Syamsul Bahri dan Samsir: Petani Pejuang Lingkungan Diadili

Syamsul Bahri dan Samsir, bapak dan anak yang tergabung dalam sebuah kelompok tani di Sumatera Utara, akan mulai menjalani persidangan atas tuntutan pidana yang diduga tidak benar dan terkait dengan aktivitas mereka sebagai pembela hak asasi manusia (HAM) atas lingkungan. Dalam kasus ini, mereka sempat ditahan selama 14 hari sebelum pihak kepolisian mengabulkan penangguhan penahanan pada 24 Februari. Mereka dijadwalkan menjalani sidang pertama pada 29 Maret. Dengan adanya dugaan kriminalisasi terhadap mereka, perlu dipastikan bahwa Syamsul Bahri dan Samsir mendapatkan peradilan yang adil, dengan penuntutan yang dilaksanakan secara independen serta berdasarkan bukti yang cukup dan kredibel.

AMBIL TINDAKAN: TULIS PERMOHONAN DALAM BAHASAMU SENDIRI ATAU GUNAKAN CONTOH SURAT INI

Dr. H. ST. Burhanuddin, SH., MH

Jaksa Agung Republik Indonesia

Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia (12160)

Email: [email protected] dan [email protected]


Kepada Yth.

Jaksa Agung Republik Indonesia

Dr. H. ST. Burhanuddin, Sh., MH

Di Tempat

Dengan hormat,

Melalui surat ini, saya menyampaikan kekhawatiran terkait kasus yang menimpa bapak dan anak yang tergabung dalam Kelompok Tani Nipah di Sumatra Utara, Syamsul Bahri dan Samsir, yang menghadapi tuntutan pidana di tengah aktivitas mereka dalam melestarikan lingkungan dan membela hak akses asas tanah. Mereka dibawa ke pengadilan atas tuduhan yang diduga tidak benar dan bertujuan untuk menghalangi kerja kelompok tani dalam merehabilitasi hutan mangrove di wilayah hutan provinsi tersebut dan membela hak mereka atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Syamsul Bahri dan Samsir dituduh melakukan kekerasan atas tuduhan seorang pria, yang disebut oleh saksi mata sebagai tuduhan yang tidak benar. Meskipun penangguhan penahanan mereka telah dikabulkan, saya merasa resah dengan tuduhan terhadap mereka, terutama dalam konteks kerja mereka sebagai pembela HAM atas lingkungan, yang semakin sering menghadapi kriminalisasi, ancaman, dan intimidasi dalam upaya mereka untuk mempromosikan dan melindungi HAM.

Seperti yang Anda ketahui, Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.” Oleh karenanya, kriminalisasi terhadap Syamsul Bahri dan Samsir tidak hanya melanggar hak mereka sebagaimana dilindungi oleh UU, tetapi juga menempatkan hak-hak dan kerja-kerja para pembela HAM di Indonesia, termasuk individu-individu yang secara damai membela hak mereka atas tanah, dalam resiko yang lebih besar.

Oleh karena itu, saya mendesak Anda untuk memastikan terpenuhinya hak-hak Syamsul Bahri dan Samsir untuk mendapatkan peradilan yang adil sesuai dengan standar internasional. Penuntutan harus dilakukan atas dasar keadilan, yang dilaksanakan secara independen dan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kredibel, dan dapat diterima.

Sebaliknya, saya meminta Anda untuk menghentikan penuntutan jika tidak terdapat bukti yang cukup. Saya juga mendesak pihak berwenang di Indonesia untuk memastikan bahwa semua pembela HAM dan keluarga mereka dapat melakukan aktivitas secara damai tanpa ketakutan akan dipersekusi, sejalan dengan Pasal 66 UU No. 32 tahun 2009.

Dengan hormat,


TULIS SURAT SECEPATNYA HINGGA: 24 Mei 2021

BACKGROUND

Syamsul dan Samsir ditahan pada tanggal 10 Februari 2021 dan berada di tahanan selama 14 hari hingga penangguhan penahanan mereka dikabulkan oleh Kepolisian Resort Langkat pada 24 Februari 2021.  Pada awal bulan Maret, kepolisian melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Langkat. Kejaksaan telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Stabat, yang dijadwalkan akan memulai persidangan pada 29 Maret. Jaksa penuntut umum dijadwalkan membacakan surat dakwaan dalam persidangan pertama. Jika dinyatakan bersalah dengan melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP, mereka terancam menghadapi pidana penjara maksimal 5 tahun dan 6 bulan.

