Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan brutal, intimidasi, dan penghalangan kerja jurnalistik yang menimpa sedikitnya delapan jurnalis saat meliput kegiatan inspeksi mendadak (sidak) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di PT Genesis Regeneration Smelting (GRS), Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten, pada Kamis, 21 Agustus 2025. Insiden yang diduga kuat melibatkan aparat keamanan ini bukan sekadar kekerasan fisik, melainkan serangan terencana terhadap kebebasan pers dan pilar demokrasi.

Menanggapi penyerangan atas delapan jurnalis yang melibatkan aparat kepolisian saat meliput isu limbah industri sebuah perusahaan di Serang, Banten, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons aksi protes masyarakat terhadap kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati dan Bone, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia mengutuk keras pembunuhan berencana terhadap jurnalis di Gaza yang terus dilakukan oleh Militer Israel. Sikap KKJ ini dikeluarkan merespons peristiwa pembunuhan terencana dan terang-terangan terhadap tim liputan Al Jazeera di Gaza.

Lebih dari 900 orang dijerat pasal-pasal karet dari UU ITE dan KUHP selama hampir sewindu terakhir, kata Amnesty International Indonesia hari ini dalam refleksinya terkait 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

Menyambut 80 tahun Indonesia Merdeka, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) mengingatkan adanya bahaya ‘kemerosotan nasional’. Bahaya tersebut tercermin dari rusaknya sendi-sendi Republik, yakni hilangnya penghormatan harkat dan martabat manusia, penegakkan supremasi hukum, dan perlakuan setara bagi setiap anak bangsa. Padahal Indonesia pernah menjadi inspirasi dunia melawan kolonialisme melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Konferensi Asia Afrika 1955.

Responding to the recent crackdown against people flying Japanese anime One Piece flag as a symbol of defiance and criticism of the Indonesian government, Amnesty International Indonesia’s executive director Usman Hamid said: 

Pada 16 Juni 2025, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) bersama sejumlah peserta Aksi May Day 2025 yang menjadi korban kriminalisasi polisi di Jakarta membuat Laporan Polisi (LP) kepada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) atas adanya tindak pidana kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. TAUD turut melaporkan dugaan pelanggaran ke pengawasan internal Polri, yaitu Biro Pengawas dan Penyidikan (Rowassidik) terkait prosedur penyidikan, dan Divisi Profesi dan Keamanan (Propam) terkait pelanggaran kode etik. Namun laporan tersebut sejak diterima oleh Bareskrim Mabes Polri malah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Tindakan pelimpahan suatu laporan pidana bukan saja menunjukkan bahwa Bareskrim Mabes Polri tidak profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tapi menjauhkan imparsialitas penanganan laporan dan mematahkan akses terhadap keadilan korban kriminalisasi.

Merespons razia dan sikap pejabat terkait fenomena pengibaran bendera bajak laut versi film animasi “One Piece” oleh masyarakat, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons pernyataan Presiden Prabowo bahwa aksi-aksi protes Indonesia Gelap dibiayai oleh koruptor, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi dugaan serangan digital terhadap seorang aktivis demokrasi Neni Nur Hayati setelah mengkritik Gubernur Jawa Barat di media sosial, Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, mengatakan:

By: Usman Hamid (Executive Director of Amnesty International Indonesia)