Jakarta, 2 Desember 2025

Menanggapi tragedi di Sumatra yang menewaskan lebih dari 600 orang, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi penangkapan sewenang-wenang terhadap dua aktivis di Semarang, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi dugaan serangan drone di Kota Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang menewaskan seorang warga sipil dan melukai satu warga sipil lainnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi insiden penembakan atas lima petani terkait konflik agraria dengan sebuah perusahaan sawit di Bengkulu Selatan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

“Ini tidak benar sama sekali. Ini hoaks. Hoaks, benar-benar hoaks,” kata Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, 18 November 2025.

Menanggapi keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus bersalah empat aktivis politik Papua asal Sorong dalam kasus makar, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di DPR hari ini, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi kematian seorang warga Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, yang diduga dianiaya oleh anggota TNI dari Kodim 1702/Jayawijaya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Amnesty International Indonesia dan Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) mengecam keras keputusan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo. Keputusan ini adalah pemutarbalikan sejarah, pengkhianatan cita-cita reformasi 1998 serta penghinaan jutaan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Menanggapi vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permohonan praperadilan sejumlah aktivis atas tindakan hukum Polda Metro Jaya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Pada Kamis, 23 Oktober 2025 Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari puluhan advokat dan pegiat hak asasi manusia menjadi kuasa hukum dari delapan pemohon dalam permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi.