Empat anak di bawah umurAlpius Youw (18), Yulianus Yeimo (17), Apinus Gobay (16) dan Simon Degei (17) tewas ditembak aparat keamanan pada 8 Desember 2014, di Paniai, Papua.


Mungkin kamu pernah mendengar cerita mereka.

Berawal ketika seorang remaja mengingatkan seorang tentara untuk menyalakan lampu kendaraan di tengah perayaan Natal. Tentara itu tersinggung, lantas bersama rekannya memukuli si remaja dan kawan-kawannya. Yang dipukuli 11 orang, umurnya antara 10 sampai 16 tahunalias karena masih di bawah 18 tahun, masih terhitung anak-anak.

Esok harinya, di sekitar markas tentara dan polisi, warga melakukan Waitasebuah aksi damai tradisional yang melibatkan tarian sebagai bentuk protes. Mereka menuntut klarifikasi tentang kejadian pemukulan tersebut. Namun, tanpa dinyana, Waita mereka disambut polisi dan tentara yang mengarahkan pucuk senjata ke arah para demonstran dan mulai menembaki mereka.  

Yang lebih mengerikan lagi, hingga hari ini, pelaku belum didakwa dan masih berkeliaran.  

Apa arti penting kasus Paniai untuk penegakkan HAM di Papua?

Kasus Paniai ini adalah potret fenomena lemahnya akuntabilitas negara atas pelanggaran HAM yang dilakukan pihak aparat keamanan terhadap masyarakat.

Amnesty international Indonesia mencatat ada 69 kasus dugaan pembunuhan di luar proses hukum oleh aparat keamanan di Papua antara Januari 2010 sampai Februari 2018 yang memakan 95 korban jiwa. Ini belum termasuk kasus-kasus serupa yang terjadi di luar Papua. 

Mengapa sekarang momentum yang pas untuk menuntut keadilan di Paniai?

Kita tidak mungkin melangkah ke depan dengan rasa aman apabila aparat, yang seharusnya melindungi dan mengayomi rakyat, masih belum bertanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut. Kurangnya akuntabilitas tersebut antara lain berkontribusi pada siklus kekerasan yang tak kunjung berhenti, yang mengancam nyawa orang Papua dan juga aparat itu sendiri. Salah satu contohnya bisa kita lihat dari mudahnya rangkaian kekerasan tersulut akibat lontaran rasis terhadap penghuni Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pertengahan Agustus lalu. 

Presiden Jokowi juga telah meminta Kepolisian RI untuk menuntaskan investigasi kasus tersebut sejak Desember 2014. Namun belum ada perkembangan yang berarti dalam penyelesaian kasus Paniai. 

Dengan terpilihnya Jokowi dalam periode kedua dan juga anggota parlemen baru, kita bisa mendesak mereka, melalui tulisan, untuk menyuarakan isu ini kembali agar ditindaklanjuti. 

Kamu bisa membantu!

Melalui kampanye menulis, desak Presiden Jokowi untuk membentuk tim investigasi independen yang bisa menguak peristiwa Paniai secara efektif. Pelakunya harus diproses secara hukum dan para korban harus diberikan akses reparasi yang memadai.

Caranya mudah!

  1. Tulis desakan kamu kepada pihak berwenang. Kamu bisa mengikuti contoh teks yang kami sediakan atau menulis sendiri sesuai keinginanmu.
  2. Pilihan lainnya, kamu juga bisa cetak dan tandatangani kartu pos yang kami sediakan.
  3. Kirim tulisan atau hasil scan kartupos ke info@amnesty.id dengan subjek “PENA: (Nama Lengkap)”.
  4. Pilihan lainnya, kamu bisa kirim kartu pos dan surat via pos ke alamat kantor kami.
  5. Kamu bisa menulis surat untuk beberapa kasus sekaligus, tanpa batasan. Bahkan kamu juga bisa menulis di luar isu yang kami tawarkan. Semuanya akan kami sampaikan ke pihak berwenang!
  6. Tenggat pengiriman surat, email atau kartu pos adalah Jumat 8 November 2019, pukul. 17.00 WIB.