Tahun 2025 menjadi tahun paling berbahaya bagi hak asasi manusia di tingkat global maupun nasional akibat meningkatnya serangan predatoris di 144 negara di dunia termasuk di Indonesia, kata Amnesty International saat meluncurkan laporan global situasi hak asasi manusia hari ini.

Menanggapi sidang tuntutan Erasmus Frans Mandato, aktivis lingkungan yang mengritik privatisasi Pantai Bo’a di Kabupaten Rote Ndao, NTT, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Responding to the Indonesian government’s move to ban social media access for children under 16 years old, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said: 

Menanggapi langkah pemerintah yang melarang akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons pernyataan Juru Bicara Kementrian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam menanggapi bergabungnya Israel ke Dewan Perdamaian (BoP) bentukan Donald Trump, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi rencana Indonesia mengirim pasukan TNI ke wilayah Gaza, Palestina, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi kematian seorang murid Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Timur setelah tidak mampu membeli buku tulis dan pena, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi bergabungnya Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi pernyataan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang menyebut warga negara Indonesia (WNI) di pusat penipuan daring Kamboja sebagai pelaku yang harus diadili, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi dan Pencari Suaka Indonesia menyambut baik terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026. Kepemimpinan ini merupakan pemberian kewajiban dari dunia internasional terhadap peran diplomasi Indonesia, sekaligus membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk menunjukkan kepemimpinan moral dalam penegakan HAM, khususnya dalam menangani krisis pengungsi yang kian mendesak di kawasan Asia Tenggara.

Menanggapi penangkapan paksa aktivis lingkungan dan kesewenang-wenangan aparat terhadap warga yang mempertahankan tanah mereka dalam konflik lahan tambang di Morowali, Sulawesi Tengah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi kematian Alfarisi bin Rikosen, seorang pemuda di Jawa Timur yang ditahan terkait aksi demonstrasi Agustus 2025, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: