Merespons pernyataan Presiden Prabowo bahwa aksi-aksi protes Indonesia Gelap dibiayai oleh koruptor, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:

Menanggapi dugaan serangan digital terhadap seorang aktivis demokrasi Neni Nur Hayati setelah mengkritik Gubernur Jawa Barat di media sosial, Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, mengatakan:

Laporan terbaru Amnesty International mengungkap adanya sekitar 50 kompleks penipuan daring yang beroperasi di Kamboja. Di tempat-tempat tersebut, ribuan orang dipaksa melakukan penipuan daring di bawah ancaman penyiksaan.

Bayangkan kalau sejarah Indonesia hanya ditulis dari sudut pandang dan untuk kepentingan penguasa. Kisah tentang korban, penyintas dan orang-orang hilang bisa-bisa tak lagi diceritakan. Saat penguasa menerbitkan ‘sejarah resmi’, bukan tak mungkin cerita-cerita para korban dianggap ‘sejarah liar’.

By: Usman Hamid (Executive Director of Amnesty International Indonesia)

Lebih dari 100 pembela HAM mengalami berbagai bentuk serangan di semester pertama 2025, kata Amnesty International Indonesia hari ini di Jakarta.

Berisi panduan untuk bergabung menjadi aktivis dalam grup aksi dan chapter

Responding to the government’s project to write an ‘official history’ led by Minister of Culture Fadli Zon, the executive director of Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, said:

Merespons pernyataan Staf Khusus Menteri HAM Thomas Harming Suwarta yang mengatakan bahwa Kementerian HAM akan mengajukan penangguhan penahanan bagi tujuh tersangka perusakan rumah yang warga setempat duga dijadikan sebagai tempat ibadah oleh pelajar Kristen di Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

Pemerintah Kamboja secara sengaja mengabaikan serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup perbudakan, perdagangan manusia, pekerja anak, dan penyiksaan yang dilakukan oleh geng kriminal dalam skala besar di lebih dari 50 kompleks penipuan online di negara tersebut, menurut laporan terbaru Amnesty International yang diterbitkan hari ini (26/06).

Pada Rabu, 18 Juni 2025 Komisi III DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Umum Pendapat (RDPU) mengenai RUU KUHAP. Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman berpendapat bahwa RUU KUHAP sebagai RUU paling partisipatif dalam proses penyusunannya. Komisi III DPR-RI mengklaim telah melakukan RDPU kurang lebih sebanyak 50 kali, termasuk dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP.

Responding to the arrest of 75 people in a raid on a gathering described by police as a “gay party” in the Indonesian city of Bogor, near the capital city of Jakarta, Amnesty International Indonesia’s Deputy Director Wirya Adiwena said: