Responding to the Jakarta Military Court’s sentencing of four military intelligence personnel for attacking human rights defender Andrie Yunus with acid, Amnesty International Indonesia’s executive director Usman Hamid said:
Menanggapi pengesahan revisi Undang-undang (RUU) Polri di DPR hari ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Jakarta, 8 Juni 2026 – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyerahkan surat kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang berisi permintaan penghentian persidangan perkara Nomor 70-K/PM.II-08/AL/IV/2026 terkait kasus penyiraman air keras terhadap pembela hak asasi manusia, Andrie Yunus. Permintaan tersebut diajukan sebagai konsekuensi hukum atas Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 62/PID.PRA/2026/PN JKT.SEL yang dibacakan pada 2 Juni 2026.
Jakarta, 3 Juni 2026 – Dalam persidangan terhadap empat orang terdakwa kasus penyiraman air keras Sdr Andrie Yunus dalam Perkara Nomor 70-K/PM.II-08/AL/IV/2026 pada Peradilan Militer II-08 Jakarta, Oditur Militer II-07 Jakarta membacakan tuntutan terhadap para terdakwa. Oditurat Militer II-07 menuntut empat orang terdakwa hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta meminta majelis hakim untuk memusnahkan barang bukti materil dan mengalihkannya barang bukti kepada terdakwa terkait serangan air keras terhadap Andrie Yunus. Terhadap hal tersebut kami berpendapat sebagai berikut:
Jakarta, 2 Juni 2026 – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menghadiri sidang dengan agenda pembacaan putusan permohonan praperadilan dengan nomor perkara 62/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL terkait penanganan berlarut-larut tanpa alasan yang sah (undue delay) dan penghentian penyidikan secara terselubung pada kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, sebagaimana yang ditangani pada Laporan Polisi Nomor LP/A/222/III/2026/Sat Reskrim/Restro Jakpus/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 Maret 2026.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bahwa rencana pengerahan batalyon tempur oleh Kodam Jaya untuk menumpas aksi begal di Jakarta merupakan kebijakan yang keliru, berlebihan, dan menunjukkan semakin kaburnya batas fungsi pertahanan dan keamanan di Indonesia. Pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil seperti begal, tidak hanya bertentangan dengan prinsip reformasi sektor keamanan, tetapi juga berpotensi melahirkan pendekatan represif dan kekerasan berlebihan dalam ruang sipil.
Merespons maraknya aksi intimidasi atas acara nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita,” Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Dua puluh delapan tahun pasca-Reformasi 1998, Indonesia justru menunjukkan gejala kemunduran demokrasi yang semakin serius. Reformasi yang seharusnya menjadi jalan transisi menuju negara demokratis yang menjunjung supremasi sipil dan hukum, pembatasan kekuasaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kini bergerak ke arah sebaliknya; menguatnya militerisme (remiliterisasi), menyempitnya ruang sipil (shrinking civic space), serta meruaknya praktik-praktik kekuasaan yang represif dan anti kritik.
Laporan Amnesty International terbaru hari ini mengungkapkan adanya kampanye disinformasi yang terkoordinasi dengan melabeli para pengkritik pemerintah sebagai “antek” asing di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kampanye disinformasi ini tidak hanya membungkam perbedaan pendapat, namun juga memicu lahirnya intimidasi dan kekerasan terhadap para pengkritik pemerintah.
Senin, 11 Mei 2026, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyerahkan surat pernyataan hak ingkar sekaligus penolakan korban terhadap proses peradilan militer dalam perkara serangan air keras terhadap Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Penolakan ini bukan tanpa alasan.
Menanggapi wacana Kementerian Hak Asasi Manusia membentuk tim asesor untuk menentukan status aktivis HAM, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:
Responding to the Indonesian military’s move to try four members of the Military’s Strategic Intelligence Agency (BAIS) for their roles in an acid attack against human rights activist Andrie Yunus in a military court in Jakarta, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said: