Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia mengecam keras intimidasi berupa teror terhadap jurnalis perempuan sekaligus host siniar Bocor Alus Politik (BAP) Tempo, FCR. Tindakan ini menjadi ancaman nyata terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis di Indonesia. 

Pemerintah dan DPR menggelar rapat untuk percepatan pembahasan RUU TNI di hotel mewah berbintang 5 Fairmont Jakarta pada Jumat dan Sabtu, 14-15 Maret 2025. Padahal sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, mengaku RUU TNI tidak akan disahkan sebelum masa reses Lebaran 2025. Dia mengatakan, pengesahan RUU TNI baru bisa dilakukan paling cepat pada masa persidangan berikutnya. Di tengah sorotan publik terhadap revisi Undang-undang TNI, Pemerintah dan DPR justru memilih membahas RUU ini secara tertutup di hotel mewah pada akhir pekan.

Pemerintah sudah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi Undang-undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) kepada parlemen pada 11 Maret 2025. Dari DIM yang diserahkan, draft RUU TNI masih mengandung pasal-pasal bermasalah yang tetap akan mengembalikan dwi fungsi TNI dan menguatnya militerisme, demikian siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Over the past decade, many countries across the globe have experienced a gradual backsliding in their democracies, a trend parallel to the increasing popularity of authoritarian practices.

Responding to the 2-year-and-10-months prison sentence for hate speech against Christianity handed to a trans woman, Ratu Thalisa, in Indonesia’s North Sumatra Province over comments made on her TikTok channel, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said: 

Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, melakukan kunjungan tingkat tinggi ke Indonesia pada 4-7 Maret 2025 sebagai bagian dari kampanye global melawan meningkatnya tren praktik-praktik otoriter di dunia yang gejalanya sudah terlihat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

DPR berencana membahas revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan setelah sebelumnya Prabowo Subianto mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI untuk membahas Rancangan Revisi UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI). Dalam draft yang diperoleh oleh masyarakat sipil terdapat beberapa masalah krusial terutama kembali dihidupkannya Dwifungsi TNI.

Responding to the flogging of two university students in Indonesia’s Aceh province for having consensual same-sex sexual relations, Amnesty International Deputy Regional Director Montse Ferrer said:

Menanggapi peristiwa penarikan karya seni musik yang mengkritik kepolisian milik band Sukatani, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Responding to the recent raid, arrest, and detention of dozens of LGBTI people in a hotel in Jakarta, Amnesty International Indonesia’s Executive Director Usman Hamid said:

Momen peringatan 100 tahun Pramoedya Ananta Toer hari ini, 6 Februari 2025, harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa negara tidak lagi memenjarakan warga negara hanya karena berkarya atau bersuara secara damai seperti yang pernah dialami oleh Pram.

Kondisi hak asasi manusia (HAM) di 100 hari pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung mengkhawatirkan karena tak mengalami kemajuan berarti dan melanjutkan kemunduran sebelumnya, kata Amnesty International Indonesia.