Responding to the killing of US pilot Nicholas F. Goselin in Yahukimo Regency, Highland Papua Province, by the Papuan pro-independence armed group (TPNPB-OPM), Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said:
Merespons maraknya aksi intimidasi atas acara nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita,” Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Jakarta, 11 Mei 2026
“Presiden Republik Indonesia Segera Hentikan Seluruh Operasi Militer di Wilayah Papua dan Membuka Ruang Dialog untuk Menyelesaikan Persoalan Politik antara Indonesia dan Papua yang Merupakan Akar Konflik Bersenjata PenyebabPelanggaran HAM di Papua selama 60 Tahun Terakhir”
Tahun 2025 menjadi tahun paling berbahaya bagi hak asasi manusia di tingkat global maupun nasional akibat meningkatnya serangan predatoris di 144 negara di dunia termasuk di Indonesia, kata Amnesty International saat meluncurkan laporan global situasi hak asasi manusia hari ini.
Menanggapi rangkaian kekerasan di Dogiyai, Papua Tengah, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, kembali mengunjungi Jakarta pada 5-7 Februari 2026. Albanese bersama Presiden Prabowo dijadwalkan menandatangani Perjanjian Keamanan Bersama (Treaty on Common Security) yang telah disepakati pemerintah Indonesia dan Australia pada 12 November 2025.
Menanggapi dugaan serangan drone di Kota Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang menewaskan seorang warga sipil dan melukai satu warga sipil lainnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Menanggapi keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus bersalah empat aktivis politik Papua asal Sorong dalam kasus makar, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:
Menanggapi kematian seorang warga Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, yang diduga dianiaya oleh anggota TNI dari Kodim 1702/Jayawijaya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Kondisi hak asasi manusia (HAM) setahun pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengalami erosi terparah akibat maraknya kebijakan, tindakan, dan praktik-praktik otoriter, kata Amnesty International Indonesia hari ini.
Merespons pidato Presiden Indonesia di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: