Menanggapi dugaan serangan digital terhadap seorang aktivis demokrasi Neni Nur Hayati setelah mengkritik Gubernur Jawa Barat di media sosial, Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, mengatakan:

By: Usman Hamid (Executive Director of Amnesty International Indonesia)

Lebih dari 100 pembela HAM mengalami berbagai bentuk serangan di semester pertama 2025, kata Amnesty International Indonesia hari ini di Jakarta.

Pada Rabu, 18 Juni 2025 Komisi III DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Umum Pendapat (RDPU) mengenai RUU KUHAP. Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berpendapat bahwa RUU KUHAP sebagai RUU paling partisipatif dalam proses penyusunannya. Komisi III DPR-RI mengklaim telah melakukan RDPU kurang lebih sebanyak 50 kali, termasuk dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP.

Responding to the arrest of 75 people in a raid on a gathering described by police as a “gay party” in the Indonesian city of Bogor, near the capital city of Jakarta, Amnesty International Indonesia’s Deputy Director Wirya Adiwena said:

Otoritarianisme, militerisme, dan melemahnya kontrol sipil telah berimplikasi serius pada hak-hak asasi manusia baik hak-hak sipil politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, kata Amnesty International Indonesia saat menggelar Rapat Umum Tahunan 2025 pada 18-19 Juni di Jakarta.

Menanggapi tindakan aparat pemerintah terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Kota Banjar dan pembatalan diskusi buku Ahmadiyah di Kota Manado, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Merespons kebijakan Gubernur Jawa Barat yang menerapkan jam malam bagi anak sekolah dan melontarkan sanksi bagi yang melanggar, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi penangkapan aparat terhadap warga masyarakat adat Halmahera Timur, Maluku Utara, yang menolak kegiatan tambang nikel, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi penangkapan puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa memperingati 27 tahun Reformasi di depan Balai Kota Jakarta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Peringatan 27 tahun Reformasi diwarnai oleh erosi hak asasi manusia melalui pengabaian pelanggaran HAM masa lalu dan pengulangannya di masa kini akibat kebijakan dan praktik otoriter yang melemahkan kebebasan sipil, politik dan keadilan sosial, kata Amnesty International Indonesia hari ini.

Suara-suara sunyi dari masa lalu, jeritan-jeritan diam dari korban ketidakadilan, akan terus membayangi perjalanan hidup sebuah bangsa. Janganlah suara-suara kesunyian di masa lalu itu dibungkam oleh sejarah resmi yang dipaksakan.