Pada akhir 2017, Kelompok Tani Nipah mendapatkan legalitas hak pengelolaan hutan seluas 242 hektar di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, melalui skema perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Sejak saat itu kelompok tani terus bekerja untuk merehabilitasi hutan mangrove di daerah tersebut. Kelompok tani juga memprotes beroperasinya perusahaan sawit yang memiliki perkebunan di area lahan yang hak kelolanya dimiliki kelompok tersebut.

Tuduhan yang diajukan terhadap Syamsul Bahri dan Samsir berawal dari perkara pada Desember 2020 ketika anggota Kelompok Tani Nipah mengerjakan proyek rehabilitasi lingkungan di lahan yang mereka kelola dengan skema perhutanan sosial. Berdasarkan keterangan saksi yang dikumpulkan organisasi non-pemerintah (NGO) setempat, termasuk WALHI Sumatera Utara, LBH Medan, dan Srikandi Lestari, dua orang datang pada 18 Desember dan mengambil foto kegiatan mereka.

Syamsul Bahri, ketua kelompok tani, mempertanyakan niat kedua orang tersebut berkunjung ke kawasan itu. Setelahnya, salah satu individu berjalan pergi dan menelepon temannya mengatakan bahwa “aku dipukuli” dengan suara keras agar orang lain dapat mendengarnya, sebelum melompat ke sungai. Kelompok Tani Nipah segera menyelamatkannya dengan perahu dan membawanya ke tempat aman sebelum memintanya untuk mengklarifikasi pernyataan yang sebelumnya dia buat dalam panggilan telepon. Pria itu kemudian mengatakan bahwa dia tidak dipukuli oleh anggota kelompok tani dan pernyataannya direkam dalam sebuah video oleh seorang anggota komunitas. Teman pria itu datang menjemputnya tidak lama setelah itu.

Hampir dua bulan kemudian, pada 8 Februari 2021, Syamsul Bahri dan Samsir menerima surat panggilan dari Polsek Tanjung Pura untuk dimintai keterangan pada 10 Februari sebagai tersangka terkait tuduhan yang diajukan oleh salah satu pria yang melapor ke polisi dan menuduh Syamsul dan petani lainnya menyerang dia pada 18 Desember 2020. Keduanya dinyatakan melanggar Pasal 170 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana kekerasan. Tuduhan tersebut menimbulkan pertanyaan karena Syamsul dan Samsir tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau dimintai keterangan terkait laporan tersebut sebelumnya.

NGO setempat yang mengadvokasi kasus ini meyakini penangkapan tersebut berdasarkan pada tuduhan yang tidak benar terhadap Syamsul Bahri dan Samsir, dan merupakan kriminalisasi yang bertujuan menghalangi kerja kelompok tani dalam melestarikan hutan mangrove dan menuntut hak akses atas tanah. Dalam keterangannya kepada koalisi NGO, Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulingga membantah dugaan kriminalisasi dan mengklaim bahwa polisi telah mengumpulkan bukti atas pemukulan yang terjadi.

Pembela HAM atas lingkungan yang bekerja untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak lingkungan dan hak-hak terkait akses ke tanah di Indonesia semakin sering diserang dan dikriminalisasi ketika aktor ekonomi dan negara menganggap kegiatan mereka sebagai penghalang pembangunan. Salah satu kasus kriminalisasi yang banyak diberitakan terjadi pada tahun 2017, di mana aktivis lingkungan Heri Budiawan, yang juga dikenal sebagai Budi Pego, dihukum empat tahun penjara karena dituduh menyebarkan komunisme di tengah aktivitasnya memprotes kegiatan pertambangan emas di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2020, Amnesty International mencatat penangkapan, penyerangan, dan intimidasi terhadap setidaknya 202 pembela hak asasi manusia di Indonesia, termasuk aktivis lingkungan yang membela hak atas tanah dan lingkungan yang sehat.