Menanggapi insiden pembubaran paksa atas kegiatan ibadah jemaat di Gereja Misi Sejahtera (GMS) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), oleh sekelompok massa, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan bahwa rencana pengerahan batalyon tempur oleh Kodam Jaya untuk menumpas aksi begal di Jakarta merupakan kebijakan yang keliru, berlebihan, dan menunjukkan semakin kaburnya batas fungsi pertahanan dan keamanan di Indonesia. Pelibatan TNI dalam penanganan kriminalitas sipil seperti begal, tidak hanya bertentangan dengan prinsip reformasi sektor keamanan, tetapi juga berpotensi melahirkan pendekatan represif dan kekerasan berlebihan dalam ruang sipil.

Merespons maraknya aksi intimidasi atas acara nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita,” Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi perintah Kapolda Lampung untuk tembak di tempat atas orang yang dicurigai terlibat kasus pembegalan, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Dua puluh delapan tahun pasca-Reformasi 1998, Indonesia justru menunjukkan gejala kemunduran demokrasi yang semakin serius. Reformasi yang seharusnya menjadi jalan transisi menuju negara demokratis yang menjunjung supremasi sipil dan hukum, pembatasan kekuasaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kini bergerak ke arah sebaliknya; menguatnya militerisme (remiliterisasi), menyempitnya ruang sipil (shrinking civic space), serta meruaknya praktik-praktik kekuasaan yang represif dan anti kritik.

Merespons penangkapan sembilan warga negara Indonesia (WNI) oleh militer Israel dalam pencegatan misi pelayaran kemanusiaan menuju Gaza, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyatakan:

Jakarta, 11 Mei 2026

Laporan Amnesty International terbaru hari ini mengungkapkan adanya kampanye disinformasi yang terkoordinasi dengan melabeli para pengkritik pemerintah sebagai “antek” asing di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kampanye disinformasi ini tidak hanya membungkam perbedaan pendapat, namun juga memicu lahirnya intimidasi dan kekerasan terhadap para pengkritik pemerintah.

Eksekusi mati di seluruh dunia di tahun 2025 mencapai rekor tertinggi dalam 44 tahun terakhir dan Indonesia, meski tidak melakukan eksekusi mati, tetap menjadi negara penyumbang vonis mati baru yang cukup signifikan, kata Amnesty International hari ini.

Senin, 11 Mei 2026, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menyerahkan surat pernyataan hak ingkar sekaligus penolakan korban terhadap proses peradilan militer dalam perkara serangan air keras terhadap Andrie Yunus di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Penolakan ini bukan tanpa alasan.

Menanggapi kasus kekerasan seksual yang menimpa para santriwati di Kabupaten Pati dan para santri di Kabupaten Bogor, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi wacana Kementerian Hak Asasi Manusia membentuk tim asesor untuk menentukan status aktivis HAM, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan: