. Video tersebut masih dapat diakses oleh publik melalui tautan ini.

Narasi stigmatisasi demikian bukanlah hal yang baru. Pada masa awal kiprah saya sebagai aktivis, saya kerap dicap sebagai “komunis” atau “agen Yahudi”; kini, cap yang digunakan adalah “antek asing”. Taktik ini secara strategis menggunakan disinformasi untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu krusial seperti korupsi dan kekerasan negara.

Andil Meta dalam Memperburuk Keadaan

Kampanye semacam ini menimbulkan dampak psikologis yang besar. Bahkan, teman-teman masa kecil saya ikut menerima video-video tersebut dan mengirim pesan untuk bertanya mengapa saya menjadi antek asing. Hal ini membuat saya jadi paranoid, dan terus bertanya-tanya apakah ada orang di luar sana yang mempercayai fitnah-fitnah tersebut dan berniat mencelakai saya beserta keluarga saya.

Meta memiliki andil atas dampak buruk ini. Dalam kasus saya, Meta membiarkan pihak militer menggunakan Instagram untuk menyebarkan disinformasi yang menyerang saya dan para aktivis lainnya. Meta gagal menghapus konten tersebut bahkan setelah kami memaparkan temuan terperinci mengenai dampaknya terhadap hak asasi manusia.

Jelas bahwa saya masih menjadi salah satu target utama pihak militer. Pada Maret 2026, hampir setahun setelah aksi protes aktivis KontraS atas pertemuan tertutup anggota DPR di sebuah hotel, Andrie Yunus, seorang yang telah dikenal menentang revisi UU TNI, menjadi sasaran serangan air keras secara brutal oleh aparat militer di Jakarta Pusat. Saya kemudian mengetahui lebih jauh dari kontak di lembaga penegak hukum, dan kemudian dikonfirmasi melalui temuan investigasi Majalah Tempo, bahwa Andrie bukanlah satu-satunya target. Nama saya, lalu Isnur dari YLBHI dan tim CELIOS masuk dalam daftar target operasi.

Kendati demikian, saya menolak untuk membiarkan rasa takut menang. Hal yang membuat saya tetap bertahan adalah keluarga saya. Ketegaran itu berasal dari kenangan masa kecil tentang ibu saya, sosok yang membawa saya terjun ke dunia aktivisme. Kekuatan itu juga datang dari kedamaian saat mendengarkan musik atau keseruan bermain musik bersama teman-teman.

Suatu hari, saya dan istri ingin sekali melihat langit biru yang cerah—sesuatu yang sangat sulit ditemukan di kota berpolusi tinggi seperti Jakarta. Kami memutuskan untuk terus berkendara, tidak peduli seberapa jauh kami harus menempuh perjalanan. Akhirnya, kami melihatnya, langit biru dan cerah yang kami cari-cari. Itu adalah perjalanan yang sangat panjang, namun sepadan dengan hasilnya.

Sama seperti aktivis mahasiswa 1998 lainnya, saya memimpikan Indonesia biru yang lebih cerah, di mana hak asasi manusia dihormati bagi semua orang. Dulu kami pernah berjuang dan meraih banyak kemenangan. Hari ini, kita menyaksikan kembalinya praktik-praktik otoriter yang menyakitkan, namun ini hanya menegaskan bahwa tugas kita belum usai. Kita hanya perlu terus berjalan dan melangkah maju hingga kita kembali melihat langit biru yang cerah.