Merespons bebasnya Septia Dwi Pertiwi dari kasus pencemaran nama baik terhadap pimpinan sebuah perusahaan, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Menanggapi kebijakan Penjabat Gubernur Jakarta yang menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) soal izin poligami bagi Aparatur Sipil Negara di kantor pemerintah Daerah Khusus Jakarta, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Merespons pernyataan Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) bahwa “desakan publik agar anggota TNI yang melakukan tindak pidana harus diadili di peradilan sipil/umum tidak dapat dilaksanakan karena militer aktif,” Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Menanggapi rencana pemberian amnesti kepada sekitar 44 ribu narapidana, termasuk untuk kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penghinaan kepala negara/presiden dan kasus terkait Papua, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada hari HAM Sedunia 10 Desember 2024, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:
Several incidents of unlawful police use of force involving less-lethal weapons occurred in Indonesia during 2024. Despite the Kanjuruhan football stadium tragedy of 2022, when the use of tear gas by police was found to be a major factor in triggering a stampede that led to the deaths of 135 people, the authorities have failed to put in place measures to ensure that any use of force, including in the context of peaceful protests, strictly complies with international human rights law and standards.
Setelah melakukan investigasi mendalam selama 3 bulan atas unjuk rasa damai yang terjadi di 14 kota pada 22 sampai 29 Agustus lalu, Amnesty International menyimpulkan adanya kebijakan polisi di balik berulangnya pemolisian kekerasan yang sistematis dan meluas.
Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) mengecam keras kriminalisasi terhadap anggota Pers Mahasiswa UKPM Catatan Kaki (UKPM CAKA) yang dilakukan oleh Rektor Universitas Hasanuddin, di mana karya-karya yang dihasilkan oleh lembaga pers mahasiswa harus dinilai sebagai produk jurnalistik.
Kepada Yth.
On 26 August 2024, Septia Dwi Pertiwi, a former worker at a tax and accounting services company in Jakarta, Indonesia, was arrested after a co-owner of her former company accused her of defamation under the Electronic Information and Transactions Law. She had criticized the company on social media for allegedly underpaying employees and neglecting their rights. She was recently detained for 25 days at the Pondok Bambu Detention Centre in Jakarta. She is now under city detention until 30 November 2024.
Pada 26 Agustus 2024, Septia Dwi Pertiwi, seorang mantan pekerja di sebuah perusahaan jasa perpajakan dan akuntansi di Jakarta, Indonesia, ditangkap setelah salah satu pemilik perusahaan menuduhnya melakukan pencemaran nama baik dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia mengkritik perusahaan tersebut di media sosial karena diduga kurang membayar karyawan dan mengabaikan hak-hak mereka. Dia sempat ditahan selama 25 hari di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, dan sekarang menjadi tahanan kota hingga 30 November 2024.
Menanggapi pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia periode 2024-2029, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, mengatakan: