Jakarta, 17 November 2026, keadilan telah mati di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Reformasi telah secara terang dan bangga dikhianati oleh Hukum di Negara ini. Melalui Putusan Nomor 151/G/2026/PTUN.JKT, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah menolak seluruh gugatan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Khususnya Kepada Nomor Urut 2 a.n. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah. Gugatan ini diajukan oleh korban dan keluarga Pelanggaran Berat HAM bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil.
Dalam pembacaan putusan yang dilakukan secara elektronik melalui sistem e-Court, Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Meskipun kedudukan hukum (legal standing) para penggugat diakui, pengakuan tersebut tidak berujung pada keadilan yang diperjuangkan. Putusan ini bukan hanya memperpanjang penantian korban atas keadilan, tetapi juga memperlihatkan betapa prinsip hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan keberpihakan terhadap korban masih begitu mudah dikesampingkan dalam praktik penegakan hukum di negara ini. Bagi kami, putusan ini bukan sekadar kekalahan dalam sebuah perkara. Ini adalah alarm keras bagi masa depan penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Ketika pengadilan gagal menempatkan keadilan substantif sebagai jantung pemeriksaan perkara, hukum justru berisiko berubah menjadi instrumen yang melindungi kekuasaan dan melanggengkan impunitas.
Pertama, putusan ini memperlihatkan kegagalan PTUN Jakarta dalam menguji keabsahan pemberian gelar Pahlawan Nasional secara substantif.
Untuk sekian kalinya praktik Pengadilan Tata Usaha Negara memperlihatkan kesengajaan menghindari keadilan substantif dengan bersembunyi dibalik “penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Padahal, pemberian gelar Pahlawan Nasional bukanlah sekadar gelar yang boleh secara sewenang-wenang diberikan kepada siapapun yang dikehendaki dengan dalih asal prosedurnya terpenuhi, atau asal tahapannya sesuai. Gelar tersebut bukan penghargaan yang boleh diberikan kepada siapa pun berdasarkan kehendak politik penguasa, tanpa mempertimbangkan rekam jejak, integritas, dan pertanggungjawaban sejarah orang yang menerimanya.
Sebagaimana syarat umum maupun syarat khusus dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (UU GTK) secara expressis verbis, ada syarat yang begitu substantif mengenai integritas moral, keteladanan, serta setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara sebagai syarat mutlak yang wajib dipertimbangkan ketika akan memberikan seseorang gelar Pahlawan. Namun, sejak awal pengusulan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto hingga seluruh rangkaian persidangan yang berlangsung lebih dari enam bulan, tidak ditemukan dasar dan bukti yang memadai untuk menunjukkan bahwa persyaratan substantif tersebut benar-benar telah dipenuhi. Sebaliknya, berbagai fakta yang terungkap justru memperlihatkan bahwa keputusan pemberian gelar tersebut bermasalah, baik dari sisi prosedur maupun substansi.
Persoalan tersebut tidak berhenti pada aspek prosedural, tetapi juga menyentuh persoalan substantif yang jauh lebih mendasar. Dalam persidangan, para penggugat telah menghadirkan 92 bukti surat, berbagai ahli, dan saksi yang menguraikan rekam jejak kelam kekuasaan Soeharto. Mulai dari sembilan kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi hasil penyelidikan Komnas HAM, berbagai bentuk kekerasan negara, pembungkaman demokrasi, penundukan perempuan, hingga perampasan ruang hidup masyarakat. Belum lagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi salah satu persoalan utama selama rezim Orde Baru berkuasa. Persoalan tersebut bahkan diakui negara melalui lahirnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004.
Seluruh fakta tersebut seharusnya menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menguji secara serius apakah pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto telah memenuhi persyaratan hukum dan prinsip-prinsip kepatutan. Sebab, gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal keputusan administratif pemerintah, melainkan juga soal nilai, integritas, dan keteladanan yang hendak diwariskan negara kepada generasi berikutnya.
Kedua, putusan ini adalah bentuk pengkhianatan besar terhadap amanat Reformasi yang telah diperjuangkan berdarah-darah pada tahun 1998.
Runtuhnya rezim Orde Baru dan lahirnya Reformasi 1998 merupakan hasil perjuangan rakyat yang dibayar dengan darah, air mata, dan nyawa. Jutaan rakyat turun ke jalan untuk mengakhiri kekuasaan otoriter Soeharto yang telah bercokol selama 32 tahun lamanya. Kejatuhan Soeharto bukan sekadar pergantian seorang presiden, melainkan simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang sarat dengan korupsi, kolusi, nepotisme, represi, dan pelanggaran HAM.
Reformasi lahir dari tuntutan agar negara tidak lagi dikuasai oleh kesewenang-wenangan, agar kekuasaan dapat dimintai pertanggungjawaban, dan agar praktik KKN tidak lagi menjadi fondasi penyelenggaraan negara. Salah satu penanda penting dari tuntutan tersebut adalah lahirnya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 yang secara eksplisit menempatkan Soeharto sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban dalam agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Semangat ketetapan tersebut kemudian dipertegas melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003. Hingga kini, amanat Reformasi untuk membangun penyelenggaraan negara yang bersih, bebas KKN, dan bertanggung jawab tidak boleh diperlakukan sebagai dokumen sejarah yang kehilangan makna.
Karena itu, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sosok yang memiliki rekam jejak panjang persoalan KKN justru menjadi ironi sekaligus pengkhianatan terhadap perjuangan Reformasi. Bagaimana mungkin negara yang lahir dari perlawanan terhadap rezim Orde Baru justru memberikan penghormatan tertinggi kepada sosok yang menjadi simbol utama dari kekuasaan tersebut? Kami juga menilai bahwa majelis hakim telah mengabaikan berbagai fakta hukum mengenai praktik korupsi yang berkaitan dengan Soeharto. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan tidak menemukan bukti adanya penjatuhan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertimbangan tersebut sangat problematis apabila kemudian dijadikan dasar untuk mengesampingkan seluruh rekam jejak dan fakta hukum mengenai dugaan penyimpangan dana yayasan yang berkaitan dengan Soeharto.
Faktanya, pada September 1998, Kejaksaan Agung RI menemukan indikasi penyimpangan dana pada sejumlah yayasan yang dipimpin Soeharto, yakni Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, dan Yayasan Trikora. Pada 31 Maret 2000, Soeharto ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan dana yayasan sosial yang didirikannya. Selanjutnya, pada 3 Agustus 2000, ia ditetapkan sebagai terdakwa. Meskipun proses pidana terhadap Soeharto kemudian dihentikan dengan alasan kondisi kesehatannya yang memburuk, penghentian proses tersebut tidak serta-merta menghapus berbagai fakta hukum mengenai penyimpangan dana yayasan.
Bahkan, melalui Putusan Nomor 140 PK/Pdt/2015, Mahkamah Agung RI menyatakan Yayasan Supersemar milik Soeharto telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yayasan tersebut dihukum untuk membayar dan mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar USD315.002.183 dan Rp139.438.536.678,56 kepada negara. Tidak berhenti di situ, persoalan korupsi Soeharto juga mendapat sorotan internasional. Laporan Stolen Asset Recovery (StAR) tahun 2007 yang diterbitkan Bank Dunia bersama Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Obat-obatan dan Kriminal (UNODC) menempatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia pada abad ke-20, dengan estimasi aset hasil korupsi mencapai USD15 miliar hingga USD35 miliar.
Rangkaian fakta hukum nasional dan pengakuan internasional tersebut seharusnya menjadi perhatian serius majelis hakim. Praktik KKN pada masa pemerintahan Soeharto bukanlah persoalan kecil atau sekadar noda administratif, melainkan persoalan penyelenggaraan negara yang sistemik, berlangsung dalam struktur kekuasaan otoriter, dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Praktik tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari berbagai bentuk kekerasan negara dan pelanggaran HAM yang terjadi selama rezim Orde Baru berkuasa.
Ketiga, putusan ini merupakan pertanda bahwa keadilan di Negara ini telah mati dan Impunitas menjelma dalam institusi peradilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kami menyatakan kekecewaan mendalam dan duka cita terdalam terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara terutama pada Majelis Hakim dalam perkara ini yang telah menjelma menjadi wajah Impunitas di Negara ini. Para pelaku kekerasan dan kejahatan kemanusiaan seperti Soeharto bukan hanya dilindungi, tetapi juga didaur ulang dengan narasi yang melecehkan makna “pahlawan”, dilegitimasi oleh kertas hitam diatas putih melalui sebuah Keputusan Presiden dan divalidasi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Padahal, historical context PTUN lahir di Negara adalah justru diharapkan dapat menjadi instrumen pengoreksi terhadap setiap keputusan maupun tindakan Pemerintah serta melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan wewenang pemerintah. Beratus lembar argumen kami, 92 bukti surat kami, berbagai ahli dan saksi yang kami hadirkan sama sekali tidak menyentuh hati dan rasa keadilan bagi Majelis hakim PTUN Jakarta, yang selalu berhenti pada permukaan semata dan secara sengaja membatasi dirinya menyelami kepentingan substantif dan luka sejarah bagi seluruh korban, dan keluarga korban Kejahatan Soeharto.
Perkara ini semakin membuka mata, bahwa di Negara ini, kekuasaan selalu lahir dalam kemampuan yang tidak hanya menunda luka, tetapi juga memperparah luka. Ia tidak pernah menyembuhkan luka korban dan keluarga korban yang sudah berpuluh tahun menanti keadilan, ia hanya menata cara berdarah yang tampak rapi dalam sebuah dokumen Putusan Pengadilan, lalu kemudian mengulang kekerasan itu bahkan dalam bentuk paling halus bernama “Putusan Pengadilan”. Keadilan seakan hanya menjadi jargon biasa, kejahatan dan kekerasan menjadi hal yang biasa, dan hukum menjadi bentuk paling halus dari kejahatan dan kekerasan itu sendiri. Persis, seperti apa yang dilakukan oleh para pejabat lainnya. Seperti Fadli Zon yang melakukan penyangkalan terhadap derita korban perkosaan massal Mei 1998 lalu dilegitimasi oleh PTUN Jakarta, seperti Presiden Jokowi yang memberikan penghargaan kepada sosok Prabowo Subianto yang merupakan terduga pelanggaran berat HAM lalu dilegitimasi oleh PTUN Jakarta, seperti penyangkalan yang dilakukan oleh Yusril Ihza Mahendra terhadap Peristiwa 1998 lalu hari ini hadir di depan publik memberikan janji akan menuntaskan kasus Pelanggaran berat HAM hingga berbagai instrumen kekerasan lain yang disengaja di Negara ini yang kemudian dibukukan dalam sebuah proyek “Penulisan Ulang Sejarah”.
Oleh karena itu, perlawanan ini akan terus hidup dan kami akan mengajukan upaya hukum banding serta menyatakan sebagai berikut:
- Mengecam keras putusan PTUN Jakarta yang menjelma menjadi infrastruktur impunitas dan mencederai keadilan substantif bagi korban, keluarga korban Pelanggaran berat HAM serta mengkhianati Reformasi;
- Menuntut Presiden RI untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/TAHUN 2025 Tanggal 6 November 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional Khususnya Kepada Nomor Urut 2 a.n. Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah;
- Menuntut tanggung jawab Negara atas untuk segera menuntaskan kasus-kasus Pelanggaran Berat HAM.
Perjuangan ini tidak akan berhenti di ruang sidang. Kami tidak akan membiarkan sejarah ditulis dengan menghapus penderitaan korban, tidak akan membiarkan Reformasi dikhianati untuk kedua kalinya, dan tidak akan membiarkan impunitas diwariskan kepada generasi berikutnya. Hidup Korban! Jangan Diam! Lawan!
Jakarta, 18 November 2026
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto
Narahubung:
- Jane Rosalina (KontraS)
- Dudy Agung Trisna (THEMIS)
- Nabil Hafizhurrahman (LBH Jakarta)

