Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengecualikan lembaga pemerintah, institusi, dan korporasi dari pihak yang dapat mengadukan pencemaran nama baik, serta menyatakan bahwa keributan/kerusuhan di ruang digital bukan delik pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Putusan MK ini semakin menegaskan bahwa terdapat masalah kronis…

Kejaksaan Agung melalui siaran pers nomor: PR – 331/037/K.3/Kph.3/04/2025 menetapkan tiga tersangka, yaitu advokat Junaedi Saibih (JS) dan Marcela Santoso (MS) serta Tian Bahtiar (TB) Direktur Pemberitaan Jak TV. Para tersangka diduga melakukan permufakatan jahat untuk mengganggu penanganan kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor crude palm oil (CPO) kepada tiga korporasi, yaitu PT Wilmar Group,…

Menanggapi kabar kehadiran anggota TNI yang tidak diundang dalam acara diskusi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: “Kedatangan dan intimidasi aparat berseragam dalam sebuah diskusi akademik di lingkungan kampus merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat secara damai. Terlebih…

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia mengecam keras serangan digital berupa Distributed Denial of Service (DDoS) kepada portal berita Tempo. Tak berhenti di Tempo, sejumlah media massa lainnya yang turut menerbitkan artikel serangan DDoS terhadap Tempo juga mengalami hal yang sama. Serangan ini secara langsung merupakan upaya pembungkaman kebebasan pers dan menghalangi publik untuk mengakses informasi…

Pada Selasa, 8 April 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menghadiri diskusi informal dengan undangan yang dikirim langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI kepada beberapa anggota Koalisi. Pertemuan tersebut bertempat di ruang rapat Komisi III, Nusantara 2 DPR-RI. Hanya dihadiri oleh Ketua Komisi III dan Badan Keahlian Dewan (BKD) dan beberapa anggota koalisi…

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia menolak tegas Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing yang disahkan pada 10 Maret 2025 lalu. Kebijakan ini tak hanya melampaui batas kewenangan institusi kepolisian, tapi menjadi ancaman besar bagi kebebasan pers dan demokrasi yang dijamin oleh institusi.  Salah satu ketentuan dalam kebijakan…