Mengenang 28 Tahun Tragedi Semanggi I, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
“28 tahun sejak terjadi Tragedi Semanggi I dan 26 tahun sejak terbentuknya UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, DPR dan Presiden tidak kunjung membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM sejatinya menjadi salah satu tumpuan keadilan bagi korban dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat.
Tragedi Semanggi I merupakan catatan kelam pelanggaran HAM berat yang terjadi akibat pengerahan pasukan bersenjata dan kelompok sipil bersenjata bernama Pam Swakarsa. Meski berskala berbeda, ini nyaris terulang dalam penanganan demonstrasi di Yogyakarta 10 November lalu. Cara ini tidak bisa dibenarkan untuk alasan apa pun.
Baru-baru ini kami mencatat pemerintah membentuk Pokja. Tapi Pokja tidak boleh menjadi alat untuk menunda keadilan lagi. Yang dibutuhkan adalah kejelasan: apakah Pokja akan merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti dan kasus-kasus lainnya sebagaimana amanat Pasal 43 UU No.26/2000?”
Selama 26 tahun, kebuntuan selalu sama: Komnas HAM menyatakan ini pelanggaran HAM berat, Jaksa Agung menolak menyidik dengan alasan bukan pelanggaran HAM berat, tidak memenuhi syarat formal dan tidak adanya pengadilan HAM Ad Hoc. Jika Pokja ini hanya mengulang skema non-yudisial tanpa kepastian pengadilan ad hoc, maka itu bukan penyelesaian, itu pelestarian impunitas.
Tragedi Semanggi I adalah salah satu simbol perjuangan Reformasi. Tragedi ini terjadi di tengah Sidang Istimewa MPR yang membahas penghapusan Dwifungsi ABRI, doktrin yang membenarkan pengerahan militer untuk membungkam protes mahasiswa. Yang terjadi di Yogyakarta kemarin adalah cerminan kembalinya militer dalam urusan sosial kemasyarakatan.
Namun, 26 tahun setelah undang-undang Pengadilan HAM tersebut disahkan, harapan akan adanya keadilan bagi para korban Tragedi Semanggi I dan korban pelanggaran HAM lainnya belum juga terwujud.
Padahal Tragedi Semanggi adalah salah satu kasus pelanggaran HAM yang cukup jelas bukti-buktinya. Asal peluru dan jenis senjata yang ditembakkan jelas, begitu pula unsur pasukan yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Sayangnya, proses hukum dalam mengusut kasus ini terus dihalangi oleh kebuntuan politik: Jaksa Agung menolak menyidik kasus ini dengan alasan bukan pelanggaran HAM berat. Negara masih gagal menuntut aktor lapangan maupun pemberi komando, sehingga melanggengkan impunitas yang terus menyiksa korban dan keluarga korban.
Kami tetap akan terus menuntut tanggung jawab negara, yang hingga kini masih gagal menegakkan keadilan bagi korban dan keluarga korban Tragedi Semanggi I. Negara harus segera menuntaskan proses hukum atas kasus ini.
Dari Tragedi Semanggi I kita juga menyaksikan betapa fatalnya pembentukan kelompok sipil bersenjata bernama Pam Swakarsa oleh ABRI untuk menghadapi massa mahasiswa, yang akhirnya menimbulkan bentrokan dan korban jiwa. Walau bukan lagi bernama Pam Swakarsa, munculnya kelompok preman dilaporkan mengintimidasi dan menyerang massa aksi dan warga sipil seperti dalam demo Agustus di Jakarta, demo karhutla di Pontianak Oktober lalu, dan demo Hari Pahlawan di Yogyakarta beberapa hari lalu.
Tentu ini sangat mengkhawatirkan. Pola represi yang memanfaatkan kelompok sipil untuk mengintimidasi massa seperti yang terjadi pada Tragedi Semanggi I ternyata masih dibiarkan.
Aparat penegak hukum seharusnya jangan biarkan pola intimidasi dan kekerasan oleh kelompok preman ini terus-menerus terjadi. Usut kasus-kasus kekerasan dan intimidasi itu. Kembali munculnya premanisme ala Pam Swakarsa 28 tahun lalu dalam menghadapi massa aksi saat ini justru mengindikasikan bahwa negara belum sepenuhnya beranjak dari watak represif Orde Baru.”
Latar belakang
Tragedi Semanggi I terjadi di depan Universitas Atmajaya dan area simpang susun Semanggi Jakarta pada 13 November 1998 di tengah kuatnya gelombang demonstrasi mahasiswa dan rakyat biasa. Mereka menolak pejabat dan politisi era Orde Baru yang masih berkuasa, menuntut pengadilan atas mereka, menuntut pembatasan masa jabatan presiden, dan juga menentang dwifungsi ABRI (kini TNI).
Menurut laporan media saat itu, sejumlah warga yang mengaku sebagai kelompok massa Pengamanan Swakarsa membawa tongkat bambu, tongkat kayu, bambu runcing, golok, atau celurit, menyatakan ikut mengamankan SI (Sidang Istimewa) MPR dan terlihat berada di sekitar kompleks Gedung MPR/DPR pada 10 November 1998. Mereka juga melakukan konvoi keliling kota sehingga bentrok dengan warga yang mendukung mahasiswa di sekitar Semanggi dan Tugu Proklamasi.
Bentrokan juga dilaporkan terjadi pada 13 November 1998, saat sekitar 500-an anggota Pam Swakarsa diturunkan di dekat kampus Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya. Waktu itu pekarangan kampus dipenuhi ribuan mahasiswa yang siap bergerak ke Senayan.
Bentrokan pun terjadi antara Pam Swakarsa dengan warga sekitar yang marah sehingga terjadi korban jiwa. Massa mahasiswa lalu bergerak ke luar kampus sambil menenangkan massa. Namun di kawasan Semanggi sudah bersiaga pasukan keamanan yang terdiri dari Brimob, Batalyon 305 Kostrad, dan Pasukan Anti-Huru-Hara (PHH) Kodam Jaya yang ingin membubarkan massa. Bahkan muncul laporan adanya satuan penembak jitu. Bentrokan pun tak terhindarkan sehingga muncul banyak korban jiwa dan korban luka-luka.
Laporan media dan pernyataan pers Tim Relawan untuk Kemanusiaan tentang Tragedi Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 November 1998 mengungkapkan sedikitnya 17 warga sipil tewas, termasuk tujuh mahasiswa, dan 456 lainnya terluka. Hingga kini belum ada proses hukum yang tuntas untuk mengadili pelaku lapangan maupun pemberi komando dalam Tragedi Semanggi I.