Menanggapi kebijakan Penjabat Gubernur Jakarta yang menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) soal izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara di kantor pemerintah Daerah Khusus Jakarta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons pernyataan Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa “desakan publik agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana harus diadili di peradilan sipil/umum tidak dapat dilaksanakan karena militer aktif,” Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons kasus penembakan warga sipil yang melibatkan dua anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 3 Januari 2025 yang menjustifikasi pembatasan kebebasan beragama di Indonesia dan menutup hak warga negara untuk tidak memiliki agama, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons keputusan pemerintah Indonesia merepatriasi Mary Jane Veloso, perempuan yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia terkait kasus narkoba, ke Filipina, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi rencana pemberian amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana, termasuk untuk kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penghinaan kepala negara/presiden dan kasus terkait Papua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:   

Responding to Indonesian government’s decision to transfer Mary Jane Veloso, a woman under sentence of death in Indonesia convicted of a drug-related offence, to the Philippines, the executive director of Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, said:  

Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada hari HAM Sedunia 10 Desember 2024, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Several incidents of unlawful police use of force involving less-lethal weapons occurred in Indonesia during 2024. Despite the Kanjuruhan football stadium tragedy of 2022, when the use of tear gas by police was found to be a major factor in triggering a stampede that led to the deaths of 135 people, the authorities have failed to put in place measures to ensure that any use of force, including in the context of peaceful protests, strictly complies with international human rights law and standards.

Setelah melakukan investigasi mendalam selama 3 bulan atas unjuk rasa damai yang terjadi di 14 kota pada 22 sampai 29 Agustus lalu, Amnesty International menyimpulkan adanya kebijakan polisi di balik berulangnya pemolisian kekerasan yang sistematis dan meluas.

Menanggapi larangan pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, atas pertemuan tahunan Jalsah Salanah Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Desa Manislor, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Penelitian Amnesty International telah menemukan bukti yang kuat untuk menyimpulkan bahwa Israel telah, masih, dan sedang terus melakukan kejahatan genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, kata organisasi tersebut dalam laporan terbaru yang diterbitkan hari ini.