Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengecualikan lembaga pemerintah, institusi, dan korporasi dari pihak yang dapat mengadukan pencemaran nama baik, serta menyatakan bahwa keributan/kerusuhan di ruang digital bukan delik pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Putusan MK ini semakin menegaskan bahwa terdapat masalah kronis…

Menanggapi kabar kehadiran anggota TNI yang tidak diundang dalam acara diskusi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Kedatangan dan intimidasi aparat berseragam dalam sebuah diskusi akademik di lingkungan kampus merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat secara damai. Terlebih…

Pada Selasa, 8 April 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menghadiri diskusi informal dengan undangan yang dikirim langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI kepada beberapa anggota Koalisi. Pertemuan tersebut bertempat di ruang rapat Komisi III, Nusantara 2 DPR-RI. Hanya dihadiri oleh Ketua Komisi III dan Badan Keahlian Dewan (BKD) dan beberapa anggota koalisi…

Koalisi Kebebasan Berserikat dengan tegas menyerukan pencabutan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap pembela HAM dan aktivis pro-demokrasi. Hal ini memundurkan dan memperdalam regresi demokrasi, mempersempit kebebasan sipil, dan melanggar hak asasi manusia. Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai aksi…

Menanggapi maraknya teror, intimidasi, dan kekerasan atas aksi protes menolak pengesahan revisi UU TNI di Jakarta dan sejumlah kota lainnya di Indonesia, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Teror, intimidasi dan kekerasan terhadap aktivis, jurnalis, dan mahasiswa adalah cara yang melanggar hak asasi manusia, bahkan menunjukkan penguatan praktik-praktik otoriter terhadap suara-suara kritis di…

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia mengecam keras intimidasi berupa teror terhadap jurnalis perempuan sekaligus host siniar Bocor Alus Politik (BAP) Tempo, FCR. Tindakan ini menjadi ancaman nyata terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Indonesia.  Pada Rabu, 19 Maret 2025, kantor Tempo melalui satpam menerima kiriman paket kotak kardus yang dilapisi styrofoam pukul 16.15 WIB.…

Pemerintah dan DPR menggelar rapat untuk percepatan pembahasan RUU TNI di hotel mewah berbintang 5 Fairmont Jakarta pada Jumat dan Sabtu, 14-15 Maret 2025. Padahal sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengaku RUU TNI tidak akan disahkan sebelum masa reses Lebaran 2025. Dia mengatakan, pengesahan RUU TNI baru bisa dilakukan paling cepat pada masa…

Over the past decade, many countries across the globe have experienced a gradual backsliding in their democracies, a trend parallel to the increasing popularity of authoritarian practices. Amnesty International secretary-general Agnés Callamard, who was in Jakarta for several engagements with the government, sat with The Jakarta Post’s Yvette Tanamal to discuss the “alarming” trend of…

Responding to the 2-year-and-10-months prison sentence for hate speech against Christianity handed to a trans woman, Ratu Thalisa, in Indonesia’s North Sumatra Province over comments made on her TikTok channel, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said:  “This prison sentence is a shocking attack on Ratu Thalisa’s freedom of expression. The Indonesian authorities should…