Pada 16 Juni 2025, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) bersama sejumlah peserta Aksi May Day 2025 yang menjadi korban kriminalisasi polisi di Jakarta membuat Laporan Polisi (LP) kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) atas adanya tindak pidana kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. TAUD turut melaporkan dugaan pelanggaran ke pengawasan internal Polri, yaitu Biro Pengawas dan Penyidikan (Rowassidik) terkait prosedur penyidikan, dan Divisi Profesi dan Keamanan (Propam) terkait pelanggaran kode etik. Namun laporan tersebut sejak diterima oleh Bareskrim Mabes Polri malah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Tindakan pelimpahan suatu laporan pidana bukan saja menunjukkan bahwa Bareskrim Mabes Polri tidak profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tapi menjauhkan imparsialitas penanganan laporan dan mematahkan akses terhadap keadilan korban kriminalisasi.

Merespons razia dan sikap pejabat terkait fenomena pengibaran bendera bajak laut versi film animasi “One Piece” oleh masyarakat, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons pernyataan Presiden Prabowo bahwa aksi-aksi protes Indonesia Gelap dibiayai oleh koruptor, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi dugaan serangan digital terhadap seorang aktivis demokrasi Neni Nur Hayati setelah mengkritik Gubernur Jawa Barat di media sosial, Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, mengatakan:

By: Usman Hamid (Executive Director of Amnesty International Indonesia)

Lebih dari 100 pembela HAM mengalami berbagai bentuk serangan di semester pertama 2025, kata Amnesty International Indonesia hari ini di Jakarta.

Pada Rabu, 18 Juni 2025 Komisi III DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Umum Pendapat (RDPU) mengenai RUU KUHAP. Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berpendapat bahwa RUU KUHAP sebagai RUU paling partisipatif dalam proses penyusunannya. Komisi III DPR-RI mengklaim telah melakukan RDPU kurang lebih sebanyak 50 kali, termasuk dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP.

Responding to the arrest of 75 people in a raid on a gathering described by police as a “gay party” in the Indonesian city of Bogor, near the capital city of Jakarta, Amnesty International Indonesia’s Deputy Director Wirya Adiwena said:

Otoritarianisme, militerisme, dan melemahnya kontrol sipil telah berimplikasi serius pada hak-hak asasi manusia baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, kata Amnesty International Indonesia saat menggelar Rapat Umum Tahunan 2025 pada 18-19 Juni di Jakarta.

Menanggapi tindakan aparat pemerintah terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Kota Banjar dan pembatalan diskusi buku Ahmadiyah di Kota Manado, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menerapkan jam malam bagi anak sekolah dan melontarkan sanksi bagi yang melanggar, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi penangkapan aparat terhadap warga masyarakat adat Halmahera Timur, Maluku Utara, yang menolak kegiatan tambang nikel, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: