Menanggapi insiden 10 November di Yogyakarta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
“Kami mengecam berulangnya intimidasi dan kekerasan terhadap para mahasiswa usai aksi damai pada Hari Pahlawan 10 November di Yogyakarta. Kami mencatat bahwa dalam insiden tersebut, korban berjatuhan dari kedua sisi — baik mahasiswa, warga maupun aparat — dan situasi ini tidak boleh dinormalisasi. Ini seperti buntut insiden 28 Oktober. Yang paling menonjol adalah pengerahan militer dan tindakan personel yang merangsek masuk ke dalam kampus. Itu zona sipil yang harus dilindungi.
Sering kali masalahnya bukan apakah peserta unjuk rasa bertindak rusuh, melainkan pengamanan dan pembatasan yang berlebihan, seperti pada aksi aparat mengadang aksi Women’s March Jakarta.
Kami khawatir pendekatan militer justru mematikan dialog. Kami juga khawatir adanya pola upaya-upaya mencemari aksi damai aliansi mahasiswa dan masyarakat yang semula damai dalam bentuk pelemparan dan provokasi oleh kelompok tak dikenal pada malam hari. Pola serupa juga pernah terjadi dalam aksi-aksi sebelumnya di Yogyakarta, di mana aksi damai siang hari berubah ricuh pada malam hari, dan aparat di lapangan serta mahasiswa sama-sama menjadi korban. Hal ini menunjukkan kegagalan intelijen dan pengamanan untuk memisahkan massa damai dari aktor provokator.
Namun demikian, tanggung jawab utama tetap berada pada negara. Sayangnya, situasi keamanan tersebut malah direspons secara berlebihan oleh aparat penegak hukum yang jauh dari prinsip-prinsip proporsionalitas, nesesitas, dan perlindungan HAM.
Pengerahan ratusan aparat Polda DIY dan aparat TNI lengkap dengan kendaraan lapis baja, gas air mata, dan water cannon serta penangkapan 154 orang memperlihatkan bentuk penggunaan kekuatan secara berlebihan dan indikasi kuat terjadinya penangkapan sewenang-wenang.
Sementara LBH Yogyakarta mencatat belasan orang hilang kabar dan adanya korban luka. Kami juga menerima laporan serupa, termasuk adanya aparat yang mengalami luka-luka akibat lemparan benda keras. Semua korban, baik warga maupun aparat, berhak atas perlindungan dan perawatan, dan semua dugaan tindak pidana harus diproses secara hukum, bukan dengan pembalasan di lapangan. Begitu pula adanya laporan dugaan kekerasan dan intimidasi oleh aparat terhadap peserta aksi menunjukkan adanya pengabaian terhadap hak untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi yang dijamin oleh konstitusi.
Pelanggaran HAM ini bertambah serius ketika operasi pengamanan aparat diduga masuk ke zona aman yang seharusnya dilindungi, seperti penembakan gas air mata yang dilaporkan mengarah ke lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) dan RS Panti Rapih, bahkan dalam salah satu video yang telah terverifikasi tampak bahwa gas air mata menyebar di dekat area IGD rumah sakit tersebut. Begitu pula pengejaran aparat sampai ke fasilitas pendidikan adalah bentuk ancaman yang sangat tidak patut dilakukan oleh aparat keamanan. Penggunaan kekuatan yang tidak terukur di area sensitif seperti kampus dan rumah sakit justru berisiko memperluas eskalasi dan membahayakan keselamatan publik, termasuk personel keamanan sendiri.
Kami meminta Kapolri Suyudi Ario Seto untuk mengevaluasi dugaan penggunaan kekuatan eksesif dan menginstruksikan penghentian penangkapan sewenang-wenang secara langsung. Ini penting agar tidak sekadar mempertanyakan motif demonstrasi, yang sangat jelas bahwa mereka rata-rata menyampaikan aspirasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam situasi di mana baik mahasiswa maupun anggota Polri menjadi korban, pernyataan publik pimpinan tertinggi Polri seharusnya berfokus pada de-eskalasi, perlindungan nyawa, dan jaminan proses hukum yang adil bagi semua pihak, bukan pada pembangunan narasi sepihak tentang ‘perusuh.’ Pernyataan ini menunjukkan kurang pekanya Kapolri baru dalam menempatkan keselamatan nyawa warga negara sebagai prioritas utama.
Lebih jauh, kerentanan warga Yogyakarta terhadap represi juga dilanggengkan oleh kebijakan yang problematis, seperti pemanfaatan Pergub tentang Jaga Warga yang dikeluhkan langsung oleh massa aksi kepada Gubernur DIY. Regulasi ini berpotensi membuka ruang bagi praktik premanisme terhadap warga dalam menggunakan hak konstitusi mereka di Yogyakarta.
Oleh karena itu, kami mendesak negara untuk menghindari pendekatan eksesif dan segera memperkuat pendekatan persuasif. Khusus untuk Polda DIY, segera hentikan segala bentuk kekerasan, ancaman, dan represi terhadap warga. Kepolisian wajib memastikan perlindungan dan pemulihan bagi anggotanya yang menjadi korban dalam kericuhan, melalui prosedur yang profesional dan tidak represif. Kepolisian wajib segera memverifikasi dan mempublikasikan data para tahanan, serta menjamin hak mereka atas akses bantuan hukum, komunikasi dengan keluarga, dan perawatan medis.
Segera bentuk tim investigasi yang independen dan transparan yang melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, serta perwakilan kampus dan masyarakat sipil, untuk mengusut tuntas secara imparsial — baik dugaan pengerahan kekuatan berlebih aparat maupun dugaan pelemparan dan provokasi oleh kelompok tak dikenal yang menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa dan aparat. Tidak kalah penting, Pemerintah di Jakarta dan DIY harus merespons aspirasi publik dengan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang mengancam hak konstitusional warga, demi memastikan ruang-ruang sipil tetap aman, serta mencegah terulangnya siklus kericuhan di mana rakyat dan aparat terus-menerus dihadapkan sebagai korban.”
Latar belakang
Menurut laporan media dan organisasi masyarakat sipil di Yogyakarta, kericuhan dan kekerasan yang melibatkan aparat keamanan terjadi usai berlangsungnya aksi protes bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November di Kota Yogyakarta dari Selasa malam hingga Rabu dini hari, 11 November 2026. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini (11/11) menyebut telah menangkap setidaknya 154 orang, karena diduga terlibat dalam aksi rusuh dan perusakan fasilitas umum.
Sedangkan LBH Yogyakarta mengungkapkan bahwa hingga Rabu pagi telah menerima setidaknya 64 aduan peserta aksi. Dari jumlah tersebut, ada 47 orang yang ditahan oleh polisi, 13 orang hilang kabar, dua orang dirawat di rumah sakit, dan baru dua orang yang sudah kembali pulang. LBH Yogyakarta masih terus melakukan pendataan terkait identitas para peserta aksi yang ditahan dan yang hilang kabar.
Aksi protes di Yogyakarta Selasa kemarin dilaporkan berlangsung tertib dan damai sepanjang siang hingga malam hari saat aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil menyerukan sejumlah tuntutan, di antaranya cabut Pergub Jaga Warga; cabut larangan melakukan aksi di Sumbu Filosofi; naikkan upah di Yogyakarta; dan menolak kriminalisasi peserta aksi. Massa pun sempat berdialog dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X untuk menyuarakan tuntutan. Aksi berlangsung hingga pukul 19.00 WIB dan massa aksi lalu membubarkan diri.
Namun, suasana berubah sejak pukul 20.00 WIB saat sekelompok orang tak dikenal, berjumlah sekitar 100 orang, muncul bergerombol dari Jalan Malioboro menuju Gedung DPRD DIY. Kelompok ini dilaporkan melempari gedung dengan petasan, batu, dan bom molotov, menjebol pagar, memecahkan kaca ATM Center, serta membakar sejumlah benda di tengah jalan.
Ratusan personel Brimob bersama kendaraan lapis baja, water cannon, dan gas air mata dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Namun, kericuhan juga terjadi di sejumlah titik lain hingga lewat tengah malam.
Bentrokan aparat dan warga hingga penembakan gas air mata terjadi di sekitar kawasan Malioboro, depan Gedung DPRD DIY, Jalan Margo Utomo, Tugu Yogyakarta, hingga meluas ke arah Bundaran UGM. Polisi dilaporkan menangkap sejumlah orang, termasuk setidaknya lima mahasiswa UGM.
Selain itu muncul laporan dugaan kekerasan aparat terhadap peserta aksi, termasuk penembakan gas air mata dan petasan ke arah Universitas Gadjah Mada (UGM). Aparat berseragam lengkap dan kendaraan lapis baja dilaporkan juga terlihat di lingkungan UGM. Pengejaran aparat dilaporkan terjadi hingga ke lingkungan kampus, begitu pula penangkapan, intimidasi, serta tindakan yang membahayakan warga sipil. Sedangkan Polda DIY membantah kabar bahwa aparat sampai merangsek masuk ke dalam kampus UGM.
Kapolri Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan rombongan mengunjungi Gedung DPRD DIY pada Rabu dini hari. Kepada media, Kapolri mengaku kedatangannya ke Yogyakarta untuk melihat seperti apa penanganan yang dilakukan anggota Polri di lapangan, sembari mengatakan pihaknya akan menyelidiki apakah demonstrasi ini murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum.