Koalisi Pemantau Paniai menyoroti putusan tingkat kasasi untuk kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat Peristiwa Paniai 2014. Perkara nomor 12000 K/Pid.Sus-HAM/2026 ini diputus pada 10 November 2026 dengan menyatakan terdakwa Isak Sattu terbukti bersalah atas dua dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun dalam kedua dakwaan tersebut, Isak Sattu dinyatakan bertanggung jawab karena posisinya sebagai Perwira Penghubung (Pabung) Komando Distrik Militer (Kodim) 1705/Paniai dan sebagai perwira dengan pangkat tertinggi yang mengkoordinir kegiatan Komando Rayon Militer (Koramil) di bawahnya, termasuk Koramil 1705-02/Enarotali. Ia dinyatakan bertanggung jawab karena tidak mencegah atau menghentikan perbuatan yang seharusnya ia ketahui karena kendali efektifnya sebagai komandan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Koramil 1705-02/Enarotali. Perbuatan tersebut adalah kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan dan penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham, politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Berjalannya proses hukum pada tingkat kasasi pada peristiwa ini menunjukkan peran pengadilan yang mengakui terjadinya pelanggaran HAM yang berat berupa pembunuhan dan penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di Paniai. Pengakuan atas terjadinya peristiwa ini memberikan harapan terhadap kepastian pemenuhan hak pemulihan bagi korban/keluarga korban. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah catatan dalam keseluruhan proses hukum Peristiwa Paniai 2014.

Pada momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional, Selasa, 10 November 2026, Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), yang terdiri atas berbagai organisasi masyarakat sipil, individu, serta keluarga korban pelanggaran berat HAM masa lalu, menggelar konferensi pers untuk menyampaikan sikap politik dan hukum terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sekaligus mengawal proses menjelang pembacaan putusan gugatan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, khususnya kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah. Pembacaan putusan ini akan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada 17 November 2026 mendatang.

Merespons insiden penembakan terhadap warga sipil yang menimbulkan korban jiwa di Kabupaten Pidie, Aceh, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Selama dua tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah membukukan rapor merah dalam pemajuan dan perlindungan HAM. Amnesty International Indonesia mencatat mandeknya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, memburuknya perlindungan ruang sipil, meningkatnya pelibatan aparat keamanan dalam urusan sipil, serta berbagai kebijakan yang berdampak negatif terhadap hak-hak masyarakat.

Senin, 28 September 2026 – Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) mendampingi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat yaitu kasus 1965-1966, kasus Tanjung Priok 1984, kasus Mei 1998, serta kasus penculikan dan penghilangan aktivis 1998, menjalani sidang pembuktian terhadap perkara No 151/G/PTUN.JKT di PTUN mengenai gugatan terhadap Keputusan Presiden RI Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, khususnya pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto. Sidang pembuktian kali ini menghadirkan dua saksi dari Pihak Para Penggugat, yaitu Fatia Nadia dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Tim Pengkajian Dokumen Pelanggaran Berat HAM Soeharto dan Gugus Tugas 1965 di Komnas Perempuan, serta Usman Hamid yang selama bertahun-tahun aktif dalam upaya mengungkap berbagai kasus kekerasan, kejahatan HAM, dan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berkaitan dengan Soeharto.

Menanggapi pembentukan Pansus Papua DPD RI dan rencana kunjungan kerja inisiatif politik tersebut ke Papua pada 13 September mendatang, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengajukan peringatan (somasi) terbuka terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena telah melakukan penundaan tak patut (undue delay) dalam proses penyelidikan pro yustisia dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Somasi terbuka ini diajukan tanpa diterima oleh Komisioner Komnas HAM karena tidak ada satupun Komisioner Komnas HAM yang menemui perwakilan KASUM.

Menanggapi 30 tahun Peristiwa Penyerangan 27 Juli hari ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi perintah Kapolda Lampung untuk tembak di tempat atas orang yang dicurigai terlibat kasus pembegalan, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Jakarta, 11 Mei 2026

Pada 21 April 2026, bertepatan dengan Hari Kartini, PTUN Jakarta telah melakukan pembacaan putusan secara elektronik terhadap Perkara No. 335/G/TF/2025/PTUN.JKT yang diajukan oleh Marzuki Darusman dkk melawan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait penyangkalan perkosaan massal Mei 1998 dalam Siaran Pers Kementerian Kebudayaan. Majelis Hakim terdiri dari Ketua Majelis Hastin Kurnia Dewi dan dua orang Anggota Majelis, yaitu Ni Nyoman Vidiayu P. dan Febrina Permadi. Pada intinya, Majelis Hakim memutuskan bahwa pengadilan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Akibatnya, hakim tidak masuk kepada pokok perkara dan hanya menilai formalitas gugatan. Atas hal tersebut kami berpendapat sebagai berikut:

Di balik istilah “fakta”, terdapat manusia sebagai makhluk bernyawa. Di balik angka, terdapat tubuh yang terluka. Di balik laporan, terdapat suara yang gemetar. Para korban tidak hadir sebagai “data”. Mereka hadir sebagai manusia yang hidupnya terbelah sebelum dan sesudah Peristiwa Mei 1998.