No. : 248/AII – Presiden RI/XII/2025

Indonesian police used unlawful force against protesters, including beatings and the improper use of water cannon and tear gas grenades, during mass demonstrations that swept the country earlier this year, according to new investigation released today by Amnesty International.

Aparat kepolisian menggunakan kekuatan secara melawan hukum (unlawful force) terhadap pengunjuk rasa, termasuk pemukulan dan penggunaan water cannon (meriam air) serta granat gas air mata yang tidak tepat selama demonstrasi massal di Indonesia pada akhir Agustus 2025, menurut investigasi yang dirilis hari ini oleh Amnesty International.

Menanggapi pemeriksaan tokoh masyarakat adat Sedulur Sikep, Gun Retno, oleh Polda Jawa Tengah hari ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Responding to the devastating impact of Cyclone Senyar, which has claimed at least 604 lives due to floods and landslides on Sumatra Island in Indonesia, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said:

Menanggapi tragedi di Sumatra yang menewaskan lebih dari 600 orang, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi penangkapan sewenang-wenang terhadap dua aktivis di Semarang, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi dugaan serangan drone di Kota Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang menewaskan seorang warga sipil dan melukai satu warga sipil lainnya, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Menanggapi insiden penembakan atas lima petani terkait konflik agraria dengan sebuah perusahaan sawit di Bengkulu Selatan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

“Ini tidak benar sama sekali. Ini hoaks. Hoaks, benar-benar hoaks,” kata Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, 18 November 2025.

Menanggapi keputusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutus bersalah empat aktivis politik Papua asal Sorong dalam kasus makar, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi pengesahan revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di DPR hari ini, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan: