Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia mengecam keras serangan digital berupa Distributed Denial of Service (DDoS) kepada portal berita Tempo. Tak berhenti di Tempo, sejumlah media massa lainnya yang turut menerbitkan artikel serangan DDoS terhadap Tempo juga mengalami hal yang sama. Serangan ini secara langsung merupakan upaya pembungkaman kebebasan pers dan menghalangi publik untuk mengakses informasi secara bebas. 

Pada Selasa, 8 April 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menghadiri diskusi informal dengan undangan yang dikirim langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI kepada beberapa anggota Koalisi. Pertemuan tersebut bertempat di ruang rapat Komisi III, Nusantara 2 DPR-RI. Hanya dihadiri oleh Ketua Komisi III dan Badan Keahlian Dewan (BKD) dan beberapa anggota koalisi yang diundang.

Eksekusi mati di seluruh dunia di tahun 2024 mencapai rekor tertinggi sejak 2015 dan Indonesia, meski tidak melakukan eksekusi mati, tetap menjadi negara penyumbang vonis mati baru yang cukup signifikan, bahkan saat negara tetangga Malaysia sedang gencar-gencarnya melakukan komutasi hukuman mati besar-besaran.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia menolak tegas Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing yang disahkan pada 10 Maret 2025 lalu. Kebijakan ini tak hanya melampaui batas kewenangan institusi kepolisian, tapi menjadi ancaman besar bagi kebebasan pers dan demokrasi yang dijamin oleh institusi. 

Koalisi Kebebasan Berserikat dengan tegas menyerukan pencabutan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap pembela HAM dan aktivis pro-demokrasi. Hal ini memundurkan dan memperdalam regresi demokrasi, mempersempit kebebasan sipil, dan melanggar hak asasi manusia.

Merespons putusan majelis hakim di Pengadilan Militer di Jakarta, yang menjatuhkan vonis bersalah dan hukuman penjara terhadap tiga anggota TNI Angkatan Laut dalam kasus penembakan bos rental di Tangerang, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Dengan bergabung sebagai sukarelawan, keterampilan yang kamu miliki tidak hanya akan berkembang tetapi juga akan membantu memajukan misi kami dalam mendukung mereka yang menghadapi ketidakadilan dan penindasan.

Dengan bergabung bersama kami, kamu tidak hanya mendukung, tetapi menjadi suara bagi mereka yang suaranya dibungkam, menjadi cahaya di tengah kegelapan ketidakadilan, dan menjadi bagian dari perubahan nyata yang kita semua dambakan.

Negara harus memberikan perlindungan serta hak atas rasa aman terhadap jurnalis dan media dalam menjalankan tugasnya memberikan informasi untuk kepentingan publik. Bukan malah melanggengkan teror dengan membiarkan praktik intimidasi yang beruntun, pembiaran terhadap aksi teror atau menganggap remeh teror. Ini merupakan bentuk ketidakseriusan negara dalam melindungi jurnalis, demikian Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia dalam siaran pers hari ini (23/03).KKJ Indonesia juga menyesalkan pernyataan pejabat negara, dalam hal ini juru bicara Istana, yang telah mengeluarkan pernyataan yang tidak bertanggung jawab, tidak berempati dan tidak peka terhadap Cica, jurnalis TEMPO yang telah menerima teror kiriman bangkai kepala babi pada Rabu, 19 Maret 2025. Seharusnya pejabat publik memberikan pernyataan dan contoh komitmen penegakan hukum, serta menegaskan dukungan mengungkap pelaku teror, bukan malah menyudutkan korban.

Menanggapi maraknya teror, intimidasi, dan kekerasan atas aksi protes menolak pengesahan revisi UU TNI di Jakarta dan sejumlah kota lainnya di Indonesia, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia mengecam keras intimidasi berupa teror terhadap jurnalis perempuan sekaligus host siniar Bocor Alus Politik (BAP) Tempo, FCR. Tindakan ini menjadi ancaman nyata terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Indonesia. 

Menanggapi kasus pembunuhan di luar hukum tiga anggota polisi oleh personel TNI di Lampung, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: