Pada momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional, Selasa, 10 November 2026, Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS), yang terdiri atas berbagai organisasi masyarakat sipil, individu, serta keluarga korban pelanggaran berat HAM masa lalu, menggelar konferensi pers untuk menyampaikan sikap politik dan hukum terhadap penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto sekaligus mengawal proses menjelang pembacaan putusan gugatan terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, khususnya kepada almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah. Pembacaan putusan ini akan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada 17 November 2026 mendatang.
Hari Pahlawan semestinya menjadi momentum sakral untuk mengenang nilai-nilai keteladanan, keberanian, dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, serta mempertaruhkan hidup demi martabat dan kemanusiaan yang diwariskan bagi generasi mendatang. Bagi kami, peringatan 10 November 2026 bukan lagi Hari Pahlawan, melainkan telah berubah menjadi Hari Penjahat, ketika kesakralan kepahlawanan dirampas dan diperalat untuk kepentingan politik kekuasaan.
Bagaimana mungkin negara merayakan jasa para pahlawan, tetapi pada saat bersamaan justru memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, sosok yang rekam jejak kekuasaannya tidak dapat dilepaskan dari berbagai dugaan pelanggaran HAM berat, kekerasan negara, pembungkaman demokrasi, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme? Ironisnya, pada momentum yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh, termasuk RM Margono Djojohadikusumo, kakeknya sendiri. Penganugerahan ini semakin memperkuat pertanyaan publik mengenai transparansi, objektivitas, dan potensi konflik kepentingan, mengingat hubungan kekerabatan langsung antara penerima gelar dan Presiden sebagai pihak yang memberikan penghargaan.
Adapun proses persidangan perkara Nomor 151/G/PTUN.JKT telah berlangsung kurang lebih enam bulan, dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tercatat dalam berkas perkara. Dari rangkaian persidangan dan alat bukti yang diajukan, GEMAS menilai terdapat persoalan mendasar yang menunjukkan permasalahan substansi dan prosedur dalam penerbitan objek gugatan.
Selengkapnya dapat diakses melalui link berikut: https://kontras.org/hari-pahlawan-terkooptasi-kekuasaan-tolak-pemutihan-sejarah-soeharto-dan-politisasi-gelar-kepahlawanan/
Jakarta, 10 November 2026
Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto
Jane Rosalina (KontraS)
Dudy Agung Trisna (THEMIS)
M. Nabil Hafizhurrahman (LBH Jakarta)
Eva Nurcahyani (Indonesia Corruption Watch)
Muhamad Isnur (YLBHI)