Merespons aksi protes masyarakat terhadap kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati dan Bone, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons rencana pemerintah Indonesia untuk merelokasi 2.000 warga Palestina di Gaza ke Pulau Galang, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Pemerintah Kamboja secara sengaja mengabaikan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup perbudakan, perdagangan manusia, pekerja anak, dan penyiksaan yang dilakukan oleh geng kriminal dalam skala besar di lebih dari 50 kompleks penipuan online di negara tersebut, menurut laporan terbaru Amnesty International yang diterbitkan hari ini (26/06).

Merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menerapkan jam malam bagi anak sekolah dan melontarkan sanksi bagi yang melanggar, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan penyelenggara negara menggratiskan seluruh sekolah baik swasta maupun negeri di tingkat pendidikan dasar, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi penangkapan aparat terhadap warga masyarakat adat Halmahera Timur, Maluku Utara, yang menolak kegiatan tambang nikel, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Peringatan 27 tahun Reformasi diwarnai oleh erosi hak asasi manusia melalui pengabaian pelanggaran HAM masa lalu dan pengulangannya di masa kini akibat kebijakan dan praktik otoriter yang melemahkan kebebasan sipil, politik dan keadilan sosial, kata Amnesty International Indonesia hari ini.

Laporan tahunan Amnesty International berjudul Situasi HAM di Dunia 2024/2025 mencatat menguatnya praktik-praktik otoriter yang diadopsi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Di seantero dunia, praktik-praktik otoriter kian menyerang jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum nasional maupun hukum internasional.  Fenomena global tersebut terlihat dalam serangan-serangan terhadap supremasi hukum (rule of law), serangan terhadap kebebasan berekspresi dan perbedaan pendapat, penyalahgunaan teknologi yang melanggar hak-hak asasi manusia, diskriminasi terhadap kaum minoritas, hingga ketidakadilan iklim dan ketimpangan sosial ekonomi yang menajam.   

Menanggapi dugaan praktik eksploitasi dan penyiksaan yang dialami sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi hukuman 10 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Maumere hari ini terhadap delapan anggota masyarakat adat di Sikka, Nusa Tenggara Timur, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

[Peringatan: Cerita berikut dapat memicu pengalaman traumatis. Kami sarankan Anda tidak melanjutkan membaca jika dalam keadaan rentan. Beberapa nama disamarkan demi keamanan korban]

Koalisi masyarakat sipil mengecam keras upaya penggusuran penduduk yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT. SMART) di Perkebunan Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Perjuangan warga di Perkebunan Padang Halaban, khususnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPH-S) ini sudah berlangsung sejak lama. Warga di Perkebunan Padang Halaban yang terdiri dari enam desa merupakan korban pengusiran orang secara paksa (penggusuran) yang terjadi pada tahun 1969-1970, yaitu Desa Sidomulyo, Desa Karang Anyar, Desa Sidodadi/Aek Korsik, Desa Purworejo/Aek Ledong, Desa Kartosentono/Brussel, dan Desa Sukadame/Panigoran. Luas keseluruhan dari desa tersebut lebih kurang adalah 3000 hektar. Warga telah menempati dan bermukim di wilayah ini sejak masa Pendudukan Jepang. Wilayah yang pada mulanya merupakan area perkebunan sawit dan karet milik perusahaan asal Belanda – Belgia selama periode penjajahan Belanda, secara perlahan berubah menjadi dusun-dusun dan area pertanian rakyat.