“Presiden Republik Indonesia Segera Hentikan Seluruh Operasi Militer di Wilayah Papua dan Membuka Ruang Dialog untuk Menyelesaikan Persoalan Politik antara Indonesia dan Papua yang Merupakan Akar Konflik Bersenjata PenyebabPelanggaran HAM di Papua selama 60 Tahun Terakhir”
Tahun 2025 menjadi tahun paling berbahaya bagi hak asasi manusia di tingkat global maupun nasional akibat meningkatnya serangan predatoris di 144 negara di dunia termasuk di Indonesia, kata Amnesty International saat meluncurkan laporan global situasi hak asasi manusia hari ini.
Menanggapi keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus bersalah empat aktivis politik Papua asal Sorong dalam kasus makar, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:
Kondisi hak asasi manusia (HAM) setahun pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengalami erosi terparah akibat maraknya kebijakan, tindakan, dan praktik-praktik otoriter, kata Amnesty International Indonesia hari ini.
Menanggapi penangkapan dan penetapan tersangka kasus makar atas empat aktivis politik anggota Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB) oleh Kepolisian di Kota Sorong dan jatuhnya korban sipil dalam kekerasan bersenjata di Intan Jaya, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:
Menanggapi tindakan berlebihan polisi dan aparatur sipil negara (ASN) terhadap aksi protes pelajar sekolah yang menolak program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah kota di Tanah Papua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia, yang merupakan bagian dari Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua, melaporkan kasus penyerangan kantor redaksi Jujur Bicara (Jubi) Papua, yang terjadi pada 16 Oktober 2024 yang lalu, ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada Selasa (29/10).
Pope Francis’ visit to Indonesia from 3 to 6 September 2024 should be a momentum to urge Indonesia to stop gross human rights violations and provide redress for past atrocities or injustices resulting from socially and environmentally unfriendly development policies, such as those in Papua and Rempang, Amnesty International Indonesia said today.
Kami mencari 20 orang peserta dari sepuluh komunitas lokal di Bandung, Jawa Barat.
Responding to the shooting of Yan Christian Warinussy, a senior lawyer and human rights defender in the province of West Papua, Amnesty International Indonesia’s executive director Usman Hamid said:
Menanggapi penangkapan polisi atas enam pelajar saat perayaan kelulusan murid Sekolah Menengah Atas di Nabire, Papua Tengah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Baru-baru ini, setidaknya lima anggota TNI tewas diduga akibat baku tembak dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).