Amnesty International mengumpulkan bukti baru bahwa militer Myanmar terus melakukan kekejaman terhadap etnis minoritas di bagian utara negaranya. Tak hanya militer, masyarakat di wilayah itu juga menderita akibat serangan beberapa kelompok bersenjata. Tidak ada tanda-tanda konflik akan mereda, sehingga diperkirakan jumlah pelanggaran akan terus meningkat.
Sebuah laporan baru berjudul Terjebak di Tengah: Kekejaman Terhadap Warga Sipil di Wilayah Konflik Shan bagian Utara, Myanmar (Caught in the middle”: Abuses against civilians amid conflict in Myanmar’s northern Shan State), menjelaskan secara rinci kondisi warga sipil yang menyedihkan karena ditangkap secara semena-mena, ditahan, dan disiksa aparat militer. Laporan ini juga menyoroti taktik brutal kelompok etnis bersenjata dalam menghadapi aparat militer dan kelompok bersenjata lainnya untuk menguasai wilayah setempat.
“Aparat militer Myanmar tak henti-hentinya dan dengan sangat kejam melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil di bagian utara Wilayah Shan, tanpa kemungkinan tersentuh hukum,” ucap Nicholas Bequelin, Direktur Amnesty Internasional untuk Asia Tenggara dan Asia Timur. “Tentara—lebih penting lagi, para komandan—memberlakukan warga sipil secara brutal tanpa adanya pertanggungjawaban.”
Amnesty International mendokumentasikan kejahatan perang dan pelanggaran militer lainnya terhadap etnis Kachin, Lisu, Shan, dan Ta’ang dalam dua misi lapangan di wilayah tersebut pada Maret dan Agustus 2019.
Warga yang berbicara kepada Amnesty Internasional berulang kali menceritakan peran Divisi Infantri Ringan ke-99 (99th Light Infantry Division /LID) dalam banyak pelanggaran. Unit -unit dalam LID ke-99 terlibat dalam beberapa tindakan kejam terburuk terhadap etnis Rohingya di wilayah Rakhine sejak Agustus 2017. Mereka juga terlibat dalam kejahatan perang dan pelanggaran serius lainnya di Myanmar utara pada 2016 dan awal 2017.
“Di manapun Divisi Infantri Ringan ke-99 ditugaskan, ada pola pelanggaran dan kejahatan besar yang sama. Ini menunjukkan pentingnya aksi internasional untuk menuntut pertanggungjawaban aparat militer Myanmar—khususnya para jenderal senior.”
Pelanggaran berlanjut bahkan setelah aparat militer mengumumkan gencatan senjata secara sepihak (sudah tak berlaku lagi) pada Desember 2018. Eskalasi pertengkaran terbaru di wilayah ini—yang pemerintah Myanmar kaitkan dengan perdagangan narkotika ilegal tapi oleh kelompok etnis bersenjata dikaitkan dengan serangan-serangan militer—memunculkan laporan-laporan pelanggaran baru. Sementara itu, upaya perdamaian jalan di tempat dan tampaknya tidak akan maju mengingat semua pihak akan berfokus pada pemilihan umum 2020.
Pola berulang kekejaman militer
Tahun lalu, tentara Myanmar melanggar hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter, khususnya di wilayah perkotaan paling utara di Wilayah Shan. Pelanggaran terus berlangsung bahkan setelah aparat militer mengumumkan gencatan senjata secara sepihak di area tersebut pada 21 Desember 2018.
Tentara menahan warga sipil—banyak di antara mereka anak laki-laki dan pria dewasa—dan kerap menyiksa dan memperlakukan mereka secara buruk dan kejam. Sebagian dituduh terafiliasi kelompok bersenjata khusus hanya karena etnis mereka. Ini menunjukkan iklim kecurigaan, diskriminasi, dan penghukuman sewenang-wenang yang dialami etnis Kachin, Shan, Ta’ang, dan komunitas etnis minoritas lainnya di tangan militer Myanmar. Aparat militer juga melepas tembakan ke area sipil tanpa pandang bulu, membunuh dan melukai masyarakat serta merusak rumah dan properti.
Pada 11 Maret 2019, tentara dari LID ke-99 menahan dan menyiksa dua warga desa etnis Kachin di wilayah perkotaan Kutkai. Ketika penduduk laki-laki sedang berlayar, pertengkaran terjadi antara aparat militer dan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA). Salah seorang di antara mereka, berusia 35, mengingat apa yang terjadi ketika mereka berhadapan dengan kelompok tentara:
“[Seorang tentara bertanya] ‘Apakah kamu KIA?’ Saya jawab ‘tidak’, lalu mereka mulai memukuli dan menendangi kami. Mereka memaksa saya melepas pakaian [dan] meletakkan pisau ke leher saya… Lalu mereka memaksa saya berjongkok dengan jari di lutut… Mereka mengatakan jika saya bergerak, mereka akan memotong jari-jari saya… Mereka menaruh granat dalam mulut saya… Saya sangat takut jika bergerak, granat akan meledak.”
Dalam beberapa kasus, orang dibawa ke markas militer dan ditahan secara incommunicado selama tiga bulan. Mereka tidak bisa menghubungi keluarga atau pengacara mereka. Dalam satu kasus yang dicatat Amnesty International, seorang laki-laki berusia 18 tahun dan seorang anak berusia 14 tahun disuruh kerja paksa, antara lain menggali parit, ketika mereka ditahan di markas militer kota Kutkai.
Sebelum dibawa ke markas, laki-laki berusia 18 tahun tersebut dipukuli, lalu disiksa. Ia mengatakan: “Mereka bertanya apakah saya adalah tentara [KIA]… Saya terus-menerus menjawab tidak, lalu mereka menutupi kepala saya dengan tas plastik [dan] mengikatnya erat-erat ke belakang. Mereka bertanya apakah saya kenal tentara yang berasal dari desa. Mereka melakukannya enam atau tujuh kali, setiap kali selama dua atau tiga menit. Saya tidak bisa bernafas.”
Kelompok etnis bersenjata juga melakukan kekejaman terhadap warga sipil
Warga sipil terus-menerus terjebak di antara kelompok etnis bersenjata yang menculik, menahan, dan terkadang menyiksa anak laki-laki dan pria dewasa. Mereka sering menuduh warga mendukung kelompok bersenjata lawan. Amnesty International mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), Militer Wilayah Shan-Utara (SSA-N), Militer Wiilayah Shan-Selatan (SSA), dan Militer Pembebasan Nasional Ta’ang (TNLA).
Kelompok bersenjata memerintahkan warga sipil kerja paksa. Amnesty International menemukan warga sipil dipaksa bekerja sebagai pembawa barang, membawa barang-barang milik anggota kelompok bersenjata dan mengarahkan mereka ke desa-desa lain selama pertempuran berlangsung, membahayakan hidup mereka sendiri. Warga juga mengatakan kepada Amnesty International bahwa kelompok bersenjata seringkali memeras dengan meminta makanan dan uang dari mereka, serta mengancam siapapun yang menolak dengan kekerasan.
“Kelompok bersenjata bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap warga, yang meliputi penculikan, kerja paksa, dan pemukulan. Kami meminta semua pihak untuk berhenti menarget masyarakat biasa, dan sebisa mungkin bertempur jauh dari area tempat tinggal penduduk,” ucap Nicholas Bequelin.
Warga sipil membayar harganya
Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumahnya tahun lalu ketika pertempuran bergerak mendekati wilayah penduduk. Banyak orang harus berpindah beberapa kali. Seorang perempuan menyatakan kepada Amnesty International bahwa ia meninggalkan rumahnya sebanyak empat kali pada Maret 2019.
Penduduk desa sering kabur ke tempat penampungan sementara seperti gereja dan biara hingga pertempuran pindah ke area lain. Tempat penampungan jangka pendek ini membuat pekerja kemanusiaan sulit memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kondisi ini diperparah kebijakan pemerintah dan militer yang membatasi akses terhadap bantuan kemanusiaan.
Bahkan mereka yang melarikan diri tetap tidak aman. Sejak 2018, jumlah warga sipil yang terbunuh atau terluka meningkat karena ranjau darat atau perangkat peledak buatan.
Amnesty International mengundang semua pihak untuk menghormati hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, melindungi warga sipil, dan memastikan akses bantuan kemanusiaan tetap lancar. Kelompok bersenjata harus menghentikan kekerasan dan intimidasi terhadap warga sipil dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menghindari area tempat tinggal penduduk.
“Mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang harus diadili, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Panglima Militer Myanmar,” ujar Nicholas Bequelin. “Tentara dan komandan kelompok etnis bersenjata juga harus diinvestigasi dan dimintai pertanggungjawaban untuk kejahatan perang.”
“Sudah terlalu lama Dewan Keamanan PBB bergeming sementara warga sipil ditelantarkan di dalam lingkaran kekerasan yang tak ada hentinya. Inilah waktunya Dewan Keamanan berhenti menunda-nunda dan segera melaporkan situasi Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional.”
Untuk informasi lebih lanjut atau untuk membuat janji wawancara, silakan hubungi:
Elliott Fox Regional Media Manager – Southeast Asia & the Pacific
Telpon genggam/ Whatsapp: +66 (0) 94 132 2870.
Email: [email protected] twitter: @ejlfox
Atau Kantor Media Amnesty International di London, UK, melalui: +44 20 7413 5566 atau email: [email protected] twitter: @amnestypress International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London WC1X