Bayangkan, kamu dilarang bekerja karena caramu berbicara dan berpakaian berbeda dengan orang pada umumnya. Tidak hanya mengalami diskriminasi dalam bekerja, kamu harus hidup dalam ancaman diserang, disiksa, bahkan ditelanjangi masyarakat. Itulah yang dialami sebelas orang yang dianggap transgender di Lhoksukon, Aceh, pada Januari 2018.


Mereka diseret dari salon mereka, dipaksa mengikuti ‘pembinaan’ bergaya militer, dibotaki, disiksa, dan dipaksa menandatangani pernyataan untuk berperilaku sebagai laki-laki.

Dampaknya, mereka hidup dalam ketakutan ditangkap dan dipersekusi. Bisnis mereka jatuh, sementara beberapa dari mereka terpaksa meninggalkan Aceh. Polisi yang memimpin razia tersebut? Hanya dipindah ke daerah lain. Padahal mereka  melanggar Kode Etik Profesi Polri dengan membuat perintah yang bertentangan dengan hukum.

Mengapa hak minoritas seksual perlu kita bela?

Razia Polres Aceh Utara kepada transgender di Lhoksukon, Aceh, turut didorong tekanan masyarakat yang menolak keberadaan mereka. Bagi masyarakat, transgender merupakan “penyakit” yang meresahkan dan harus diberantas. Kelompok transgender tersebut dipandang sebelah mata sehingga banyak dari mereka tidak bisa memperoleh pendidikan dan pekerjaan layak. Stigma buruk dan diskriminasi membayangi mereka sejak kanak-kanak. Bertahan hidup dari ancaman persekusi sembari memenuhi kebutuhan keluarga adalah perjuangan yang harus mereka lalui dari hari ke hari.

Mengapa polisi dan pejabat publik tidak seharusnya mempersekusi kaum transgender? 

Alih-alih melakukan tindakan tidak manusiawi, kepolisian seharusnya menjaga ketertiban, dan melindungi siapapun yang terancam keamanannya. Apa yang dilakukan Polres Aceh Utara seolah menguatkan bahwa transgender layak diperlakukan secara tidak manusiawi. Sebelum masyarakat melazimkan praktik ‘persekusi’, pemerintah harus menegaskan bahwa tindakan aparat tidak dapat diterima. Pejabat publik juga harus berhenti mengeluarkan pernyataan kontroversial tentang transgender.

Mengapa kita perlu menuntut keadilan bagi kaum transgender sekarang juga?

Kapolres Aceh Utara saat itu, Untung Sangadji, dimutasi pasca ia memimpin razia transgender. Ini tidak cukup, karena sebagai pemegang komando, ia mestinya turut diinvestigasi Polri karena diduga telah melakukan dan memerintahkan suatu tindakan yang dianggap sebagai kejahatan di bawah hukum internasional yang juga telah diharamkan di Indonesia.

Kamu bisa membantu!

Yuk, minta polisi menginvestigasi tindakan anggota Polres Aceh Utara secara transparan dan jatuhkan sanksi bagi aparat yang bertindak sewenang-wenang.

Caranya mudah!

  1. Tulis desakan kamu kepada pihak berwenang. Kamu bisa mengikuti contoh teks yang kami sediakan atau menulis sendiri sesuai keinginanmu.
  2. Pilihan lainnya, kamu juga bisa cetak dan tandatangani kartu pos yang kami sediakan.
  3. Kirim tulisan atau hasil scan kartupos ke info@amnesty.id dengan subjek “PENA: (Nama Lengkap)”.
  4. Pilihan lainnya, kamu bisa kirim kartu pos dan surat via pos ke alamat kantor kami.
  5. Kamu bisa menulis surat untuk beberapa kasus sekaligus, tanpa batasan. Bahkan kamu juga bisa menulis di luar isu yang kami tawarkan. Semuanya akan kami sampaikan ke pihak berwenang!
  6. Tenggat pengiriman surat, email atau kartu pos adalah Jumat 8 November 2019, pukul. 17.00 WIB.