Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus HAM di Yuguru, Nduga, Tanah Papua, mengecam keras pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, yang menyebut Abral Wandikbo sebagai anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang tewas karena melarikan diri dan jatuh ke jurang. Pernyataan tersebut tidak hanya menyesatkan dan mengaburkan kebenaran, namun juga memperkuat praktik impunitas dan mengaburkan tanggung jawab negara atas pelanggaran hak asasi manusia.

Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kasus HAM di Yuguru mengecam keras tindakan penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) terhadap seorang warga sipil Papua bernama Abral Wandikbo (27 tahun), asal Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Tindakan keji ini diduga dilakukan oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 22–25 Maret 2025 ketika menjalankan operasi militer di Kampung Yuguru.

Menanggapi penangkapan dan penetapan tersangka kasus makar atas empat aktivis politik anggota Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB) oleh Kepolisian di Kota Sorong dan jatuhnya korban sipil dalam kekerasan bersenjata di Intan Jaya, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Indonesia pada 4-7 Maret 2025 sebagai bagian dari kampanye global melawan meningkatnya tren praktik-praktik otoriter di dunia yang gejalanya sudah terlihat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Menanggapi tindakan berlebihan polisi dan aparatur sipil negara (ASN) terhadap aksi protes pelajar sekolah yang menolak program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah kota di Tanah Papua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia, yang merupakan bagian dari Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua, melaporkan kasus penyerangan kantor redaksi Jujur Bicara (Jubi) Papua, yang terjadi pada 16 Oktober 2024 yang lalu, ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada Selasa (29/10).

Pemerintah baru wajib menjalankan kewajibannya pada perlindungan hak asasi manusia yang gagal dipenuhi oleh pemerintahan sebelumnya, kata Amnesty International Indonesia menjelang acara pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024.

The incoming government in Indonesia must enter a new chapter for the promotion and protection of human rights as the country transitions under the leadership of Prabowo Subianto, Amnesty International Indonesia said ahead of his inauguration as president on 20 October 2024.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia mengecam serangan bom molotov atas kantor redaksi media Jujur Bicara atau Jubi pada 16 Oktober 2024 di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Insiden terbaru ini merupakan bentuk teror serius yang mengancam keselamatan jurnalis dan kebebasan pers di Tanah Papua.

Responding to the release of New Zealand pilot Philip Mark Mehrtens after more than 19 months held in captivity led by a pro-independence group in the Papua region, the executive director of Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, said:

Empat tahun lalu, Pendeta Yeremia Zanambani (68) disiksa dan dibunuh secara tragis, namun pengusutan kasus yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu jauh dari kata tuntas, keadilan belum terpenuhi, dan kekerasan masih berlangsung di Tanah Papua, demikian menurut Amnesty International Indonesia.

Pope Francis’ visit to Indonesia from 3 to 6 September 2024 should be a momentum to urge Indonesia to stop gross human rights violations and provide redress for past atrocities or injustices resulting from socially and environmentally unfriendly development policies, such as those in Papua and Rempang, Amnesty International Indonesia said today.