Laporan & riset

Kami memproduksi riset secara independen dengan metode verifikasi yang ketat.

Riset-riset kami mengekspos kejahatan, mengidentifikasi pola pelanggaran HAM, dan menjadi dasar kampanye kami.


Laporan Tahunan: Situasi Hak Asasi Manusia Global

Laporan tahunan amnesty international indonesia 2020/21

Tahun 2020 menjadi saksi kebencian rasial, kekerasan, patriarki, dan ketidaksetaraan, tapi juga menunjukkan tekad orang membela hak dan berupaya pulih dari pandemi. Laporan ini merangkum situasi HAM dunia tahun 2020 dari 149 negara.

Laporan tahunan amnesty international indonesia 2021/22

Tahun 2021 adalah tahun harapan dan janji. Analisis ini mengeksplorasi tiga tren utama yang muncul dari penelitian HAM pada tahun 2021: kesehatan dan ketidaksetaraan, ruang sipil, dan dorongan balik yang dilakukan negara-negara belahan Utara terhadap pengungsi dan migran.

Laporan tahunan amnesty international indonesia 2022/23

Laporan Tahunan Amnesty International untuk tahun 2022 menyoroti adanya standar ganda dalam hak asasi manusia di seluruh dunia, dan kegagalan komunitas internasional untuk bersatu dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai universal yang konsisten

Laporan tahunan amnesty international indonesia 2023/24

Pada tahun 2023, konflik dan pelanggaran hukum internasional meningkat. Gagalnya sistem internasional dalam mengatasi konflik menempatkan kita ke dalam era tanpa supremasi hukum internasional yang efektif. Warga sipil yang terlibat dalam konflik terpaksa menanggung akibatnya. Perubahan yang cepat dalam teknologi kecerdasan buatan menciptakan lahan subur bagi diskriminasi, rasisme, dan perpecahan.

Laporan tahunan amnesty international indonesia 2024/25


Agenda HAM untuk Pemerintah Terpilih

Jelang Pemilu 2019 dan 2024, kami merilis keluaran riset berisi agenda Hak Asasi Manusia (HAM) untuk perbaikan situasi HAM di Indonesia.

Rights now: prioritas pemenuhan ham jelang pemilu (2019)

© TEMPO/Imam Sukamto

Menyambut Pemilu 2019, kami mengimbau pemenuhan HAM melalui rekomendasi berbentuk 9 Agenda HAM.

Kesetaraan, kebebasan, keadilan: rekomendasi tiga agenda ham (2023)

© AI Indonesia

Jelang Pemilu 2024, kami merekomendasikan 3 Agenda HAM untuk perbaikan situasi hak asasi di Indonesia.


Riset tentang Situasi Hak Asasi Manusia di Indonesia

sudah kasi dia mati: pembunuhan di luar hukum dan impunitas di papua (2018)

© Pixabay

Kami mencatat pembunuhan di luar hukum dan impunitas yang terjadi di Papua selama bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian.

Perburuan emas: rencana penambangan di blok wabu papua (2022)

© AI Indonesia

Kami meneliti situasi pelanggaran HAM di Papua yang berpotensi diperparah proyek pertambangan emas di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Meredam suara, membungkam kritik: tergerusnya kebebasan sipil
(2022)

© Amnesty International Indonesia

Laporan ini mencermati pola represifitas dengan bersumber pada kasus-kasus yang dicatat antara Januari 2019 sampai Mei 2022.


Laporan Global tentang Hukuman Mati dan Eksekusi

Laporan global hukuman mati 2019/20

© Amnesty International Indonesia

Laporan global hukuman mati 2020/21

© Amnesty International Indonesia

Laporan global hukuman mati 2021/22

© Amnesty International Indonesia

Laporan global hukuman mati 2022/23

© Amnesty International Indonesia

Laporan global hukuman mati 2023/24

© Amnesty International Indonesia

Laporan global hukuman mati 2024/25

© Amnesty International Indonesia


Submisi ke Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

submisi ke united nation human rights council
(UNHRC) (2024)

© Amnesty International Indonesia

Rekomendasi terkait hak sipil dan politik untuk pemerintah Indonesia di masa persidangan Komite HAM PBB.

Submisi ke un committee on economic, social, and cultural rights (ecosoc) (2024)

© Cameron Thomsen / Shutterstock.com

Rekomendasi terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya untuk pemerintah Indonesia di masa persidangan 2024.

Submisi ke committee on the elimination of discrimination against women (CEDAW) (2020)

© TEMPO/STR/Eko Siswono Toyudho

Rekomendasi terkait hak perempuan
pada sesi persidangan
Komite CEDAW Juli 2020.