Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Isu Pengungsi dan Pencari Suaka Indonesia menyambut baik terpilihnya Indonesia sebagai Ketua Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026. Kepemimpinan ini merupakan pemberian kewajiban dari dunia internasional terhadap peran diplomasi Indonesia, sekaligus membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk menunjukkan kepemimpinan moral dalam penegakan HAM, khususnya dalam menangani krisis pengungsi yang kian mendesak di kawasan Asia Tenggara.

Merespons terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi penolakan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat atas nota keberatan Delpedro Marhaen dan kawan-kawan dalam sidang kasus dugaan penghasutan terkait demonstrasi Agustus 2025, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi penangkapan paksa aktivis lingkungan dan kesewenang-wenangan aparat terhadap warga yang mempertahankan tanah mereka dalam konflik lahan tambang di Morowali, Sulawesi Tengah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons kehadiran personel TNI di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Nadiem Makarim, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi kematian Alfarisi bin Rikosen, seorang pemuda di Jawa Timur yang ditahan terkait aksi demonstrasi Agustus 2025, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

KUHAP Baru: Wajah Inkompetensi dan Otoritarian Negara

Tahun 2025 ialah tahun malapetaka nasional hak asasi manusia (HAM), kata Amnesty Internasional Indonesia dalam catatan akhir tahun yang diluncurkan hari ini.

Menanggapi insiden kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan terhadap warga sipil yang membawa bantuan bencana di Krueng Mane, Aceh Utara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi fenomena pengibaran bendera putih di Aceh di tengah buruknya penanganan bantuan bagi korban bencana ekologis di Pulau Sumatra, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Dalam beberapa hari terakhir, pembatasan terhadap pemberitaan bencana di Sumatra terjadi secara masif dan sistematis. Polanya jelas dan berbahaya. Mulai dari intimidasi aparat TNI terhadap jurnalis Kompas yang meliput bantuan internasional, penghapusan total pemberitaan bencana di detik.com, hingga penghentian siaran dan praktik sensor diri oleh CNN Indonesia TV terhadap laporan langsung dari lokasi bencana.

No. : 248/AII – Presiden RI/XII/2025