Menjelang revisi keduanya, UU ITE masih bermasalah, pasal-pasal karet yang bisa memidanakan orang secara tidak adil masih ada dalam draf revisi kedua yang sudah diserahkan ke DPR oleh pemerintah.
“Kalau kita tidak menulis, tidak mencatat, tidak merekam apa yang terjadi pada orang asli Papua, mungkin suatu saat kita ini orang asli Papua cuma tinggal cerita saja di dunia”
SURAT TERBUKA
“Kami sekeluarga selalu santap malam bersama. Anak-anak saya, Wawan dan Irma antusias bercerita tentang pengalaman menarik mereka di kampus dan sekolah. Saya masih ingat betul kala itu Wawan menyebutkan tentang agenda reformasi. Kami pun sahut-sahutan karena saya sebagai pekerja di DPR dan bapaknya Wawan di lembaga penelitian juga tak asing dengan isu yang diperjuangkan mahasiswa. Sayur asem, empal dan tempe goreng tepung adalah kesukaan Wawan.”
SURAT TERBUKA
AMNESTY INTERNATIONAL INDONESIA
Tidak selesainya kasus pelanggaran HAM berat masa lalu akibat kebijakan setengah hati Pemerintah, masih tingginya keterlibatan negara maupun pembiaran negara dalam berbagai peristiwa pelecehan dan intimidasi terhadap warga, aktivis maupun akademisi yang mengkritik pejabat, menyuarakan masalah lingkungan, membahas korupsi, atau membela kelompok minoritas, hingga disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) pada tanggal 6 Desember 2022 menambah suram wajah penegakan HAM di tahun 2022 dan tahun-tahun ke depan, kata Amnesty International Indonesia dalam Catatan Situasi HAM 2022 yang disampaikan hari ini di Jakarta, (9/12/2022).
Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Pengadilan Paniai 2014 semakin meragukan kredibilitas persidangan terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai yang digelar di Pengadilan Negeri Makassar pada Kamis, 20 Oktober 2022.
Menanggapi penyerahan laporan TGIPF tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Jokowi hari ini, termasuk laporan sebelumnya dari LPSK dan Komnas HAM, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan:
Baru-baru ini, dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR pada Selasa, 16 Agustus 2022, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dia telah menandatangani Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.
Setiap 30 Agustus 2022, dunia memperingati Hari Internasional Korban Penghilangan Paksa 2022. Korban penghilangan paksa direnggut haknya dan dipisahkan dari orang-orang yang mereka cintai. Di Indonesia, ribuan orang yang menjadi korban penghilangan paksa sejak 1965 masih hilang.
Stella Monica dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dan dituduh melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena mengunggah keluhannya pada 27 Desember 2019 tentang iritasi kulit yang ia alami setelah melakukan perawatan di sebuah klinik kecantikan di Surabaya. Klinik kecantikan tempat Stella berobat merasa namanya telah dicemarkan dan melaporkan Stella ke pihak berwenang. Klinik tersebut menuduh Stella telah melakukan pencemaran nama baik mereka dan melanggar UU ITE.