Sejak Ucok hilang di bulan Mei 1998, Paian Siahaan dan Damaris Hutabarat – orang tua Ucok – terus mencari kebenaran tentang nasib putra mereka serta menuntut keadilan. Upaya mereka disambut Komnas HAM yang merekomendasikan pengadilan HAM ad hoc. Pada tahun 2009 DPR pun merekomendasikan negara untuk mencari mereka yang masih hilang.

Sayangnya, langkah-langkah tersebut terus dipatahkan. Kejaksaan Agung tidak kunjung melakukan penyidikan. Pengadilan HAM ad hoc tidak dibentuk. Sebelas  anggota TNI yang dinyatakan bersalah di pengadilan militer bebas dalam proses banding.

Penculikan Ucok hanyalah pucuk gunung es kasus orang hilang…

“… apapun kondisi mereka, apakah masih hidup ataupun sudah meninggal, kembalikanlah kepada kami agar mereka bisa kembali pulang bersama-sama kami. Kami ke sini juga membawa bingkisan berupa sabun, handuk, rokok dan lain-lain sebagaimana layaknya menjenguk orang yang ditahan, selanjutnya barang-barang ini akan kita titipkan ke anggota Kopassus untuk disampaikan kepada keluarga kita yang masih hilang hingga hari ini.” –

Mugiyanto, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), 19 Februari 2010.

Penangkapan terhadap aktivis politik oleh pasukan keamanan mencapai puncaknya pada masa akhir rezim Orde Baru. Sedikitnya 24 aktivis diculik. Hanya sembilan orang yang orang kembali. Operasi dilakukan oleh tim Mawar dari Kopassus. Ucok adalah satu dari 13 orang yang masih dinyatakan hilang hingga hari ini. 

Mengapa kita harus meminta negara menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu?

Pembiaran kejahatan masa lalu yang berujung pada impunitas (alias bebasnya pelaku dari konsekuensi kejahatan yang dilakukannya) dan tiadanya upaya pencegahan pelanggaran serupa di masa depan akan melanggengkan budaya impunitas bagi semua pelanggaran hak asasi manusia. 

Tidak bekerjanya mekanisme dasar keadilan transisi seperti pengungkapan kebenaran, proses peradilan, reparasi, dan reformasi sistem keamanan di Indonesia menandakan bahwa Indonesia belum berhasil beralih sepenuhnya dari rezim sebelumnya. Pelanggaran HAM akan rentan terulang, baik saat ini maupun di masa depan. 

Apa yang bisa kamu lakukan?

Dorong Presiden Joko Widodo untuk mengungkapan kebenaran dan minta Kejaksaan Agung agar melakukan proses penyidikan dan mendorong proses pengadilan bagi kasus penghilangan orang di masa lalu.

Caranya mudah!

  1. Tulis desakan kamu kepada pihak berwenang. Kamu bisa mengikuti contoh teks yang kami sediakan atau menulis sendiri sesuai keinginanmu.
  2. Pilihan lainnya, kamu juga bisa cetak dan tandatangani kartu pos yang kami sediakan.
  3. Kirim tulisan atau hasil scan kartupos ke info@amnesty.id dengan subjek “PENA: (Nama Lengkap)”.
  4. Pilihan lainnya, kamu bisa kirim kartu pos dan surat via pos ke alamat kantor kami.
  5. Kamu bisa menulis surat untuk beberapa kasus sekaligus, tanpa batasan. Bahkan kamu juga bisa menulis di luar isu yang kami tawarkan. Semuanya akan kami sampaikan kepada pihak berwenang!
  6. Tenggat pengiriman surat, email atau kartu pos adalah Jumat 8 November 2019, pukul. 17.00 WIB.