Merespons pernyataan Presiden Prabowo bahwa aksi-aksi protes Indonesia Gelap dibiayai oleh koruptor, Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan:
“Pernyataan Presiden tersebut jelas merupakan bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan hak warga sipil untuk menyuarakan protes yang sah dan damai. Ini adalah upaya untuk mendelegitimasi gerakan masyarakat sipil dengan melontarkan klaim yang tidak berdasar ke publik luas. Apa yang dikatakan oleh Prabowo tersebut tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan.
Taktik seperti ini mirip seperti yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump di Amerika Serikat, yang sering kali menyebarkan informasi yang tidak benar tentang pencari suaka dan kelompok migran untuk mendelegitimasi hak-hak mereka.
Ini juga bukan kali pertama presiden menyudutkan suara-suara kritis dari masyarakat. Sebelumnya Prabowo juga menyerang kredibilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan tuduhan membawa kepentingan asing dan misi adu domba saat masyarakat sipil mengawasi jalannya pemerintahan. Alih-alih mendengar dan menanggapi substansi kritik dari rakyat, presiden justru memilih menyerang motif dan kredibilitas para pengkritiknya.
Lebih lanjut, sikap presiden yang terus-menerus mengarahkan tudingan kepada LSM, aktivis, dan gerakan sipil justru dapat mendelegitimasi kritik dan keresahan masyarakat atas kondisi sosial dan kebijakan pemerintah. Ini menciptakan narasi yang berbahaya, seolah-olah siapa pun yang mengkritik negara adalah musuh, antek asing, atau kaki tangan koruptor. Ini adalah retorika khas rezim otoriter yang takut pada transparansi dan pertanggungjawaban publik.
Presiden harus segera berhenti melontarkan klaim yang tidak berdasar terkait gerakan masyarakat sipil serta menjamin dan membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk menyampaikan kritik secara sah dan damai di Indonesia.”
Latar belakang
Saat berpidato di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo pada hari Minggu (20/7), Presiden Prabowo menyinggung gerakan-gerakan masyarakat sipil seperti demo Indonesia Gelap dan tagar #KaburAjaDulu. Prabowo menuding aksi-aksi itu direkayasa dan dibiayai oleh koruptor.
Dalam pidatonya, presiden ketika itu menyinggung ada usaha dari pihak-pihak yang menggunakan teknologi, uang, media sosial, membayar pakar-pakar, nyinyir, untuk menghidupkan pesimisme.
“Saya geleng-geleng kepala, ada orang-orang yang berperan sebagai orang pintar, berperan sebagai pemimpin, tapi yang disebarkan adalah pesimisme. Indonesia gelap, kabur aja deh. Kabur aja lu!” kata Prabowo.
“Dan ternyata memang ini adalah rekayasa. Ini dibuat-buat, ini dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Indonesia selalu miskin. Koruptor-koruptor itu yang biayai demo-demo itu. Indonesia gelap…Indonesia gelap. Sori ye, Indonesia cerah, masa depan Indonesia cerah!” lanjut Prabowo.
Menurut laporan media, setidaknya ini kali kedua Prabowo menyinggung demo Indonesia Gelap. Sebelumnya, saat berpidato di Kongres Partai Demokrat di Jakarta pada 25 Februari lalu, dia bertanya-tanya mengapa ada ungkapan “Indonesia Gelap”. “Saudara-saudara yang muda-muda, yang melihat Indonesia gelap itu siapa?” tanya Prabowo saat itu.
Indonesia Gelap adalah tema yang diusung dalam rangkaian demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai kota di Indonesia pada 17-21 Februari lalu. Saat itu viral pula tagar #IndonesiaGelap di media sosial. Rangkaian demo tersebut menyoroti berbagai polemik yang ditimbulkan rezim Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama mereka menjabat sejak 20 Oktober 2024. Massa aksi saat itu juga menolak sejumlah kebijakan pemerintah, terutama terkait efisiensi anggaran dan menolak revisi Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara terkait konsesi tambang untuk perguruan tinggi serta mendorong pengesahan UU Perampasan Aset.
Di awal tahun 2025 pula para warganet media sosial X meramaikan percakapan daring dengan tagar #KaburAjaDulu, berupa wacana meninggalkan Indonesia karena sebagai ungkapan kekecewaan seiring banyaknya kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo yang tidak pro-rakyat.
Ini merupakan kesekian kalinya Prabowo melontarkan pernyataan yang menyudutkan gerakan masyarakat sipil. Saat berpidato dalam rangka Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu di Jakarta, dia menyebut ada kekuatan asing yang membiayai lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengadu domba. “Ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang, dengan uang, mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya adalah penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri,” ujar Prabowo saat itu. (*)