“Mbok, kau mau lawan kejahatan ini dengan tanganmu, tapi kau tak mampu. Maka itu kau lawan dengan lidahmu. Kaupun tak mampu. Kemudian kau cuma lawan dengan hatimu. Setidak-tidaknya kau melawan.”
Momen peringatan 100 tahun Pramoedya Ananta Toer hari ini, 6 Februari 2025, harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa negara tidak lagi memenjarakan warga negara hanya karena berkarya atau bersuara secara damai seperti yang pernah dialami oleh Pram.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (PK2TL), Amnesty International Indonesia, dan Asia Justice and Rights (AJAR) mengecam kelalaian dan pengabaian negara dalam penuntasan peristiwa Talangsari. Tanggal 7 Februari 2025, menandai 36 tahun sejak terjadinya peristiwa Talangsari, sebuah peristiwa pelanggaran berat hak asasi (HAM) yang terjadi di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Lampung Timur yang mengakibatkan setidaknya 246 korban meninggal dunia, puluhan warga ditahan tanpa proses hukum, disiksa, dan dihilangkan secara paksa.
Kondisi hak asasi manusia (HAM) di 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung mengkhawatirkan karena tak mengalami kemajuan berarti dan melanjutkan kemunduran sebelumnya, kata Amnesty International Indonesia.
Jakarta, 21 Januari 2025
Merespons bebasnya Septia Dwi Pertiwi dari kasus pencemaran nama baik terhadap pimpinan sebuah perusahaan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Menanggapi kebijakan Penjabat Gubernur Jakarta yang menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) soal izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara di kantor pemerintah Daerah Khusus Jakarta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Merespons pernyataan Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa “desakan publik agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana harus diadili di peradilan sipil/umum tidak dapat dilaksanakan karena militer aktif,” Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Merespons kasus penembakan warga sipil yang melibatkan dua anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat 3 Januari 2025 yang menjustifikasi pembatasan kebebasan beragama di Indonesia dan menutup hak warga negara untuk tidak memiliki agama, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Merespons keputusan pemerintah Indonesia merepatriasi Mary Jane Veloso, perempuan yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia terkait kasus narkoba, ke Filipina, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Menanggapi rencana pemberian amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana, termasuk untuk kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penghinaan kepala negara/presiden dan kasus terkait Papua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: