Korea Utara merupakan salah satu dari sedikit negara yang melaporkan tidak adanya kasus penularan Covid-19. Pekan lalu, pemimpin tertinggi negara ini, Kim Jong-un mengumumkan bahwa negaranya telah berhasil mencegah pandemi ini. Korea Utara memang telah menutup seluruh perbatasannya untuk semua pengunjung mancanegara sejak bulan Januari, langkah serupa yang diambil ketika wabah Ebola merebak di Afrika Barat pada 2014-2015.
Hanya ada sedikit informasi yang dapat diketahui tentang sistem layanan kesehatan di Korea Utara, namun kemampuannya untuk mencegah penularan pandemi COVID-19 jelas membuat negara ini layak untuk diperhatikan, terutama tentang bagaimana otoritas Korea Utara mengoperasikan kebijakan kesehatannya.
Amnesty International berbincang-bincang dengan dua tenaga kesehatan profesional asal Korea Utara, Kim dan Yim, yang kini tinggal dan bekerja di Korea Selatan. Kim adalah seorang dokter, sementara Yi adalah apoteker. Ternyata, keduanya meyakini bahwa orang-orang Korea Utara memiliki “kekebalan” tertentu terhadap sejumlah epidemi. Namun demikian, ada beberapa faktor yang dapat membuat sistem kesehatan negara itu menjadi sangat rentan.
Korea Utara relatif “aman” dari COVID-19
“Karena Korea Utara beberapa kali sempat terpuruk akibat berbagai epidemi yang tak henti-henti, masyarakat di sana akhirnya membentuk ‘kekebalan mental’ sehingga mereka dapat menghadapi wabah tanpa rasa takut. Hal yang sama juga mereka terapkan dalam menghadapi wabah COVID-19,” kata Yi.
“Bukan karena mereka punya kekebalan biologis tertentu, tapi karena selama bertahun-tahun mereka menghadapi berbagai epidemi secara terus-menerus, sehingga mereka tidak lagi peduli.”
Yi menyebutkan beberapa wabah yang pernah menyerang Korea Utara, termasuk wabah kudis dan campak pada tahun 1989, dan munculnya kembali kolera, tifus dan paratifoid sejak tahun 1994. Setelah tahun 2000, wabah SARS, ebola, flu burung dan MERS juga mengancam Korea Utara.
Namun, fakta bahwa tidak ada kasus penularan COVID-19 yang dilaporkan Korea Utara dapat dikaitkan dengan ketatnya pengawasan dan pembatasan signifikan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara terhadap kebebasan berekspresi masyarakatnya.
“Warga Korea Utara sangat sadar bahwa ketika melakukan kontak dengan keluarga atau teman yang tinggal di Korea Selatan, selalu ada kemungkinan mereka akan disadap. Jika mereka melakukan kontak melalui panggilan telepon maupun menulis surat, mereka selalu berasumsi bahwa orang lain mendengarkan atau membaca percakapan mereka. Mereka tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun tentang hal-hal terkait COVID-19, karena hal tersebut justru akan mengancam nyawa mereka,” kata Yi.
Menjamin sanitasi yang memadai dan perawatan yang terjangkau untuk semua
Krisis pangan Korea Utara pada 1990-an, yang dikenal sebagai Arduous March, telah menyebabkan perubahan mendasar dalam sistem kesehatan mereka.
Yi menjelaskan, “Sebelum adanya Arduous March, para pekerja media profesional benar-benar mengabdikan diri untuk pekerjaan mereka, persis seperti slogan ‘rasa sakit pasien adalah rasa sakitku’ dan ‘Perlakukan pasien seperti keluarga’. Tetapi dengan munculnya krisis ekonomi, Korea Utara tidak lagi memberikan gaji, bertahan hidup adalah hal yang berat. Para tenaga medis harus realistis dan mengesampingkan protokol kesehatan yang baik.”
Kondisi tersebut mengakibatkan perubahan signifikan yang efektif, termasuk sistem kesehatan berbayar di samping pelayanan kesehatan gratis. Otoritas Korea Utara membuka apotek-apotek di luar rumah sakit sehingga orang harus membayar untuk mendapatkan obat.
Banyak masyarakat yang tidak dapat memperoleh standar kehidupan yang layak, yang di dalamnya mencakup akses terhadap makanan, air , sanitasi, perumahan dan kesehatan. Kelompok kelas menengah yang saat itu baru bermunculan mulai mengubah sistem alokasi akses kesehatan. Sistem tersebut telah membuat kelompok miskin makin sulit mengakses perawatan kesehatan yang memadai.
“Perawatan medis gratis masih ada, dalam artian rumah sakit tidak mengenakan biaya yang mahal. Tapi makin banyak kelompok masyarakat yang bersedia membayar mahal untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik,” kata Kim. “Di Korea Selatan, selama Anda membayar, Anda dapat memilih rumah sakit dan metode perawatan yang Anda mau. Tapi di Korea Utara tidak demikian. Kita tidak bisa memilih. ‘Jika Anda tinggal di wilayah A, maka Anda harus ke Rumah Sakit B’, harus seperti itu. Sekarang, jika orang ingin ke rumah sakit dan memilih dokter yang mereka inginkan, mereka akan dikenakan biaya tambahan.”
“Di masa lalu, dokter hanya harus merawat pasien di daerah yang ditugaskan. Terlepas dari berapa jumlah pasien yang mereka tangani, para dokter menerima gaji tetap dari rumah sakit. Tidak ada pengecualian. Tapi di masa sekarang, banyak pasien bersedia memberi uang lebih. Hal tersebut telah mengubah motivasi para tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya.”
Warga Korea Utara, seperti semua penduduk lainnya, memiliki hak atas level kualitas perawatan kesehatan tertinggi yang mereka inginkan. Meskipun ini tak berarti semua layanan kesehatan harus gratis, munculnya skema pembayaran yang tak teregulasi ini memunculkan pertanyaan apakah layanan kesehatan akan tetap terjangkau untuk semua kalangan.
Komunitas internasional dan hak atas kesehatan di Korea Utara
Yi dan Kim meyakini bahwa pelatihan medis di Korea Utara memiliki standar yang tinggi dan para tenaga medis sangat berkomitmen dalam melayani pasien. Satu-satunya hambatan besar adalah kurangnya bahan-bahan kebutuhan medis untuk menjaga sistem itu tetap berjalan. Hal ini karena adanya sanksi yang dikenakan oleh komunitas internasional.
“Dukungan dan bantuan kemanusiaan datang dan pergi tergantung pada kondisi politik antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Saya pribadi berharap ada dukungan tetap dari komunitas internasional, seperti bantuan obat-obatan yang digunakan untuk mengobati TBC, terlepas dari situasi politik yang terjadi,”kata Kim. “Kebutuhan medis yang sangat dibutuhkan seluruhnya dibeli melalui impor dari komunitas internasional dan negara-negara yang masuk daftar negara yang dikenakan sanksi oleh Amerika.”
Yi membenarkan: “Fasilitas kesehatan berhenti beroperasi karena bahan baku seperti bensin untuk listrik dan bahan-bahan untuk produksi obat kurang. Ini hanya masalah materi. Jika pasokan bahan-bahan ini mencukupi, Korea Utara akan mampu menyelesaikan sendiri krisis kesehatan masyarakatnya dengan lancar.”
Oleh karena itu, komunitas internasional harus berusaha untuk memastikan hak kesehatan setiap warga di Korea Utara, termasuk dengan cara membuka akses kesehatan yang lebih adil bagi semua orang di negara tersebut. Sanksi ekonomi tidak boleh diterapkan dengan cara yang dapat membahayakan hak-hak warga Korea Utara. Seluruh kebijakan yang dibuat harus dapat menjamin bahwa semua individu di Korea Utara bisa mendapatkan obat-obatan yang mereka butuhkan. Pembatasan pengiriman barang dan bahan medis ke Korea Utara tidak boleh digunakan sebagai instrumen tekanan politik dan ekonomi.
Kerjasama internasional dalam hal penyediaan nutrisi, air dan sanitasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa Korea Utara siap menghadapi wabah, seperti COVID-19, di masa depan. Wabah semacam ini dapat disebabkan oleh penyakit yang berkaitan dengan makanan dan air yang tidak bersih, dan lebih mudah menyerang orang-orang yang sudah menderita gizi buruk.
Pemerintah Korea Utara, di sisi lain, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang-barang yang disediakan untuk tujuan kemanusiaan benar-benar digunakan untuk tujuan tersebut dan disalurkan secara gratis, tidak digunakan untuk keuntungan pribadi. Pihak berwenang harus sepenuhnya bekerja sama dengan organisasi-organisasi penyedia bantuan kemanusiaan, memberikan mereka hak akses ke semua wilayah membutuhkan bantuan tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa bantuan yang diberikan memang menjangkau orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
* Untuk melindungi identitas para individu yang dimintai keterangan, Amnesty International hanya menyebutkan nama belakang mereka