Kita menang! Baiq Nuril, tenaga pengajar honorer yang menjadi korban pelecehan seksual dari kepala sekolahnya, memperoleh amnesti dari Presiden Jokowi. Kemenangan ini diraih dengan perjuangan yang menyakitkan. Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak Peninjauan Kembali Baiq Nuril, dan mengukuhkan bahwa ia  bersalah menyebarkan informasi elektronik yang mengandung muatan pornografi sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE.


Kita boleh senang Baiq Nuril bebas dari segala tuntutan pidana, namun kasusnya menunjukkan bagaimana para korban pelecehan seksual dan kekerasan seksual lainnya seringkali memiliki posisi yang lemah.

Apa arti penting kasus Baiq Nuril bagi hak perempuan di Indonesia? 

Korban kekerasan seksual merupakan kelompok yang sangat rentan di Indonesia. Amnesty International, misalnya, telah menggarisbawahi kekurangan perlindungan hukum bagi para korban kekerasan seksual. Misalnya, tidak ada pidana pemerkosaan dalam perkawinan.  Pemerkosaan dalam hukum Indonesia juga didefinisikan dengan sempit hanya sebagai pemaksaan seorang perempuan untuk bersetubuh di luar pernikahan. Terlebih lagi, belum ada sistem resmi dan komprehensif untuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual baik jika pelakunya tertangkap ataupun tidak

Mengapa penyintas kekerasan seksual butuh perlindungan hukum yang kuat?

Tanpa perlindungan hukum yang jelas, korban kekerasan seksual–yang untuk melapor saja seringkali harus melawan stigma negatif yang kuat–akan semakin lemah posisinya. Kita memerlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang kekerasan seksual. Sebenarnya, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), masuk dalam Program Legislasi nasional atau Prolegnas sejak tahun 2016, namun tidak juga disahkan menjadi undang-undang. RUU versi April 2019 yang pernah dipublikasi di situs DPR mengkriminalisasi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, aborsi paksa, pemerkosaan (tanpa memandang jenis kelamin korban dan apakah tindakan tersebut terjadi di dalam atau di luar pernikahan), pernikahan paksa, paksaan untuk prostitusi, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. RUU itu memperluas definisi pemerkosaan dengan memasukkan tindakan ‘seksual yang dipaksakan’ ketika korban tidak dapat memberikan persetujuan. RUU PKS juga memasukkan pasal-pasal yang memberikan hak restitusi bagi para korban dan membentuk lembaga khusus untuk menjamin dan membantu pemenuhan hak tersebut.

Mengapa sekarang adalah momentum bagus untuk menuntut RUU PKS dikabulkan?

Dengan dikabulkannya amnesti untuk Baiq Nuril, Presiden dan DPR telah menunjukkan komitmennya untuk membela korban pelecehan seksual. Mari dorong agar komitmen mereka terwujud dengan mengundangkan RUU PKS tanpa ditambahi pasal-pasal lain yang malah akan mengekang hak asasi manusia, seperti kriminalisasi hubungan seksual konsensual dan pembatasan penjualan alat kontrasepsi. 

Kamu bisa membantu!

Yuk, tulis surat mendesak Jokowi dan DPR untuk mengundangkan RUU PKS guna melindungi para korban kekerasan seksual. Pastikan bahwa pasal-pasalnya tidak didomplengi aturan yang melanggar hak asasi manusia.

Caranya mudah!

  1. Tulis desakan kamu kepada pihak berwenang. Kamu bisa mengikuti contoh teks yang kami sediakan atau menulis sendiri sesuai keinginanmu.
  2. Pilihan lainnya, kamu juga bisa cetak dan tandatangani kartu pos yang kami sediakan.
  3. Kirim tulisan atau hasil scan kartupos ke info@amnesty.id dengan subjek “PENA: (Nama Lengkap)”.
  4. Pilihan lainnya, kamu bisa kirim kartu pos dan surat via pos ke alamat kantor kami.
  5. Kamu bisa menulis surat untuk beberapa kasus sekaligus, tanpa batasan. Bahkan kamu juga bisa menulis di luar isu yang kami tawarkan. Semuanya akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang!
  6. Tenggat pengiriman surat, email atau kartu pos adalah Jumat 8 November 2019, pukul. 17.00 WIB.