Bayangkan bila kamu tidak mempunyai akses kepada pekerjaan lain selain menjadi buruh harian di sebuah kebun kelapa sawit. Kelangsungan hidupmu dan keluargamu bergantung pada gajimu sebagai buruh, namun kamu hanya dibayar bila memenuhi target harian yang ditetapkan perusahaan, tanpa peduli apakah ada alasan force majeur seperti hujan, medan yang berat, maupun kurangnya kesehatan fisik. 


Sebagaimana yang dijabarkan salah satu narasumber penelitian Amnesty International, ”Skandal Besar Minyak Kelapa Sawit: Pelanggaran Ketenagakerjaan di Belakang Nama-Nama Merek Besar”, seorang perempuan dengan inisial U (samaran) bercerita, “Targetnya adalah untuk [menyebar pupuk] 15-17 karung [per hari]… jika aku tidak mencapai target, mereka terus memintaku bekerja namun tidak membayar jam kerja tambahan atau diberikan premi (bonus). Saya harus menyelesaikan semua karung sebelum bisa pulang. Sekitar tiga bulan lalu, temanku dan aku mengatakan pada mandor kami kelelahan dan ingin pulang. Mandor mengatakan kepada kami jika tidak mau bekerja, pulanglah dan jangan kembali lagi.”

Mengapa kita harus peduli pada eksploitasi buruh kelapa sawit?

Minyak kelapa sawit ditemukan di berbagai produk konsumen, mulai dari minyak goreng, margarin, sereal sampai body lotion dan shampo. Produksi global  minyak sawit telah melipat ganda dalam beberapa dekade terakhir, dan Indonesia adalah salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Pada 2016 Amnesty International mengeluarkan penelitian tentang hak pekerja di industri kelapa sawit, terutama di beberapa perkebunan di Sumatra dan Kalimantan yang merupakan anak perusahaan maupun pemasok untuk Wilmar International. Penelitian kami menemukan berbagai pelanggaran hak buruh, termasuk mempekerjakan buruh anak, penggunaan paraquat–pestisida yang sudah dilarang di Uni Eropa karena berbahaya bagi kesehatan–dan praktek-praktek kerja paksa seperti dijabarkan di atas. 

Patut diingat bahwa Indonesia adalah negara pihak dalam Konvensi Anti Kerja Paksa Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization- ILO). Kerja paksa didefinisikan sebagai “segala bentuk kerja dan jasa yang dilakukan seseorang di bawah ancaman sanksi atau hukuman yang mana pekerja tidak memiliki kebebasan untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan tersebut secara sukarela”. Mewajibkan pekerja bekerja di luar jam kerja normal dan melebih batasan jam lembur yang diatur dalam hukum Indonesia hanya agar dapat mendapatkan upah minimum mereka sudah merupakan jenis praktek kerja paksa. Sayangnya sampai sekarang kerja paksa masih bukan merupakan tindak pidana di Indonesia. 

Mengapa aturan pidana kerja paksa perlu diperjuangkan sekarang?

Sudah tiga tahun berlalu sejak Amnesty International mengeluarkan laporan yang merekomendasikan pemerintah untuk mengamandemen KUHP dan UU Ketenagakerjaan agar kerja paksa dijadikan suatu tindak pidana–sebagaimana diamanatkan Konvensi Anti Kerja Paksa ILO. Namun sampai sekarang hal ini belum terwujud, bahkan tidak masuk dalam Rancangan KUHP terbaru yang DPR hendak undangkan segera sebelum pelantikan periode kedua Jokowi. 

Kamu bisa membantu!

Kita perlu angkat suara dan mendesak DPR, melalui tulisan, untuk memasukkan tindak pidana kerja paksa ke dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana dan mengamandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan agar kerja paksa diatur sebagai tindak pidana.  Sistem pencegahan, pemantauan dan penegakan hukum juga harus diatur dengan baik untuk menghapus praktek kerja paksa dalam semua industri, termasuk industri kelapa sawit.

Caranya mudah!

  1. Tulis desakan kamu kepada pihak berwenang. Kamu bisa mengikuti contoh teks yang kami sediakan atau menulis sendiri sesuai keinginanmu.
  2. Pilihan lainnya, kamu juga bisa cetak dan tandatangani kartu pos yang kami sediakan.
  3. Kirim tulisan atau hasil scan kartupos ke info@amnesty.id dengan subjek “PENA: (Nama Lengkap)”.
  4. Pilihan lainnya, kamu bisa kirim kartu pos dan surat via pos ke alamat kantor kami.
  5. Kamu bisa menulis surat untuk beberapa kasus sekaligus, tanpa batasan. Bahkan kamu juga bisa menulis di luar isu yang kami tawarkan. Semuanya akan kami sampaikan ke pihak berwenang!
  6. Tenggat pengiriman surat, email atau kartu pos adalah Jumat 8 November 2019, pukul. 17.00 WIB.