Filter

Memfilter kantor

19 hasil

Sortir konten

  • Usulan Soeharto jadi pahlawan nasional mencederai amanat Reformasi

    Menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara merangkap Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, yang tidak mempermasalahkan usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi ahistoris dan tidak sensitif terhadap perasaan korban-korban pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi selama Orde Baru. Usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional mencederai…

  • 36 Tahun Peristiwa Talangsari: Negara Abai dan Impunitas Berlanjut Hingga Kini

    Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL), Amnesty International Indonesia, dan Asia Justice and Rights (AJAR) mengecam kelalaian dan pengabaian negara dalam penuntasan peristiwa Talangsari. Tanggal 7 Februari 2025, menandai 36 tahun sejak terjadinya peristiwa Talangsari, sebuah peristiwa pelanggaran berat hak asasi (HAM) yang terjadi di Dusun…

  • 26 Tahun Tragedi Semanggi I: Negara wajib usut tuntas pelanggaran HAM berat

    Negara masih berhutang untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) dalam Tragedi Semanggi. Tragedi ini adalah ironi Reformasi karena terjadi persis pada hari ketika MPR mengesahkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada 13 November 1998. Tragedi Semanggi adalah salah satu tragedi yang paling jelas bukti-buktinya. Peluru yang ditembakkan jelas berasal…

  • KASUM: Dukung penuh penyelidikan Pro-Yustisia Kasus Munir

    Menanggapi pemberitaan media Tempo yang berjudul “Upaya Menggembosi Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu”, edisi Senin (4/11), Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyatakan dukungan penuhnya kepada Tim Penyelidik Pro-Yustisia Dugaan Pelanggaran Berat HAM Kasus Munir. Seperti diberitakan Tempo, seorang elite Partai Gerindra meminta Komnas HAM untuk menunda penetapan kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk Kasus…

  • Pernyataan Menko Yusril keliru dan menyalahi aturan hukum yang benar

    Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Tak sepantasnya pejabat pemerintah mengeluarkan pernyataan yang keliru tentang hak asasi manusia. Apalagi dari pejabat yang salah satu urusannya soal legislasi bidang HAM. Itu tidak mencerminkan pemahaman…

  • 40 Tahun Impunitas Tragedi Priok: Kebijakan Pancasila Yang Belum Terkoreksi

    Memperingati 40 tahun terjadinya tragedi Tanjung Priok, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Negara memiliki hutang keadilan yang amat besar. Sama seperti kasus Munir dan tragedi Semanggi II yang juga terjadi di bulan ini, negara gagal mengungkap tuntas tragedi Priok, menuntut pelakunya, dan mengoreksi kebijakan yang menyebabkan tragedi itu. Kasus Priok terjadi akibat…

  • Butuh kemauan politik untuk ungkap tuntas kasus Munir

    Tanggal 7 September 2024 menandai dua dekade pembunuhan Munir Said Thalib, seorang aktivis yang gigih memperjuangkan hak asasi manusia, namun ironisnya dalang pelakunya belum tersentuh oleh hukum, kata Amnesty International Indonesia hari ini (06/09). “Pembunuhan Munir bukan kejahatan biasa. Tapi kejahatan luar biasa yang terjadi secara sistematis dengan indikasi kuat keterlibatan petinggi negara, khususnya unsur…

  • Pope Francis Must Urge Indonesia to Respect Human Dignity and Social Justice in Development

    Pope Francis’ visit to Indonesia from 3 to 6 September 2024 should be a momentum to urge Indonesia to stop gross human rights violations and provide redress for past atrocities or injustices resulting from socially and environmentally unfriendly development policies, such as those in Papua and Rempang, Amnesty International Indonesia said today. “The messages of…

  • Jalan Panjang Menanti Mereka yang Belum Pulang: Indonesia Harus Usut Tuntas Kasus Penghilangan Paksa

    Setiap orang berhak hidup aman dan bebas dari segala ancaman, termasuk ancaman penghilangan paksa.Setiap 30 Agustus, dunia internasional memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa. Tanggal tersebut ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran tentang tindakan penghilangan paksa yang beberapa kali terjadi di berbagai negara. Mengenal tindakan penghilangan paksa Penghilangan paksa terjadi ketika seseorang ditangkap, ditahan, atau…

  • Bolehkah negara “mengesampingkan” HAM di Papua untuk sementara?

    Baru-baru ini, setidaknya lima anggota TNI tewas diduga akibat baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).  Apakah HAM hanya berlaku untuk masyarakat? Gimana dengan aparat keamanan? Setiap orang, tak terkecuali aparat keamanan, berhak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak asasinya. Hak asasi manusia melekat pada siapa pun. Jika terjadi pelanggaran HAM seperti…

  • Cerita Bu Sumarsih: Cinta untuk Wawan, Bara Api Perlawanan

    Maria Katarina Sumarsih, akrab disapa Bu Sumarsih, mengingat kembali memori bersama Wawan sebelum penembakan mengenaskan yang menyasar sejumlah mahasiswa pasca reformasi 1998 atau yang kita ingat sebagai tragedi Semanggi I. Bernardinus Realino Norma Irmawan atau Wawan adalah salah satu korbannya. Menyisakan duka dan kehilangan yang mendalam bagi Sumarsih dan keluarganya.   Foto closeup Wawan terpampang di…

  • Usut Tuntas Kekerasan dan Penembakan oleh Aparat Terhadap Warga Papua di Sentani 

    SURAT TERBUKA Jakarta, 11 Januari 2023  Kepada Yth Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si Kepala Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri Jalan Trunojoyo No. 3, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta  Hal: Usut Tuntas Kekerasan dan Penembakan oleh Aparat Terhadap Warga Papua di Sentani  Melalui surat terbuka ini, Amnesty International mengecam aksi kekerasan dan pembunuhan di luar hukum yang diduga…