DI ASIA PASIFIK, Masyarakat di berbagai negara turun ke jalan untuk melakukan protes terhadap ketidakadilan, perampasan, dan diskriminasi. Sayangnya, di beberapa negara seperti Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Thailand, mereka sering dihadapkan pada penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat, bahkan hingga menyebabkan kematian.
Situasi HAM Global
- Laporan Tahunan Amnesty International untuk tahun 2022 menyoroti adanya standar ganda dalam hak asasi manusia di seluruh dunia, dan kegagalan komunitas internasional untuk bersatu dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai universal yang konsisten
- Respons dari negara-negara barat atas agresi Rusia terhadap Ukraina timpang dengan tindakan yang bermakna terhadap pelanggaran serius oleh beberapa sekutu mereka, termasuk Israel, Arab Saudi, dan Mesir.
- Hak-hak perempuan dan kebebasan untuk bersuara di bawah ancaman saat negara gagal melindungi dan menghormati hak-hak di dalam negeri.
- Amnesty International menekankan bahwa sistem internasional yang berbasis aturan harus didasarkan pada hak asasi manusia dan diterapkan untuk semua orang, di mana saja.
Situasi HAM di Indonesia
- Aparat keamanan berulang kali menggunakan kekuatan berlebihan untuk membubarkan aksi protes, termasuk kepada masyarakat setempat yang menentang operasional pertambangan.
- Tindakan keras terhadap perbedaan pendapat politik di Provinsi Papua dan Papua Barat terus berlanjut. Puluhan Orang Asli Papua (OAP) ditangkap dan beberapa menghadapi dakwaan dengan hukuman penjara yang lama.
- Kebebasan berekspresi terus dibatasi karena pembela hak asasi manusia, jurnalis, dan lainnya menjadi sasaran serangan fisik maupun digital, serta ditangkap dan diadili berdasarkan undang-undang yang represif.
- Pasukan aparat keamanan melakukan pembunuhan di luar hukum, termasuk di Papua dan Papua Barat, dengan tingkat impunitas yang tinggi.
Tahun 2022 menandai titik balik bagi dunia, terutama dalam konteks kebangkitan aliansi Atlantik yang menunjukkan kolaborasi antara Amerika Serikat dan kekuatan Barat lainnya. Namun, meskipun ada perubahan dalam tatanan internasional, tidak ada perubahan untuk hak asasi manusia yang terus merosot.
Agresi Rusia semakin mengganggu kestabilan sistem multilateral internasional yang telah terlemahkan oleh negara-negara kuat yang melanggar hukum internasional dengan impunitas selama beberapa dekade. Hal ini mengalihkan perhatian dari krisis iklim, konflik berkepanjangan lainnya, dan penderitaan manusia di seluruh dunia.
Respon Barat terhadap invasi Rusia ke Ukraina juga menunjukkan standar ganda mereka sendiri, dan kegagalan mereka dalam menangani begitu banyak pelanggaran Piagam PBB lainnya. Ini hanya meningkatkan ketidakstabilan dan impunitas.
Dalam peringatan ke-75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 2023, kita harus menyadari bahwa dunia ini membutuhkan tatanan internasional berbasis aturan yang efektif dan konsisten. Para pemimpin dunia harus mengambil langkah konkret untuk menegakkan hak asasi manusia.
Mari pastikan bahwa tahun 2023 menjadi titik balik untuk menghormati hak asasi manusia, bukan hanya kata-kata kosong.
INDONESIA: KEKERASAN BERLEBIHAN OLEH APARAT, UNDANG-UNDANG REPRESIF, DAN TINGKAT IMPUNITAS YANG TINGGI.
Pada bulan Juni, parlemen menyetujui undang-undang yang membagi Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi tiga wilayah administratif yang lebih kecil. Meski pemerintah menyatakan bahwa keputusan ini akan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, beberapa pihak khawatir ini akan meningkatkan kehadiran militer dan memicu protes di wilayah yang sudah lama bergolak dengan gerakan pro-kemerdekaan.
Sementara itu, pada bulan Desember, DPR juga menyetujui undang-undang hukum pidana baru yang merugikan hak-hak warga negara, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat secara damai, serta hak privasi dan reproduksi seksual. Undang-undang baru ini, yang akan menggantikan hukum pidana sebelumnya dalam tiga tahun ke depan, juga mengancam dengan hukuman penjara bagi mereka yang menghina pejabat negara dan mempidanakan demonstrasi tanpa izin. Selain itu, undang-undang ini juga mengkriminalisasi hubungan seks di luar nikah, yang berpotensi disalahgunakan sebagai alat untuk menargetkan komunitas LGBTI atau korban kekerasan seksual.
Kasus serangan fisik dan digital terhadap 150 pembela hak asasi manusia atau organisasi dilaporkan selama tahun ini
Insiden dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, yang melibatkan 41 korban, yang tercatat sepanjang tahun.
Jumlah total korban dugaan pembunuhan di luar hukum di Papua dan Papua Barat sejak Februari 2018.
Tahun 2022 disertai dengan konflik yang baru dan berkepanjangan yang menyebabkan tragedi mengerikan, termasuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Orang-orang yang mencoba melarikan diri dari konflik dan krisis lainnya seringkali tidak diperlakukan secara manusiawi. Selama tahun itu, dunia internasional bereaksi beragam terhadap kekerasan yang terjadi, dengan beberapa mengutuk, beberapa mendukung, dan banyak yang mengabaikan.
Krisis ekonomi juga mempengaruhi harga pangan dan bahan bakar yang melambung, meningkatkan tekanan pada layanan kesehatan dan sosial. Kelompok marginal, termasuk perempuan, anak perempuan, dan komunitas LGBTI, menghadapi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Sayangnya, pemerintah gagal membantu masyarakatnya saat mereka semakin terpuruk.
Laporan Amnesty International 2022/23 membahas isu-isu tersebut secara global dan regional, menganalisis situasi hak asasi manusia di 156 negara pada tahun 2022 dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan pihak lain untuk mengatasi tantangan tersebut dan memperbaiki kehidupan banyak orang di seluruh dunia. Laporan ini penting untuk dibaca oleh pemimpin pemerintahan, pembuat kebijakan, advokat, aktivis, dan siapa saja yang peduli dengan hak asasi manusia.
Bergabung jadi pendukung Amnesty International
Dapatkan kabar terbaru dan konten edukatif terkait HAM