Menanggapi bergabungnya Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Menanggapi pernyataan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang menyebut warga negara Indonesia (WNI) di pusat penipuan daring Kamboja sebagai pelaku yang harus diadili, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi dan Pencari Suaka Indonesia menyambut baik terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026. Kepemimpinan ini merupakan pemberian kewajiban dari dunia internasional terhadap peran diplomasi Indonesia, sekaligus membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk menunjukkan kepemimpinan moral dalam penegakan HAM, khususnya dalam menangani krisis pengungsi yang kian mendesak di kawasan Asia Tenggara.
Menanggapi penangkapan paksa aktivis lingkungan dan kesewenang-wenangan aparat terhadap warga yang mempertahankan tanah mereka dalam konflik lahan tambang di Morowali, Sulawesi Tengah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Menanggapi kematian Alfarisi bin Rikosen, seorang pemuda di Jawa Timur yang ditahan terkait aksi demonstrasi Agustus 2025, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Tahun 2025 ialah tahun malapetaka nasional hak asasi manusia (HAM), kata Amnesty Internasional Indonesia dalam catatan akhir tahun yang diluncurkan hari ini.
Menanggapi fenomena pengibaran bendera putih di Aceh di tengah buruknya penanganan bantuan bagi korban bencana ekologis di Pulau Sumatra, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
No. : 248/AII – Presiden RI/XII/2025
Menanggapi insiden penembakan atas lima petani terkait konflik agraria dengan sebuah perusahaan sawit di Bengkulu Selatan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Kondisi hak asasi manusia (HAM) setahun pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengalami erosi terparah akibat maraknya kebijakan, tindakan, dan praktik-praktik otoriter, kata Amnesty International Indonesia hari ini.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi Masyarakat Adat Maba Sangaji mengecam keras putusan Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan, yang hari ini (16/10) menjatuhkan hukuman penjara terhadap sebelas (11) warga masyarakat adat Maba Sangaji dari Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Mereka divonis hanya karena mempertahankan tanah leluhur dan memprotes aktivitas pertambangan nikel oleh PT Position yang telah merusak lingkungan, sumber air, dan ruang hidup masyarakat adat.
Merespons tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa hukuman penjara bagi sebelas warga adat Maba Sangaji di Pengadilan Negeri Soasio, Maluku Utara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: