Menanggapi vonis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas permohonan praperadilan sejumlah aktivis atas tindakan hukum Polda Metro Jaya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Pada Kamis, 23 Oktober 2025 Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari puluhan advokat dan pegiat hak asasi manusia menjadi kuasa hukum dari delapan pemohon dalam permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi.
Menanggapi masuknya nama Presiden Kedua RI Soeharto dalam daftar calon penerima gelar pahlawan nasional, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Kami mengkampanyekan penegakan HAM di Indonesia dan di seluruh dunia. Kami berkolaborasi dengan organisasi, pembela HAM, korban, dan keluarga korban untuk mendesak pemangku kepentingan agar memenuhi dan menyelesaikan pelanggaran HAM.
Delpedro, Muzaffar, Khariq, Syahdan, Wawan, Saiful, Shelfin, dan Paul merupakan 8 dari banyaknya aktivis dan warga sipil yang ditahan secara sewenang-wenang oleh aparat kepolisian selama gelombang aksi 25 Agustus hingga 1 September. Hingga saat ini, mereka masih ditahan hanya karena menyuarakan pendapat dan melakukan aksi unjuk rasa.
Kondisi hak asasi manusia (HAM) setahun pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengalami erosi terparah akibat maraknya kebijakan, tindakan, dan praktik-praktik otoriter, kata Amnesty International Indonesia hari ini.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Kriminalisasi Masyarakat Adat Maba Sangaji mengecam keras putusan Pengadilan Negeri Soasio, Kota Tidore Kepulauan, yang hari ini (16/10) menjatuhkan hukuman penjara terhadap sebelas (11) warga masyarakat adat Maba Sangaji dari Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara. Mereka divonis hanya karena mempertahankan tanah leluhur dan memprotes aktivitas pertambangan nikel oleh PT Position yang telah merusak lingkungan, sumber air, dan ruang hidup masyarakat adat.
Merespons tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa hukuman penjara bagi sebelas warga adat Maba Sangaji di Pengadilan Negeri Soasio, Maluku Utara, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
JAKARTA – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengecam keras serangkaian tindakan persekusi, intimidasi, pengancaman dengan kekerasan, hingga pemaksaan menandatangani surat pernyataan yang dilakukan oleh Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria, beserta sejumlah anggotanya terhadap empat jurnalis Papuanewsonline.com.
Menanggapi pencabutan kartu identitas (ID) liputan Istana Presiden RI milik seorang jurnalis CNN Indonesia TV oleh pihak Sekretariat Presiden, Manajer Media Amnesty International Indonesia, Haeril Halim, mengatakan:
Merespons pidato Presiden Indonesia di Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Menanggapi penangkapan seorang pelajar sekolah dan dua aktivis di Kota Kediri, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: