Pada 17 Agustus 2019, Kepala Unit Intelijen Keamanan Polsek Kemang mendatangi Kampus Mubarak di Kecamatan Kemang, Bogor, tempat Jamaah Ahmadiyah Islamiyah (JAI) mengadakan upacara bendera untuk merayakan Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia didampingi pimpinan kecamatan seperti  Camat Kemang dan Komandan Rayon Militer Kemang. Mereka menuntut upacara tersebut dibubarkan karena dianggap sakral dan tidak boleh digelar oleh unsur non pemerintah, yang menurut mereka bersifat inkonstitusional.


Untungnya, pada saat upaya pembubaran itu terjadi, tamu undangan yang berasal dari organisasi massa lokal seperti  ALIANSI, GP Ansor dan KNPI telah hadir dan akhirnya upacara dapat berlangsung.

Apa arti penting kasus JAI ini bagi kebebasan beragama di Indonesia? 

Jamaah Ahmadiyah Indonesia seringkali dipersekusi oleh  aktor negara maupun non-negara. Hal ini terjadi bukan saja kepada JAI namun juga umat agama dan kepercayaan minoritas lainnya. Padahal  konstitusi kita melindungi kebebasan beragama dan berkepercayaan dalam pasal 28 ayat 1 UUD 1945. Larangan upacara bendera ini hanyalah satu bentuk diskriminasi yang harus JAI alami, selain penutupan rumah ibadah dan bahkan pengusiran dari rumah mereka sendiri, seperti yang terjadi Banten dan Lombok Utara. 

Salah satu instrumen hukum yang sering dijadikan dasar untuk mendiskriminasi mereka adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Penerbitan SKB ini sendiri, yang melarang penyebaran kepercayaan JAI, melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan. Namun yang lebih buruk lagi, aturan ini sering dipakai sebagai landasan hukum untuk pemerintah daerah maupun aktor non-negara untuk mempersekusi JAI. 

Kamu bisa membantu!

Yuk, tulis surat ke Presiden Jokowi untuk mencabut SKB 3 Menteri dan beri perlindungan lebih kuat untuk hak-hak kelompok minoritas, termasuk JAI Indonesia.

Caranya mudah!

  1. Tulis desakan kamu kepada pihak berwenang. Kamu bisa mengikuti teks contoh yang kami sediakan atau menulis sendiri sesuai keinginanmu.
  2. Pilihan lainnya, kamu juga bisa cetak dan tandatangani kartu pos yang kami sediakan.
  3. Kirim tulisan atau hasil scan kartupos ke info@amnesty.id dengan subjek “PENA: (Nama Lengkap)”.
  4. Pilihan lainnya, kamu bisa kirim kartu pos dan surat via pos ke alamat kantor kami.
  5. Kamu bisa menulis surat untuk beberapa kasus sekaligus, tanpa batasan. Bahkan kamu juga bisa menulis di luar isu yang kami tawarkan. Semuanya akan kami sampaikan!
  6. Tenggat pengiriman surat, email atau kartu pos adalah Jumat 8 November 2019, pukul. 17.00 WIB.