Peringatan 27 tahun Reformasi diwarnai oleh erosi hak asasi manusia melalui pengabaian pelanggaran HAM masa lalu dan pengulangannya di masa kini akibat kebijakan dan praktik otoriter yang melemahkan kebebasan sipil, politik dan keadilan sosial, kata Amnesty International Indonesia hari ini.
Laporan tahunan Amnesty International berjudul Situasi HAM di Dunia 2024/2025 mencatat menguatnya praktik-praktik otoriter yang diadopsi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Di seantero dunia, praktik-praktik otoriter kian menyerang jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Fenomena global tersebut terlihat dalam serangan-serangan terhadap supremasi hukum (rule of law), serangan terhadap kebebasan berekspresi dan perbedaan pendapat, penyalahgunaan teknologi yang melanggar hak-hak asasi manusia, diskriminasi terhadap kaum minoritas, hingga ketidakadilan iklim dan ketimpangan sosial ekonomi yang menajam.
Menanggapi dugaan praktik eksploitasi dan penyiksaan yang dialami sejumlah mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Menanggapi hukuman 10 bulan penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Maumere hari ini terhadap delapan anggota masyarakat adat di Sikka, Nusa Tenggara Timur, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
[Peringatan: Cerita berikut dapat memicu pengalaman traumatis. Kami sarankan Anda tidak melanjutkan membaca jika dalam keadaan rentan. Beberapa nama disamarkan demi keamanan korban]
Koalisi masyarakat sipil mengecam keras upaya penggusuran penduduk yang dilakukan oleh PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (PT. SMART) di Perkebunan Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. Perjuangan warga di Perkebunan Padang Halaban, khususnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Padang Halaban dan Sekitarnya (KTPH-S) ini sudah berlangsung sejak lama. Warga di Perkebunan Padang Halaban yang terdiri dari enam desa merupakan korban pengusiran orang secara paksa (penggusuran) yang terjadi pada tahun 1969-1970, yaitu Desa Sidomulyo, Desa Karang Anyar, Desa Sidodadi/Aek Korsik, Desa Purworejo/Aek Ledong, Desa Kartosentono/Brussel, dan Desa Sukadame/Panigoran. Luas keseluruhan dari desa tersebut lebih kurang adalah 3000 hektar. Warga telah menempati dan bermukim di wilayah ini sejak masa Pendudukan Jepang. Wilayah yang pada mulanya merupakan area perkebunan sawit dan karet milik perusahaan asal Belanda – Belgia selama periode penjajahan Belanda, secara perlahan berubah menjadi dusun-dusun dan area pertanian rakyat.
Pada 26 Agustus 2024, Septia Dwi Pertiwi, seorang mantan pekerja di sebuah perusahaan jasa perpajakan dan akuntansi di Jakarta, Indonesia, ditangkap setelah salah satu pemilik perusahaan menuduhnya melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia mengkritik perusahaan tersebut di media sosial karena diduga kurang membayar karyawan dan mengabaikan hak-hak mereka. Dia sempat ditahan selama 25 hari di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, dan sekarang menjadi tahanan kota hingga 30 November 2024.
Pemerintah baru wajib menjalankan kewajibannya pada perlindungan hak asasi manusia yang gagal dipenuhi oleh pemerintahan sebelumnya, kata Amnesty International Indonesia menjelang acara pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024.
The incoming government in Indonesia must enter a new chapter for the promotion and protection of human rights as the country transitions under the leadership of Prabowo Subianto, Amnesty International Indonesia said ahead of his inauguration as president on 20 October 2024.
Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia mengecam keras tindakan aparat kepolisian dari Polres Manggarai yang menangkap Pemimpin Redaksi Floresa, Herry Kabut, saat meliput aksi protes warga Poco Leok atas pematokan lahan proyek geotermal di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 2 Oktober 2024. Berdasarkan berita yang dipublikasi floresa.co, Herry Kabut diangkut ke mobil aparat kepolisian bersama beberapa warga Poco Leok yang juga ditangkap. Menurut keterangan warga, Herry ditarik dan diangkut paksa ke dalam mobil aparat sambil dianiaya. Kericuhan antara warga Poco Leok dan aparat keamanan didokumentasi oleh warga setempat.
Menanggapi pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2024-2029, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Menanggapi pengerahan aparat keamanan skala besar dalam rangka penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: