Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengecam keras kriminalisasi terhadap anggota Pers Mahasiswa UKPM Catatan Kaki (UKPM CAKA) yang dilakukan oleh Rektor Universitas Hasanuddin, di mana karya-karya yang dihasilkan oleh lembaga pers mahasiswa harus dinilai sebagai produk jurnalistik.
Menanggapi dua kasus penembakan polisi yang menewaskan warga sipil di Kota Semarang dan Kabupaten Bangka Barat pada hari Minggu (24/11), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Jaringan Tolak Hukuman Mati (JATI) yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu yang berkomitmen untuk menghapuskan hukuman mati, mengapresiasi upaya kolaboratif Pemerintah Indonesia dan Filipina yang menyepakati langkah penyelesaian kasus terpidana mati Mary Jane Veloso (MJV) melalui jalur diplomasi Transfer of Prisoner. Momen ini merupakan perkembangan signifikan perjuangan MJV mendapatkan keadilan yang telah berlangsung hampir 15 tahun.
Kepada Yth.
Negara masih berhutang untuk menghormati dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) dalam Tragedi Semanggi. Tragedi ini adalah ironi Reformasi karena terjadi persis pada hari ketika MPR mengesahkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pada 13 November 1998.
Menanggapi aksi kekerasan dan pembunuhan di luar hukum yang diduga dilakukan sekelompok personel TNI terhadap warga Desa Selamat, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (8/11), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
On 26 August 2024, Septia Dwi Pertiwi, a former worker at a tax and accounting services company in Jakarta, Indonesia, was arrested after a co-owner of her former company accused her of defamation under the Electronic Information and Transactions Law. She had criticized the company on social media for allegedly underpaying employees and neglecting their rights. She was recently detained for 25 days at the Pondok Bambu Detention Centre in Jakarta. She is now under city detention until 30 November 2024.
Pada 26 Agustus 2024, Septia Dwi Pertiwi, seorang mantan pekerja di sebuah perusahaan jasa perpajakan dan akuntansi di Jakarta, Indonesia, ditangkap setelah salah satu pemilik perusahaan menuduhnya melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia mengkritik perusahaan tersebut di media sosial karena diduga kurang membayar karyawan dan mengabaikan hak-hak mereka. Dia sempat ditahan selama 25 hari di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, dan sekarang menjadi tahanan kota hingga 30 November 2024.
Menanggapi pemberitaan media Tempo yang berjudul “Upaya Menggembosi Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu”, edisi Senin (4/11), Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyatakan dukungan penuhnya kepada Tim Penyelidik Pro-Yustisia Dugaan Pelanggaran Berat HAM Kasus Munir.
Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia, yang merupakan bagian dari Koalisi Advokasi Keadilan dan Keselamatan Jurnalis di Tanah Papua, melaporkan kasus penyerangan kantor redaksi Jujur Bicara (Jubi) Papua, yang terjadi pada 16 Oktober 2024 yang lalu, ke kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta pada Selasa (29/10).
Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Yusril Ihza Mahendra, mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Pemerintah baru wajib menjalankan kewajibannya pada perlindungan hak asasi manusia yang gagal dipenuhi oleh pemerintahan sebelumnya, kata Amnesty International Indonesia menjelang acara pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024.