Menanggapi pembentukan Pansus Papua DPD RI dan rencana kunjungan kerja inisiatif politik tersebut ke Papua pada 13 September mendatang, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) mengajukan peringatan (somasi) terbuka terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena telah melakukan penundaan tak patut (undue delay) dalam proses penyelidikan pro yustisia dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Somasi terbuka ini diajukan tanpa diterima oleh Komisioner Komnas HAM karena tidak ada satupun Komisioner Komnas HAM yang menemui perwakilan KASUM.
Menanggapi 30 tahun Peristiwa Penyerangan 27 Juli hari ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Menanggapi perintah Kapolda Lampung untuk tembak di tempat atas orang yang dicurigai terlibat kasus pembegalan, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:
Jakarta, 11 Mei 2026
Pada 21 April 2026, bertepatan dengan Hari Kartini, PTUN Jakarta telah melakukan pembacaan putusan secara elektronik terhadap Perkara No. 335/G/TF/2025/PTUN.JKT yang diajukan oleh Marzuki Darusman dkk melawan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait penyangkalan perkosaan massal Mei 1998 dalam Siaran Pers Kementerian Kebudayaan. Majelis Hakim terdiri dari Ketua Majelis Hastin Kurnia Dewi dan dua orang Anggota Majelis, yaitu Ni Nyoman Vidiayu P. dan Febrina Permadi. Pada intinya, Majelis Hakim memutuskan bahwa pengadilan menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa PTUN Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Akibatnya, hakim tidak masuk kepada pokok perkara dan hanya menilai formalitas gugatan. Atas hal tersebut kami berpendapat sebagai berikut:
Di balik istilah “fakta”, terdapat manusia sebagai makhluk bernyawa. Di balik angka, terdapat tubuh yang terluka. Di balik laporan, terdapat suara yang gemetar. Para korban tidak hadir sebagai “data”. Mereka hadir sebagai manusia yang hidupnya terbelah sebelum dan sesudah Peristiwa Mei 1998.
Menanggapi pembunuhan di luar hukum seorang remaja oleh polisi di Makassar dan penganiayaan anggota TNI atas warga sipil di Tangerang Selatan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Merespons kasus pembunuhan seorang pelajar di Kota Tual, Maluku, oleh personel Brimob, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Jakarta, 5 Februari 2026 – Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas kembali hadir dalam sidang gugatan pernyataan penyangkalan perkosaan massal Mei 1998 dalam agenda pemeriksaan saksi dan ahli yang dihadirkan Para Penggugat dalam perkara Nomor 335/G/TF/2025/PTUN.JKT. Dalam persidangan, koalisi mendampingi Para Penggugat yang hadir langsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, di antaranya Penggugat I yaitu Marzuki Darusman selaku Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998 dan Penggugat II Ita F. Nadia selaku pendamping korban perkosaan Mei 1998. Adapun halnya, saksi yang dihadirkan yaitu Ibu dari korban perkosaan dan pembunuhan, Almh. Ita Martadinata, sejarawan Dr. Andi Achdian, M.SI, sebagai Ahli serta Dr. Maria Ulfah Anshor, M.SI, sebagai ahli dan Ketua Komnas Perempuan.
Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) mengecam keras keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo. Keputusan ini adalah pemutarbalikan sejarah, pengkhianatan cita-cita reformasi 1998 serta penghinaan jutaan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru.
Menanggapi masuknya nama Presiden Kedua RI Soeharto dalam daftar calon penerima gelar pahlawan nasional, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: